Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Accounting Law Communication and Technology
Matondang, Matthew Mikha Sebastian
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Mechanism for Settlement of International Trade Disputes in the Case of the European Union's Lawsuit Against Indonesia Regarding Nickel Mining Nusamara, Arlyn Annabel; Virginia, Virginia; Matondang, Matthew Mikha Sebastian
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2730

Abstract

Nickel, a naturally formed metal element, has a shiny shape and a sparkling white color. On some islands in Indonesia, nickel is still abundantly found, such as in Sulawesi, which is a hub of mining industry, especially in Morowali and North Morowali. Besides, it is also found on several other islands, like Maluku North (Halmahera), Papua, and Kalimantan. In addition, total nickel exports by 2022 rose to $5.97 billion. Following the entry into force of a policy banning the export of crude nickel seeds on January 1, 2020, Indonesian nickle exports have increased. However, the EU opposed the policy and sued Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in early 2021. Indonesia was found to have violated article X.1 of the GATT on violation of regulatory transparency obligations, article 3.1 (b) of the Subsidy Agreement and the Contract Act on Prohibited Subsidies, and article XI.1 of GATT concerning export and import bans. The aim of the filed lawsuit is to maintain the balance of international trade and encourage more environmentally friendly mining practices. However, the impact is a decrease in foreign investment in the nickel sector.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan Adat Sikka (Studi Putusan PN Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme) Martinelli, Imelda; Leeland, Deryl; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Jonatan, Frangky
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50667

Abstract

Pertunangan dalam masyarakat hukum adat Sikka bukan hanya dipahami sebagai janji menuju pernikahan, tetapi juga merupakan hubungan sosial dan moral yang melibatkan dua keluarga besar. Prosesi adat seperti Lue Leron, Tung Olang Nelar, dan Wua Taa dilakukan sebagai bentuk penegasan ikatan tanggung jawab, penghormatan, serta kesepakatan bersama. Nilai sakral dari pertunangan tersebut terletak pada keterlibatan keluarga dan masyarakat adat sebagai pengawas moral, sehingga pembatalan pertunangan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga menyentuh martabat dan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, pembatalan sepihak dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dikenal sebagai Wain Nair Met Lee apabila dilakukan oleh pihak laki-laki dan Lain Nair Met Lee apabila dilakukan oleh pihak perempuan. Istilah ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap keseimbangan sosial dan rasa hormat antar keluarga. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Mme, di mana hakim menilai tindakan mengusir calon istri setelah pertunangan adat masuk dalam kategori Wain Nair Met Lee. Meskipun tidak terdapat pengembalian belis dalam perkara tersebut, penggunaan konsep adat ini memperlihatkan bahwa hukum adat Sikka berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kehormatan dan stabilitas hubungan sosial melalui sanksi moral yang bersifat simbolik.
Co-Authors Imelda Martinelli, Imelda Jonatan, Frangky Leeland, Deryl Nathanael, Jeremy Nusamara, Arlyn Annabel Sinaga, Efryando Stefen Andreas Virginia, Virginia