Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Masyarakat Maritim
Rahmadeni, Yozi
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang Rahmadeni, Yozi; Septian, Doni
SOCIUS Vol 9 No 1 (2022): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v9i1.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor dan mekanisme penyelesaian konflik jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang. Perairan ini merupakan satu-satunya zona produktif terakhir tempat bergantungnya mata pencaharian nelayan rawai tradisional Desa Semembang sejak turun temurun. Perairan ini mengalami beberapa kali konflik antar nelayan rawai tradisional dengan nelayan modern. Konflik memuncak terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 yang berujung pada penyanderaan kapal serta pembakaran alat penangkapan ikan milik nelayan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Perwakilan Daerah, Perwakilan Nelayan, Kepala Dusun, serta Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik terjadi karena: 1) adanya perbedaan kepentingan antar nelayan, 2) pelanggaran jalur, dan 3) penggunaan alat penangkapan ikan modern oleh nelayan dari Kecamatan Meral Karimun dan Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman. 4) tidak adanya sosialisasi kebijakan dan pengawasan atas pelanggaran dari Pos SDKP Provinsi Kepulauan Riau. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui: pendekatan negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berakhir dengan surat kesepakatan perjanjian dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Mekanisme Penyelesaian Konflik Pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang Rahmadeni, Yozi; Septian, Doni
SOCIUS Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri P
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v10i2.467

Abstract

Pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru dengan daya per rumah tangga 4A (900va). yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Semembang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di peruntukkan bagi lansia, janda dan masyarakat tidak mampu di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang Desa Semembang. menimbulkan konflik. Konflik terjadi antara masyarakat ke Biro dan tim pengurus partai di tingkat Kecamatan, juga antar anggota tim pengurus partai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selaku pemberi program, Kepala Desa selaku pengusul program, perwakilan Biro Penyelenggara Bantuan selaku pelaksana program, Ketua BPD, RT, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik: 1) dilatarbelakangi adanya perbedaan kepentingan yang memanfaatkan situasi dalam menutupi janji politis kampanye diwaktu pemilihan umum legislatif tahun 2019 dan pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020. 2) tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas dan pihak Biro pelaksana. 3) terjadinya miskomunikasi antara Dinas, Biro Pelaksana kepada Pemerintah Desa. 4) tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penyelenggara program. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni: upaya negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berujung pada kesepakatan akhir dengan dimediasikan oleh Pemuda Desa, Kepala Desa, DPRD dan Tokoh Masyarakat setempat.
Kontribusi Istri Nelayan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Rahmadeni, Yozi
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Masyarakat Maritim
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmm.v3i1.1697

Abstract

This study the authors used descriptive research type. Sampling technique is done by purposive sampling. Primary data obtained by observation (Observation) and using an interview guide. Techniques of data analysis using qualitative methods and frequency tables. Population and samples in this study were the wives of fishermen who work in the Village Tanjung Tembeling. This study aims to determine the role of the fisherman's wife in improving the economy of the family. The usefulness of this study is expected to be the results of this study in particular input Bintan regency governments in developing existing potential for the region's development and research are also expected to be a reference and comparison to other studies related to this research. The results generally show that the wives of fishermen who work to help her family make ends meet motivated by economic factors and to supplement her family's income. Most educational level fisherman's wife owned only a primary school, where the wives of fishermen working in the informal sector, which does not require high education and skills
Tinjauan Implementasi Kebijakan Listrik Pedesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar, Kecamatan Durai Karimun Septian, Doni Septian; Rahmadeni, Yozi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.9.2.244-264.2024

Abstract

This research aims to examine the implementation of rural electrification policies in Desa Semembang and Desa Sanglar, Kecamatan Durai, Karimun, as well as the influencing factors. The research employed a descriptive approach with a qualitative method, utilizing data collection techniques such as interviews and documentation. Research informants included the Head of the Electricity Sector, members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of the Kepulauan Riau Province, the Secretary of UP3 Manager and UP2K Manager of PLN Tanjungpinang, Village Heads, Village Consultative Council (BPD) members, youth representatives, and community leaders in Desa Semembang. Data analysis was conducted in reference to the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn. The research findings indicate that although electricity development in Desa Semembang and Desa Sanglar has been initiated, its implementation has not reached its maximum potential. This is attributed to various challenges, including: 1) a policy shift from acquiring new machines to machine relocation, 2) transportation challenges in the machine relocation areas, 3) a limited number of available operators for the operational area, 4) financial resource constraints due to budget refocusing during the COVID-19 pandemic, 5) communication misunderstandings between the Department and the villages, and a lack of political support from the Legislative bodies of the Province and District within the sub-district's electoral district.
Co-Authors Septian, Doni Septian, Doni Septian