Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Simanjuntak, Yoan Nursari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keabsahan Penggunaan Platform Digital eASY.KSEI dalam Pembuatan Akta Notaris Santosa, Teguh Wibisono; Simanjuntak, Yoan Nursari
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i1.4515

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum tentang penggunaan platform digital eASY.KSEI bagi Notaris dalam pembuatan Risalah E-RUPS secara digital. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi platform digital eASY.KSEI. Kemudian menganalisis pembuatan akta oleh Notaris berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS serta menganalisis akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi platform digital Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan dalam pembuatan akta notaris menggunakan platform digital eASY.KSEI secara langsung tidak sah sebagai akta notariil. Hal ini dikarenakan masih ada peraturan perundang-undangan yang membatasi Notaris dan tata cara pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris dalam membuat akta risalah E-RUPS harus menggunakan cara konvensional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik (E-RUPS) untuk dibuat dalam bentuk Undang-Undang.
KAJIAN PANCASILA DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR Armiwulan, Hesti; Simanjuntak, Yoan Nursari; Siwu, Sonya Claudia; Wada, Igam Arya
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.7

Abstract

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum. Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis negara Republik menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa Peraturan Gubernur juga merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memberikan modal kerja dan investasi kepada masyarakat Jawa Timur agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Kebijakan dibidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tidak cukup hanya dinilai atau digunakan sebagai dasar hukum atau legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengalokasian penggunaan APBD, namun juga harus dianalisis norma atau substansi Peraturan Gubernur tersebut apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU YANG DISAMPAIKAN PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Aini, Nur; Simanjuntak, Yoan Nursari
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18418

Abstract

One example of a problem that brings a Notary to a claim occurs in the case of the establishment of a Limited Liability Company whose deed of establishment contains false information from the viewers. The author in this study wants to examine and analyze further about the legal consequences of the establishment of a Limited Liability Company based on false information and the form of notary accountability for the deed of establishment of a Limited Liability Company made based on false information. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the establishment of a Limited Liability Company whose agreement from its founders contained a disability because a false statement could be filed against the establishment of the court to cancel the agreement to establish the Limited Liability Company. The notary in this case is neither responsible nor cannot be held accountable for the losses arising from the existence of false information on the face. 
Co-Authors Hesti Armiwulan, Hesti Nur Aini Santosa, Teguh Wibisono Siwu, Sonya Claudia Wada, Igam Arya