Salsabila, Raddine
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Unlocking Real Sector Growth through Sukuk: Regulatory Challenges and Developmental Impacts in Indonesia Desiana, Desiana; Salsabila, Raddine; Sarmigi, Elex
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v17i1.44906

Abstract

This study explores how sukuk regulations boost investor participation and impact productive sectors in Indonesia. Using a normative juridical approach, it examines relevant laws and literature. Findings show that regulations from OJK, DSN-MUI, and the Ministry of Finance have supported sukuk market growth. However, complex issuance procedures and limited secondary market liquidity remain key challenges. Despite this, sukuk has contributed to infrastructure, green energy projects, and MSME development. The study recommends simplifying regulations, enhancing market liquidity, and innovating sukuk products to strengthen their role in driving sustainable economic growth. Abstrak:Penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi sukuk dalam mendorong partisipasi investor dan dampak ekonominya pada sektor produktif di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan dan literatur terkait. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi dari OJK, DSN-MUI, dan Kementerian Keuangan mendukung pertumbuhan pasar sukuk. Namun, prosedur penerbitan yang kompleks dan terbatasnya likuiditas pasar sekunder masih menjadi tantangan utama. Meski demikian, sukuk telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, proyek energi hijau, dan pengembangan UMKM. Studi ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi, peningkatan likuiditas pasar, dan inovasi produk sukuk untuk memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet Salsabila, Raddine; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6866

Abstract

With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat  dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet.