Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Effendi, Devirianti
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) Effendi, Devirianti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Given the importance of legal aid in creating justice, upholding human rights and equality before the law, as well as in achieving due process of law, the obligation of providing legal aid becomes essential to be effectively implemented. This research is very important, given the enormous benefits that will be gained when the implementation of legal assistance to the community can not be outside the court , can be implemented effectively, but also provides a form of legal reform effort in the aspect of equity distribution.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg) Effendi, Devirianti; Fitria, Yenni
UNES Law Review Vol. 4 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.281

Abstract

Inheritance property is anything left by a person who dies whether the property belongs to him or belongs to someone else. According to INPRES No. 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) article 171 paragraph a Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the inheritance (tirkah) of the heirs, determining who is entitled to become heirs and how much of each. Socio-economic and cultural changes have shifted people's perspective on the world, including their orientation and views on the Minangkabau social system, touches of modernization with a capitalist economic style. However, it is related to inheritance and property ownership issues, usually assets are inherited by mamak (uncle) to nephews (sisters) or maternally, by pressing economic needs and changing views on property. This makes a conflict or dispute over inheritance, namely the high pusako land in a tribe or tribe in Minang-Kabau. The problems discussed are, first, how is the judge's consideration in resolving the high pusako land dispute? second What are the legal obstacles in the settlement of the high pusako land dispute? The approach method used in this study is the author uses a normative juridical approach to the problem under study, namely the decision Number 32\Pdt G/2020/PN.Pdg.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK ADAT MELALUI MEDIASI (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Solok) Effendi, Devirianti; Fitria, Yenni
UNES Law Review Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.297

Abstract

Customary land disputes arise because of a concrete relationship between people (legal entities) and their land. The relationship is in the form of use, utilization, ownership and interest, which can lead to disputes. Disputes can be resolved through peaceful means, one of which is mediation, but with the rule of law regarding mediation, its implementation has not been effective because it is seen from the level of dispute resolution through mediation at the Solok City Land Office and the success rate is still low. This research is descriptive in nature using the approach method as the main approach by collecting the necessary literature in the form of books, internet sites and legislation on mediation, the National Land Agency, and is supported by an empirical juridical approach and supported by an empirical juridical approach. The problems that the author discusses are First, How is the implementation of mediation in handling and resolving cases of customary land disputes at the Land Office of Solok City, Second, what are the obstacles faced in resolving disputes through mediation, Third, what laws are carried out in resolving the dispute
PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/PDT.G.S/2023/PN.PDG) Effendi, Devirianti; Gantika, Naldi; Sari, Cindy Novia
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 2 Januari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i2.3681

Abstract

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana merupakan pelaksanaan pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan tata cara yang sederhana dimana menggunakan asas beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada Perkara Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg diselesaikan dengan cara melalui gugatan sederhana hal ini dikarenakan kerugian yang ditimbulkan dari perkara ini adalah kurang dari Rp. 500.000.000,-.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Dalam Perkara Utang Piutang pada Putusan Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg?. Kedua, Apakah Akibat Hukum Sengketa Utang Piutang Melalui Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor. 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg Terhadap Para Pihak?Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Dalam Utang Piutang pada Putusan Nomor. 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg merujuk pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur litigasi dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diawali dengan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Tahapan penyelesaian tersebutlah yang membedakan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa. Kedua, Akibat Hukum Sengketa Utang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Pada Putusan Nomor. 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg adalah Hakim memutus bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman uang yang dibayar dengan barang (air mineral merek AYIA) yang dibuat dengan Penggugat. Tergugat dinyatakan lalai dalam melunasi sisa utang sebesar Rp. 158.924.450,- dan oleh karenanya tergugat dihukum untuk membayar jumlah tersebut beserta biaya perkara.
Co-Authors Naldi Gantika Sari, Cindy Novia Yenni Fitria