<![CDATA[Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang meliputi empat peran, yaitu sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, sebagai penegak hukum, sebagai alat ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan profesionalitas personel, kurangnya sarana dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas masyarakat, serta sanksi hukum yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian, sarana dan prasarana pendukung, serta intensifikasi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.]]>
