Rabbani, Deden Rafi Syafiq
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Building Justice And Public Trust: Improving The Quality Of Judges Decision In Criminal Context Waruwu, Riki Perdana Raya; Rabbani, Deden Rafi Syafiq
Veteran Law Review Vol 7 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v7i2.6850

Abstract

In the process of adjudicating cases, the substantial values ​​in judge decisions are often debated in the public sphere because of the disparity in several criminal decisions with similar events and light sentences (strafmaat) to law enforcement officers who commit corruption crimes, such as decisions at the appeals level. against a former prosecutor named Pinangki Sirna Malasari. Through conceptual approach, statute approach, and case approach, this paper attempts to answer two important questions, First, how to create quality decisions for the realization of justice and public trust? Second, how does the judiciary respond to public protests the court's decision which is considered to have imposed a low sentence on perpetrators of corruption? As a result of this paper, that quality decisions are made by judges by paying attention to legal justice, moral justice, and social justice with paying attention to the purpose of "preventive" sentencing to protect the community by placing criminals separately. from society and the purpose of "deterrence" sentencing is to create fear of committing crimes that can be distinguished for individuals, the public, and the long term. In addition, the judiciary should respond to public protests by establishing Special Guidelines in the Formulation of the Criminal Chamber of the Supreme Court which must be followed by judges.
Perluasan Objek Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Rabbani, Deden Rafi Syafiq
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1460

Abstract

Pengujian formil di Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, objek pengujian formil hanya terhadap proses pembentukan undang-undang saja. Namun ternyata MK memberikan perluasan yang cukup krusial. Oleh sebab itu, penelitian akan memberikan analisis terhadap dua hal, yaitu: Pertama, bentuk perluasan objek pengujian formil di MK. Kedua, dampak perluasan objek pengujian formil di MK terhadap sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan utama penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan kombinasi pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, perluasan objek pengujian formil di MK setelah Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 dan 154/PUU-XXI/2023 meliputi proses pengambilan putusan MK, yaitu norma dalam pasal dan/atau ayat suatu undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh putusan MK (pengujian materil) menjadi objek pengujian formil yaitu terkait dengan proses pembentukan undang-undang dalam arti proses pengambilan putusan MK, yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”) yang menyatakan bahwa pengambilan putusan MK tersebut cacat prosedur. Kedua, dampak perluasan objek pengujian formil di MK terhadap sistem peraturan perundang-undangan, ditemukan pada elemen validitas norma suatu undang-undang dan tindak lanjut hukum atas putusan MK sebagai materi muatan undang-undang.