<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pasien di Puskesmas Kota Padang. Layanan kesehatan yang berkualitas menuntut penggunaan alat kesehatan yang akurat dan aman. Kalibrasi dan pengujian alat kesehatan menjadi kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas, guna menjamin perlindungan hukum terhadap pasien. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup implementasi kegiatan pengujian dan kalibrasi, mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan Puskesmas, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Puskesmas Kota Padang, sementara data sekunder diperoleh dari regulasi, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di sebagian besar Puskesmas di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Kalibrasi terakhir diketahui dilakukan pada tahun 2019, tanpa data terbaru yang tersedia hingga saat penelitian dilakukan. Keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran tenaga kesehatan, serta kurangnya pengawasan yang konsisten dari pemerintah daerah menjadi faktor penghambat utama. Padahal, penggunaan alat yang tidak terkalibrasi dapat menyebabkan kesalahan diagnosis yang berdampak langsung pada keselamatan pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien belum terpenuhi secara maksimal akibat lemahnya implementasi regulasi terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta alokasi anggaran dan pelatihan yang memadai untuk mendukung proses pengujian dan kalibrasi secara rutin di Puskesmas.]]>
