Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Komunikasi Hukum
Astanti, Dilla Nurfiana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA Masnun, Muh Ali; Astanti, Dilla Nurfiana
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28096

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas.  Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan. 
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT PENANDAAN PADA PRODUK KOSMETIK YANG DIPRODUKSI OLEH KLINIK KECANTIKAN Astanti, Dilla Nurfiana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.32829

Abstract

Cosmetic products produced by beauty clinics according to Regulation of the Head of the BPOM No. 19 of 2015 on Cosmetic Technical Requirements must contain a minimum marking in the form of complete, objective, and not misleading information. The existence of cosmetic products that attached to the skin if they do not contain markings, it will endanger the health and safety of consumers. Marking is includes in the consumer's right to information as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) which has a correlation with the business actor's obligation to include true, clear and honest information. Increased awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves is needed if the business actor fails to carry out its obligations. This study aims to analyze consumer legal awareness related to marking on cosmetic products produced by beauty clinics. The research method used is empirical juridical data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that consumer legal awareness was related to the marking of cosmetic products produced by beauty clinics at very low levels. The low awareness of consumer law is influenced by several factors which include the level of education, age, lack of awareness of the obligation of labeling by business actors, and consumers have never received information (socialization) related to the marking from the Central POM in SurabayaKeywords: Consumer Law Awareness, Right to Information, Cosmetic Marking
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT PENANDAAN PADA PRODUK KOSMETIK YANG DIPRODUKSI OLEH KLINIK KECANTIKAN Astanti, Dilla Nurfiana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.32829

Abstract

Cosmetic products produced by beauty clinics according to Regulation of the Head of the BPOM No. 19 of 2015 on Cosmetic Technical Requirements must contain a minimum marking in the form of complete, objective, and not misleading information. The existence of cosmetic products that attached to the skin if they do not contain markings, it will endanger the health and safety of consumers. Marking is includes in the consumer's right to information as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) which has a correlation with the business actor's obligation to include true, clear and honest information. Increased awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves is needed if the business actor fails to carry out its obligations. This study aims to analyze consumer legal awareness related to marking on cosmetic products produced by beauty clinics. The research method used is empirical juridical data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that consumer legal awareness was related to the marking of cosmetic products produced by beauty clinics at very low levels. The low awareness of consumer law is influenced by several factors which include the level of education, age, lack of awareness of the obligation of labeling by business actors, and consumers have never received information (socialization) related to the marking from the Central POM in SurabayaKeywords: Consumer Law Awareness, Right to Information, Cosmetic Marking
URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA Masnun, Muh Ali; Astanti, Dilla Nurfiana
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28096

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas.  Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan. 
Co-Authors Masnun, Muh Ali