Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan
putra, vioxcy ananta
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA putra, vioxcy ananta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725

Abstract

Salah satu potensi ketidaksinkronan hukum dalam bidang ketenagalistrikan yaitu pengaturan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam UU Ketenagalistrikan, PP UJPTL, Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan  Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta menganalisis upaya dalam mengatasi ketidaksinkronan hukum mengani ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik.  Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ruang lingkup dalam Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.. Serta, upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut dengan menerapkan asas preferensi atau melakukan uji materi oleh Mahkamah Agung.Kata kunci : ruang lingkup, usaha jasa penunjang tenaga listrik, sinkronisasi
PROBLEMATIKA PENGATURAN MENGENAI BENTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA Putra, Vioxcy Ananta; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal development electricity growing rapidly as evidenced by the amount of law and regulations produced by both legislative and executive that govern all aspects about electricity that resulting in regulatory inflation in electricity law. The consequences of regulatory inflation in electricity law is the potential for legal unsynchronization between law and regulations in electricity sector. One of the potential for legal unsynchronization in the electricity sector is the regulation regarding the scope and form of business entities supporting electricity power in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity, Regulation of the Goverment of the Republic of Indonesia Number 107 of 2015 on Electricity Support Services Business, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing. Tis research use a type of normative legal research to find the rule of law, legal principles, and relevant legal doctrine and conduct a study of legal concept.
Analisis Prinsip First to File dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus.DesainIndutri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) Pramudito, Anjas Putra; Putra, Vioxcy Ananta; Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n2.p200-225

Abstract

Sengketa hak desain industri banyak terjadi di Indonesia, salah satunya perkara I AM GEPREK BENSU yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus.DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut menjadi menarik karena amar putusan Majelis Hakim bila ditinjau secara normatif dari UU No. 31 Tahun 2000 maupun secara teori, terdapat ketidakselarasan terkait penerapan prinsip first to file. Penulisan ini menjadi penting karena mengulas prinsip first to file dari sisi teori, norma, dan praktik yang mana belum pernah dibahas sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 2000. Namun yang tidak sesuai adalah ketentuan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (3) huruf c UU No. 31 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pengungkapan sebelumnya untuk menentukan kebaruan suatu desain industri adalah pengumuman dan penggunaan desain industri tersebut baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini tidak selaras dengan prinsip first to file yang sesungguhnya.
SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA putra, vioxcy ananta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725

Abstract

Co-Authors ENY SULISTYOWATI Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni Masnun, Muh Ali Pramudito, Anjas Putra