Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Agent of Political Communication: Upaya Penanggulangan Apatisme Politik Generasi Muda melalui Pendekatan Komunikasi Berbasis Digital demi Menjunjung Demokrasi dalam Kontestasi Politik Indonesia Nurhasim, Nurhasim
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini salah satunya tercermin dalam kontestasi politik Pemilihan Umum baik Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini yaitu kurangnya partisipasi dari generasi muda dalam kontestasi tersebut yang diakibatkan adanya apatisme politik. Hal ini terjadi karena tidak percayanya generasi muda terhadap jalannya perpolitikan di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu karena banyaknya tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang telah mencoreng demokrasi tersebut. Kemudian karena banyaknya isu yang tidak benar (hoaks) memperparah generasi muda sehingga memunculkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Apalagi di zaman sekarang generasi muda sudah melek terhadap informasi dari berbagai sosial media. Maka daripada itu, perlu adanya pendekatan yang holistik melalui pendekatan komunikasi berbasis digital demi menjunjung demokrasi dalam kontestasi politik Indonesia melalui konsep Agent of Political Communication sebagai upaya penanggulangan apatisme politik pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat serta teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan yaitu dengan studi pustaka dengan mengkaji buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya Hasil penelitian menunjukan banyaknya faktor yang
DUAL-TRACK CONSTITUTIONAL INTERPRETATION SYSTEM: AKUNTABILITAS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR MELALUI PENDEKATAN PENAFSIRAN PROGRESIF-SUBSTANTIF DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN HUKUM KONTEMPORER Nurhasim, Nurhasim; Farel Ahmad Reifanio; Fairuz Afdi Syarifah
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berkembang menuju peran ganda sebagai interpreter of constitution yang tidak hanya bersifat pasif tetapi aktif sebagai positive legislator. Berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan norma melalui penafsiran progresif-substantif guna menjawab dinamika kebutuhan hukum kontemporer utamanya mengenai nilai-nilai yang hidup di masyarakat (living constitution). Namun secara status quo, peran ini masih memerlukan penegasan lebih spesifik agar jelas batas dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, konsep Dual-Track Constitutional Interpretation System diajukan sebagai kerangka klarifikasi peran MK yang membedakan penafsiran normatif-konvensional/kontekstual-positivis dan penafsiran progresif-substantif yang bersifat normatif-korektif sekaligus inovatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengandalkan kajian pustaka berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem dual-track memperkuat posisi MK dalam menjaga supremasi konstitusi secara dinamis dan responsif sekaligus memastikan akuntabilitas lembaga dalam mengembangkan norma hukum berlandaskan asas keadilan substantif dan nilai-nilai konstitusional. Pengaturan yang jelas mengenai dual-track ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan legitimasi putusan yang progresif sesuai kebutuhan zaman. Dengan demikian, Dual-Track Constitutional Interpretation System merupakan inovasi yuridis penting dalam optimalisasi fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dan pembentuk norma hukum progresif di Indonesia. Kata Kunci: Dual-Track Constitutional Interpretation System, Hukum Kontemporer, Interpreter of Constitution, Living Constitution, Positive Legislator