Septian, Doni
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang Rahmadeni, Yozi; Septian, Doni
SOCIUS Vol 9 No 1 (2022): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v9i1.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor dan mekanisme penyelesaian konflik jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang. Perairan ini merupakan satu-satunya zona produktif terakhir tempat bergantungnya mata pencaharian nelayan rawai tradisional Desa Semembang sejak turun temurun. Perairan ini mengalami beberapa kali konflik antar nelayan rawai tradisional dengan nelayan modern. Konflik memuncak terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 yang berujung pada penyanderaan kapal serta pembakaran alat penangkapan ikan milik nelayan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Perwakilan Daerah, Perwakilan Nelayan, Kepala Dusun, serta Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik terjadi karena: 1) adanya perbedaan kepentingan antar nelayan, 2) pelanggaran jalur, dan 3) penggunaan alat penangkapan ikan modern oleh nelayan dari Kecamatan Meral Karimun dan Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman. 4) tidak adanya sosialisasi kebijakan dan pengawasan atas pelanggaran dari Pos SDKP Provinsi Kepulauan Riau. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui: pendekatan negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berakhir dengan surat kesepakatan perjanjian dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Mekanisme Penyelesaian Konflik Pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang Rahmadeni, Yozi; Septian, Doni
SOCIUS Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri P
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v10i2.467

Abstract

Pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru dengan daya per rumah tangga 4A (900va). yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Semembang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di peruntukkan bagi lansia, janda dan masyarakat tidak mampu di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang Desa Semembang. menimbulkan konflik. Konflik terjadi antara masyarakat ke Biro dan tim pengurus partai di tingkat Kecamatan, juga antar anggota tim pengurus partai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selaku pemberi program, Kepala Desa selaku pengusul program, perwakilan Biro Penyelenggara Bantuan selaku pelaksana program, Ketua BPD, RT, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik: 1) dilatarbelakangi adanya perbedaan kepentingan yang memanfaatkan situasi dalam menutupi janji politis kampanye diwaktu pemilihan umum legislatif tahun 2019 dan pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020. 2) tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas dan pihak Biro pelaksana. 3) terjadinya miskomunikasi antara Dinas, Biro Pelaksana kepada Pemerintah Desa. 4) tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penyelenggara program. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni: upaya negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berujung pada kesepakatan akhir dengan dimediasikan oleh Pemuda Desa, Kepala Desa, DPRD dan Tokoh Masyarakat setempat.