Hazir, Cholilla Adhaningrum
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

AKIBAT HUKUM ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD PUTUSAN PT. JAWA TIMUR NOMOR: 104/PDT/2012/PT.SBY BERKENAAN DENGAN PENCABUTAN SITA EKSEKUSI DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Hazir, Cholilla Adhaningrum
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36040

Abstract

Konsekuensi terhadap pertimbangan hukum yang dibuat hakim dengan tidak melakukan penalaran hukum yang logis menjadikan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Perkara Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tidak terlindungi oleh hukum dengan adanya sita eksekusi atas SHGB Nomor 66. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata yaitu azas Audit et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), yang membuat putusan Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis penalaran hukum oleh hakim PT dalam mengeluarkan putusan dan Mengidentifikasi akibat hukum putusan onvoldoende gemotiveerd bagi para pihak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mempertahankan secara optimal dan proposional fungsi hukum dalam masyarakat. Pertimbangan hukum yang dibuat Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena onvoldoende gemotiveerd. onvoldoende gemotiveerd adalah tidak seksamanya mempertimbangkan semua hal secara relevan dengan perkara bersangkutan (kurang pertimbangan hukum). Pertimbangan yang dibuat Pengadilan Tinggi belum menerapkan penalaran hukum yang logis sehingga putusan belum memberi keadilan bagi para pihak. Hal ini berakibat pada tidak terlaksanakannya Pasal 119 ayat (1) HIR tentang pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum tetapi, dengan adanya pembatalan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. tidak melindungi pihak ketiga dalam mendapatkan hak kepemilikan atas SHGB Nomor 66.
RECHTSVACUUM ATAS PENGATURAN KEKUASAAN PEMBINA YAYASAN Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; Hazir, Cholilla Adhaningrum
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.9268.2021

Abstract

The foundation is a legal entity that is private and run without profit (profit oriented). There are three organs that run a Foundation, namely Builders, Managers and Supervisors. The organ that is responsible for running the Foundation so that the purpose and purpose of the foundation of the Foundation which is social, religious, and humanitarian can be realized. Establishment of Law Foundation Number 16 of 2001 on the Foundation. The regulation contains the norm vacancy (rechtsvacuum) in the regulation of Foundation Builders. The problematic form of authority possessed by the Founders of the Foundation, seems to be infinite (absolute) and there is no arrangement for the termination of the Builder. The purpose of this writing is to analyze the form of vacancy norms of Law No. 16 of 2001 on the Foundation regarding the authority held by the Founders of the Foundation. Based on the description, then the problem is what are the consequences of juridis rechtsvacuum on Law Number 16 of 2001 on the Foundation on the form of responsibility of the Builder? This writing uses the writing method used is the normative juridical writing that is all the activities of a person to answer legal issues that are academic and practical, using a legal approach (Statute Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach) with prescriptive writing that gives a description or formulate problems in accordance with existing circumstances / facts. The author uses this method to provide an argument for the results of the writing done by the author. The results of the writing on the legal consequences of the form of problem solving on the form of arbitrariness of the Founders of the Foundation due to the vacancy of rules (rechtsvacuum) on Law No. 16 of 2001 on the Foundation. Yayasan merupakan badan hukum yang bersifat privat dan dijalankan dengan tidak mencari keuntungan (profit oriented). Terdapat tiga organ yang menjalankan suatu Yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Organ tersebut yang bertugas menjalankan Yayasan agar tujuan dan maksud pendirian Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dapat terwujud. Pembentukan Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Peraturan mengandung kekosongan norma (rechtsvacuum) pada pengaturan mengenai Pembina Yayasan. Problematika bentuk kewenangan yang dimiliki Pembina Yayasan, terkesan tanpa batas (absolute) dan tidak terdapat pengaturan mengenai pemberhentian Pembina. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk kekosongan norma Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai kewenangan yang dimiliki Pembina Yayasan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka permasalahannya adalah apa akibat yuridis rechtsvacuum atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai bentuk tanggungjawab Pembina? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu segala aktivias seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach), dan  pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan penelitian preskriptif yaitu memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian mengenai akibat yuridis terhadap bentuk penyelesaian masalah mengenai bentuk kesewenang-wenangan Pembina Yayasan karena adanya kekosongan aturan (rechtsvacuum) atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
RECHTSVACUUM ATAS TANGGUNGJAWAB PEMBINA YAYASAN Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; hazir, cholilla adhaningrum
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.290

Abstract

The foundation is a legal entity that is private and run without profit (profit oriented). There are three organs that run a Foundation, namely Builders, Managers and Supervisors. The organ that is responsible for running the Foundation so that the purpose and purpose of the foundation of the Foundation which is social, religious, and humanitarian can be realized. Establishment of Law Foundation Number 16 of 2001 on the Foundation. The regulation contains the norm vacancy (rechtsvacuum) in the regulation of Foundation Builders. The problematic form of authority possessed by the Founders of the Foundation, seems to be infinite (absolute) and there is no arrangement for the termination of the Builder. The purpose of this writing is to analyze the form of vacancy norms of Law No. 16 of 2001 on the Foundation regarding the authority held by the Founders of the Foundation. Based on the description, then the problem is what are the consequences of juridis rechtsvacuum on Law Number 16 of 2001 on the Foundation on the form of responsibility of the Builder ?. This writing uses the writing method used is the normative juridical writing that is all the activities of a person to answer legal issues that are academic and practical, using a legal approach (Statute Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach) with prescriptive writing that gives a description or formulate problems in accordance with existing circumstances / facts. The author uses this method to provide an argument for the results of the writing done by the author. The results of the writing on the legal consequences of the form of problem solving on the form of arbitrariness of the Founders of the Foundation due to the vacancy of rules (rechtsvacuum) on Law No. 16 of 2001 on the Foundation.
AKIBAT HUKUM ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD PUTUSAN PT. JAWA TIMUR NOMOR: 104/PDT/2012/PT.SBY BERKENAAN DENGAN PENCABUTAN SITA EKSEKUSI DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Hazir, Cholilla Adhaningrum
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36040

Abstract

Konsekuensi terhadap pertimbangan hukum yang dibuat hakim dengan tidak melakukan penalaran hukum yang logis menjadikan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Perkara Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tidak terlindungi oleh hukum dengan adanya sita eksekusi atas SHGB Nomor 66. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata yaitu azas Audit et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), yang membuat putusan Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis penalaran hukum oleh hakim PT dalam mengeluarkan putusan dan Mengidentifikasi akibat hukum putusan onvoldoende gemotiveerd bagi para pihak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mempertahankan secara optimal dan proposional fungsi hukum dalam masyarakat. Pertimbangan hukum yang dibuat Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena onvoldoende gemotiveerd. onvoldoende gemotiveerd adalah tidak seksamanya mempertimbangkan semua hal secara relevan dengan perkara bersangkutan (kurang pertimbangan hukum). Pertimbangan yang dibuat Pengadilan Tinggi belum menerapkan penalaran hukum yang logis sehingga putusan belum memberi keadilan bagi para pihak. Hal ini berakibat pada tidak terlaksanakannya Pasal 119 ayat (1) HIR tentang pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum tetapi, dengan adanya pembatalan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. tidak melindungi pihak ketiga dalam mendapatkan hak kepemilikan atas SHGB Nomor 66.
Landasan Yuridis Tentang Pengesahan Perjanjian Mutual Legal Assistance antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; Hazir, Cholilla Adhaningrum
KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2021): KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/kambotivol1issue2page96-105

Abstract

The intensity of criminal acts committed across countries, with crimes and modus operandi that are difficult to identify. This raises problems that require juridical countermeasures by engaging in intense cooperation between countries. The study has the goal of (1) to find out and explain the legal basis behind the reciprocated legal aid in criminal problems between Indonesia - Swiss, and (2) to study about a form of mutual legal assistance between Republic of Indonesia with Confederacy of Swiss. The method of research used was normative juridical research, known in law science as normative law research. The legal material in this study is primary material and secondary material. The analysis technique used is a descriptive method of describing an event that was thoroughly studied and providing legal arguments on the subject. Under law about International treaties, it is a regulation that provides a legal basis for Indonesian governments in requesting or providing mutual legal assistance in criminal matters (under article 2 of act about mutual legal assistance) the agreement between Indonesia with Swiss is explained in article 2 of treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the republic of Indonesia and the Swiss Confederation.