Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Konstruksi Perjanjian Finansial Teknologi Pembiayaan Multiguna Shopee Pay Later Pada E-Commerce Shopee Indonesia Qomariyah, Lailatul; Fitriyah, Mas Anienda Tien
Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i2.4627

Abstract

The convenience provided by online loans has a risk if the debtor fails to pay, especially since there is no guarantee in this online loan system. This, of course, will be disastrous for creditors. Shopee Pay Later, one of the marketplace-based online loan providers from the Shopee application, provides loans for users through the distribution of multipurpose financing online without collateral. This research uses a normative-juridical method. The SPayLater multipurpose financing agreement, literature studies, and laws and regulations are the data sources. Conceptual and statutory approaches become the basis for further qualitative analysis, which is explained descriptively and analytically so as to obtain systematic results and conclusions related to the problems studied. Based on the findings of this research, the P2PL fintech financing agreement has been legally regulated in Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK. 05/2022 concerning information technology-based money lending and borrowing services (LPBBTI). The SPayLater multipurpose financing agreement has been made in accordance with applicable legal provisions and fulfils the legal requirements of the agreement. This financing agreement forms a legal relationship between the creditor and the debtor. The service provider only acts as an intermediary for the creditor in selecting prospective debtors and resolving disputes internally so that the parties can immediately fulfil their respective obligations.
Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Oktavianto, Mohammad Arsyi; Fitriyah, Mas Anienda Tien
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 19 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul kajian hukum empiris ini adalah "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Studi Di Kepolisian Daerah Wilayah Jawa Timur ". ETLE adalah metode berbasis teknologi informasi untuk penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan kamera dan rekaman langsung untuk menangkap penjahat. Dengan penyebaran ETLE, polisi telah membuat langkah dalam meningkatkan disiplin mengemudi masyarakat dan menegakkan peraturan lalu lintas. Selain itu, ETLE mendukung peningkatan kinerja polisi. Hasil data pelanggaran lalu lintas nasional berdasarkan Provinsi di atas dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2021-2022 kasus pelanggaran lalu lintas Jawa Timur menempati urutan kedua dalam jumlah pelanggaran pada periode 2021-2022 hal tersebut diketahui bahwa pada tahun-tahun tersebut intensitas implementasi ETLE tengah digencarkan oleh Polri khususnya Polda Jatim, dan membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa teridentifikasi pada mekanisme tilang konvensional sebelumnya jadi mampu terdeteksi dalam mekanisme ETLE. Dengan demikian implementasi sistem ETLE di Wilayah Jawa Timur dapat diketahui bahwa mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas dibandingkan mekanisme tilang konvensional sebelumnya. Selain itu dengan implementasi ETLE ini juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur sebanayak Rp. 1,1 Milliar.
Implementation of the Marriage Dispensation: Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage Putra, Sandio Abid Aurian; Fitriyah, Mas Anienda Tien
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol, 9 No. 1 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v9i1.4592

Abstract

The Marriage Law has undergone changes as Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, where previously the minimum age limit for being permitted to enter into marriage was 19 (nineteen) years for men and 16 (sixteen) years for women, now it is 19 (nineteen) years for both men and women . Based on this description, the purpose of this research is to explore the implementation of the granting of a marriage dispensation by the Madiun City Religious Court in reducing underage marriages, after the amendment to the marriage law. This study explores aspects of the implementation of the marriage dispensation as well as the constraints that exist in its application. This research method uses empirical juridical, with a qualitative approach. The results of the research show that the procedure for granting dispensation for marriage at the Madiun City Religious Court is that not everything can be done. There were several applications for dispensation that were actually rejected. The refusal is certainly an attempt to reduce child marriage underage. For example, there are reasons for children who are forced to marry or children who still want to continue their education. The obstacle that occurs in this implementation is that there are parents who are forced to continue their child's marriage. Legal protection for children with this has not been realized properly, given the interests of children who must be sacrificed.
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERUPA GANTI KERUGIAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA TAMAN WISATA Maliki, Achmad Ichsan; Fitriyah, Mas Anienda Tien
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2578

Abstract

Adanya permasalahan di taman wisata hingga merugikan pengunjung dengan ini perlu dipertanyakan mengenai perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban hukumnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan perlindungan konsumen berupa ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pihak pengelola taman wisata. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di taman wisata Kenjeran Park & Atlantis Land Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pengunjung taman wisata secara preventif belum dapat diwujudkan dengan baik, terbukti adanya fasilitas yang roboh hingga merugikan konsumen. Namun perlindungan secara represif telah diwujudkan dengan baik. Pertanggungjawaban hukum dengan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengelola taman wisata.