Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Justicia Journal Quru’: Journal of Family Law and Culture
Maskuri, Erkham
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP IHDAD PEREMPUAN PEKERJA PABRIK DI PT. SELALU CINTA INDONESIA (SCI) Maskuri, Erkham; Siti Umi Khoiroh
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v5i1.1248

Abstract

ABSTRACT Iddah is a waiting period experienced by women after divorce or the death of their husbands. During the iddah period, women are obligated to undergo ihdad. However, there is a phenomenon where women working at PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) factory do not comply with the ihdad obligation. The purpose of this research is to investigate the Maqashid Al-Syariah perspective on this phenomenon. The research employs a field research approach with a qualitative method that has a juridical-sociological nature. Data collection techniques involve interviews and document reviews, including books, articles, journals, and mass media. The research concludes that female factory workers at PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) in Randuacir Village, Argomulyo District, Salatiga City, have not fully observed ihdad during the waiting period. They continue to work during iddah to meet personal needs, support their children, and adapt to the social conditions of their residential area. In the context of Maqashid Al-Syariah, women are allowed to work during iddah if it is related to the protection of well-being or benefit, including aspects such as hifdh al-nafs (protection of the soul), hifdh al-aql (protection of reason), and hifdh al-mal (protection of wealth). Keywords: ihdad, working women, Maqashid Al-Syari'ah ABSTRAK Iddah merupakan periode menunggu yang dijalani oleh perempuan setelah bercerai atau suaminya meninggal. Selama masa iddah, perempuan diwajibkan untuk menjalani ihdad. Namun, terdapat fenomena di mana perempuan yang bekerja di pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) tidak mematuhi kewajiban ihdad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan telaah dokumen seperti buku, artikel, jurnal, dan media massa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan pekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, masih belum melaksanakan ihdad dengan semestinya. Mereka tetap bekerja selama masa iddah dengan alasan memenuhi kebutuhan pribadi, anak-anak, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kondisi sosial di daerah tempat tinggal mereka. Dalam konteks Maqashid Al-Syariah, perempuan diizinkan bekerja selama masa iddah jika hal tersebut berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan atau kemaslahatan, termasuk aspek-aspek seperti hifdh al-nafs (perlindungan jiwa), hifdh al-aql (perlindungan akal), dan hifdh al-mal (perlindungan harta). Kata Kunci: ihdad, perempuan pekerja, Maqashid Al-Syari’ah
Analisis Konstruktif Pemindahan Warisan Dalam Bentuk Kepemilikan Saham Di Bursa Efek Indonesia Maskuri, Erkham; Ratri Alya Dija, Hening
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14206

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada isu utama terkait penerapan asas keadilan dalam penyusunan komponen pewarisan, khususnya dalam konteks warisan berbentuk kepemilikan saham. Komponen pewarisan yang dimaksud merujuk pada proporsi kepemilikan saham yang menjadi dasar peralihan hak serta mekanisme distribusi saham sebagai bagian dari harta warisan kepada para ahli waris. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan saham yang diwariskan merupakan konsekuensi logis bagi ahli waris yang menerima hak tersebut. Dengan demikian, perbedaan nilai saham yang mungkin terjadi dalam proses pewarisan tidak dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Kata kunci : Kewarisan Islam, Keadilan, dan Kepemilikan Saham Abstract This study focuses on the central issue of applying the principle of justice in the formulation of inheritance components, particularly in the context of inheritance in the form of share ownership. The inheritance components in question refer to the proportion of share ownership that forms the basis for the transfer of rights and the mechanism for distributing shares as part of the estate to the heirs. This research adopts a normative legal method combined with a conceptual approach, and is analyzed through a qualitative perspective. The findings indicate that the liquidation of inherited shares is a logical consequence for the heirs who receive those rights. Therefore, any differences in the value of shares that may arise during the inheritance process should not be regarded as a form of unfair or discriminatory treatment. Keywords : Islamic Inheritance, Justice, and Share Ownership
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb) Maskuri, Erkham
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i2.15272

Abstract

ABSTRAKSalah satu akibat perkawinan poligami di bawah tangan adalah menjadikan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya. Agar anak tersebut dapat di akui secara hukum negara maka dapat di tempuh melalui permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama. Penetapan asal-usul anak adalah suatu penetapan yang di tetapkan oleh hakim pengadilan mengenai status anak dan hubungannya dengan kedua orangtuanya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama pada nomor putusan 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait pengabulan permohonan pemohon yang mengajukan asaul usul anak pada pernikahan poligami di diabwah tangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam. Hakim mengabulkannya dengan dasar kemaslahatan pada anak dalam keluarga agar mendapatan hak-haknya seperti anak lainnya.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Asal-Usul Anak, Poligami Di Bawah Tangan,  Hukum Perkawinan Indonesia.  JUDGES’ CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE ORIGIN OF CHILDREN FROM UNREGISTERED POLYGAMY (Study on the Determination Number 367/Pdt.P/2021/PA.Amb) ABSTRACTChildren fromtheunregistered polygamy have no relationship with their parents. In order to make them recognized by the law, they canrequest the origin of children to the religious court. Determination of the origin of the children is determined by the judge regarding the theirstatus and relationship with their parents. This research is a qualitative field research that is aimed toinvestigate what has been experienced by the research subject. This study examines the considerations of judges on decision number 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb regarding the granting of the applicant who proposes the origin of children fromunregistered marriage. The results indicate that the judge's consideration is based on the validity of the applicant's legal marriage in Article 2 paragraph (1) and Article 42 of the Marriage Law Number 1 Year 1974 Juncto Article 99 Compilation of Islamic Law. The judge granted it on the basis of the benefit of children in the family in order to get their rights.Keywords: Judge's Consideration, Child Origin, Unregistered Polygamy, Indonesian Marriage Law.
Patterns of Inheritance Distribution in Tlogoharjo Village, Giritontro Subdistrict in the Review of Islamic Law Maskuri, Erkham
QURU’: Journal of Family Law and Culture Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59698/quru.v2i1.102

Abstract

The pattern of inheritance distribution in rural communities is a complex phenomenon, especially when viewed from the perspective of Islamic law. With the diversity of ethnicities, races, languages, religions, and traditions in Indonesia, differences arise regarding the pattern of inheritance distribution in the community. The fundamental thing about the inheritance system is the distribution of inheritance that is in line with the current legal regulations. This research aims to analyze the pattern of inheritance distribution in the community of Tlogoharjo Village, Giritontro Subdistrict, with a focus on related aspects of Islamic law. This research was conducted using field research with a qualitative method with a descriptive approach which is one of the qualitative research methodologies and data collection techniques by means of observation and interviews. The results of this study are that the pattern of distribution of inheritance property both before and after the heir dies is allowed in Islamic Law as long as there is no element of harm, this is because Islamic Law accepts culture and custom as legal norms that must be obeyed if there is no deviation in it and Islamic law is flexible which can be developed according to the needs of people living in the modern era today.  Furthermore, the pattern of inheritance distribution in Tlogoharjo Village is still strongly influenced by customary values and local traditions, although Islam is formally the legal basis. However, there is a tendency for adjustments to the principles of Islamic law in the practice of inheritance distribution. For example, the inheritance rights stipulated in the Qur'an and Sunnah tend to be respected, although sometimes with interpretations adapted to the social and cultural context of the village community. This research also highlights some differences between the practice of inheritance distribution in village communities and the ideal principles of Islamic law. Factors such as lack of understanding of religious teachings, hereditary traditions and economic factors play an important role in shaping inheritance distribution patterns.
Co-Authors Ratri Alya Dija, Hening Siti Umi Khoiroh