Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ancaman Sampah Impor bagi Keamanan Manusia: Studi Kasus Desa Bangun dan Tropodo 2018-2019. Novaradila, Gresika; Ali, Yusril Ihza; Astin, Lila Afifa; Aryani, Maria Indira; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v8i02.2415

Abstract

ABSTRACTThe National Sword Policy implemented by the Chinese Government in 2018 has a spillover effect in several countries in the Asian region, especially Indonesia. As one of the importers of recycled paper waste, Indonesia is faced with the problem of hazardous waste from abroad, which has increased by two percent in 2018. Besides, Indonesia also does not have good waste management, which exacerbates environmental damage and pollution. some of them were experienced by Bangun and Tropodo Villages in East Java. The level of environmental pollution in Bangun and Tropodo Villages is quite high as a result of being used as a final disposal site for paper raw material waste mixed with foreign waste and hazardous toxic materials. As a result, environmental crises continue to occur and affect the quality of life of the people. This study analyzes the correlation between environmental crises which is directly proportional to the increasing threat to human security. The environmental crisis due to imported waste can turn into a security threat issue through the securitization process carried out by NGOs and the government. The author uses the concept of human security and securitization theory to see the causality relationship. In the end, the state is not only faced with traditional security problems that are territorial but problems of individual human security. Indonesia was forced to change several waste import policies.Keywords: Imported Waste, Environmental Crisis, Securitization, Human Security.Kebijakan National Sword Policy Pemerintah Tiongkok pada tahun 2018 memberikan efek spillover pada beberapa negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Sebagai salah satu importir sampah kertas daur ulang, Indonesia dihadapkan dengan masalah sampah bahan berbahaya dari luar negeri hingga terjadi peningkatan sebesar dua persen pada tahun 2018. Selain itu, Indonesia juga masih belum memiliki manajemen pengelolaan sampah yang baik sehingga memperparah pada kerusakan dan pencemaran lingkungan yang beberapa di antaranya dialami oleh Desa Bangun dan Tropodo di Jawa Timur. Tingkat pencemaran lingkungan Desa Bangun dan Tropodo cukup tinggi akibat dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir bagi sampah bahan baku kertas yang bercampur dengan sampah luar negeri dan bahan beracun berbahaya. Sebagai imbasnya, krisis lingkungan terus terjadi dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menganalisis korelasi antara krisis lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia. Krisis lingkungan akibat sampah impor dapat berubah menjadi isu ancaman keamanan melalui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh NGO dan pemerintah. Penulis menggunakan konsep keamanan manusia dan teori sekuritisasi untuk melihat hubungan kausalitas. Pada akhirnya, negara tidak hanya dihadapkan dengan masalah-masalah keamanan tradisional yang bersifat teritorial melainkan masalah keamanan manusia yang bersifat individu. Indonesia terpaksa mengubah beberapa kebijakan impor sampah.Kata kunci: Sampah Impor, Krisis Lingkungan Hidup, Sekuritisasi, Keamanan Manusia. DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2415
Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing di Indonesia dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kusuma, Brian Tri; Aryani, Maria Indira
Global and Policy Journal of International Relations Vol 11, No 01 (2023)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v11i01.4174

Abstract

The ship sinking policy is one of Indonesia's steps to eradicate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, this policy was intensively carried out during the leadership of Susi Pudjiastuti as Minister of Maritime Affairs and Fisheries in 2014-2019, the first period President Joko Widodo took office. In addition to combating IUU Fishing, this policy is in accordance with the 3 components of Blue Economy activities, which are resource health, trade of resources, and harvesting of living resources. This policy is also a step for Indonesia to implement several targets of Sustainable Development Goals 14 because in addition to stopping and giving a deterrent effect to foreign ships that try to catch fish in Indonesian territory, this policy also has an impact on the preservation of Indonesia's marine nature just like the three targets of Sustainable Development Goals 14. This research uses a qualitative analysis method of secondary data derived from literature studies. The results of this study show the connection between the policy of sinking IUU Fishing vessels and the achievement of Sustainable Development Goals targets in accordance with the Blue Economy Concept. Keywords: Sustainable Development Goals, Ship Sinking Policy, Blue Economy, IUU Fishing Kebijakan penenggelaman kapal merupakan salah satu langkah Indonesia memberantas Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, kebijakan ini gencar dilakukan pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2019, periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat. Selain memerangi pelaku IUU Fishing kebijakan ini sesuai dengan 3 komponen aktivitas Blue Economy yaitu kesehatan sumber daya, perdagangan sumber daya, dan pemanenan sumber daya hayati. Kebijakan ini juga menjadi langkah Indonesia melaksanakan beberapa target capaian Sustainable Development Goals 14 karena selain menghalau dan memberi efek jera pada kapal asing yang mecoba untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, kebijakan ini juga memiliki dampak kepada pelestarian alam laut Indonesia sama seperti tiga target capaian Sustainable Development Goals 14. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif data sekunder yang berasal dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara kebijakan penenggelaman kapal ikan pelau IUU Fishing terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals sesuai dengan konsep Blue Economy. Kata Kunci: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Penenggelaman Kapal, Ekonomi Biru, IUU FishingDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v11i01.4174