Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERINDUSTRIAN Lazuardi, Muhammad
LEX CRIMEN Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja atau kelalaian oleh korporasi di bidang perindustrian dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana di bidang perindustrian yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana korporasi di bidang perindustrian seperti perbuatan dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri dan adanya kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri. Perbuatan pidana tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang ataupun korporasi. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana di bidang perindustrian dan apabila korporasi melakukan perbuatan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Terhadap korporasi yang karena kelalaiannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Kata kunci: korporasi; tindak pidana perindustrian;
Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba Bumd terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Lazuardi, Muhammad
JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : PPJP ULM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the level of contribution and effectiveness of regional retribution and profit of regional owned enterprises to LOR and efforts that can be done to improve the acceptance of local retribution and gain of regional owned enterprises in South Kalimantan Province. The research method used is the descriptive quantitative method. This study indicates that regional retribution and profits of local owned enterprises to LOR in South Kalimantan Province from 2014-2016 are still low. In the 2014-2016 period, the effectiveness of regional retribution and regional-owned enterprises was beneficial. This means that the realization of local levies and profits of regional owned enterprises in the 2014-2015 period always reaches the target. Then efforts can be made to increase revenues and the contribution of local retribution to LOR, namely through intensification and extensification. Simultaneously, the effort to improve regionally owned enterprises' income is through rearrangement and improvement of company management, training, or coaching of regional owned enterprises employees.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS FENOMENA #KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI INDONESIA Tierson, Carley; Silubun, Yosman Leonard; Lazuardi, Muhammad
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.103

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda di Indonesia dengan fokus pada fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain. Fenomena tersebut menjadi indikasi adanya kegagalan sistemik dalam memberikan kesempatan yang adil dan perlindungan yang memadai bagi generasi muda di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan analisis fenomena sosial terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan generasi muda, implementasinya masih terbatas dan belum mampu menanggulangi akar masalah yang menyebabkan eksodus sosial ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat progresif, berbasis data, dan partisipatif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda, sekaligus mencegah dampak negatif brain drain bagi pembangunan nasional. Kata kunci: Perlindungan hukum, hak ekonomi dan sosial, generasi muda, brain drain, #KaburAjaDulu