Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Guarantee od Adopted Children on Their Inheritance through Wasiah Wajibah Erkham Maskuri
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v1i2.145-160

Abstract

This research examines the rules of law as a system-building related to a legal event which aims to give legal arguments as the basis for determining the right or wrong of a case according to a law perspective by referring to books of Fiqh and the compilation of Islamic law which contains regulation prevailing in Indonesia. This study discusses about the implementation of wasiah wajibah in Indonesia and the role of judges in deciding a case related to wasiah wajibah. This study uses the concepts of normative law approach with three criteria of law such as primary, secondary, and comparative laws by combining Wasiah Wajibah law in an Islamic perspective with the Islamic Law Compilation. The method of collecting the data used in this study is through library research and looking for law materials that are related and relevant to qualitative analysis. All collected data from various sources are arranged properly and then analysed using qualitative method so that it easily solve the problems. Research finding shows that wasiah wajibah is a solution for adopted children to obtain their rights to inheritance with certain provision and limit so that the judges have a way in deciding the case.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb) Erkham Maskuri
MAQASID Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.699 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v11i2.15272

Abstract

ABSTRAKSalah satu akibat perkawinan poligami di bawah tangan adalah menjadikan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya. Agar anak tersebut dapat di akui secara hukum negara maka dapat di tempuh melalui permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama. Penetapan asal-usul anak adalah suatu penetapan yang di tetapkan oleh hakim pengadilan mengenai status anak dan hubungannya dengan kedua orangtuanya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama pada nomor putusan 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait pengabulan permohonan pemohon yang mengajukan asaul usul anak pada pernikahan poligami di diabwah tangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam. Hakim mengabulkannya dengan dasar kemaslahatan pada anak dalam keluarga agar mendapatan hak-haknya seperti anak lainnya.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Asal-Usul Anak, Poligami Di Bawah Tangan,  Hukum Perkawinan Indonesia.  JUDGES’ CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE ORIGIN OF CHILDREN FROM UNREGISTERED POLYGAMY (Study on the Determination Number 367/Pdt.P/2021/PA.Amb) ABSTRACTChildren fromtheunregistered polygamy have no relationship with their parents. In order to make them recognized by the law, they canrequest the origin of children to the religious court. Determination of the origin of the children is determined by the judge regarding the theirstatus and relationship with their parents. This research is a qualitative field research that is aimed toinvestigate what has been experienced by the research subject. This study examines the considerations of judges on decision number 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb regarding the granting of the applicant who proposes the origin of children fromunregistered marriage. The results indicate that the judge's consideration is based on the validity of the applicant's legal marriage in Article 2 paragraph (1) and Article 42 of the Marriage Law Number 1 Year 1974 Juncto Article 99 Compilation of Islamic Law. The judge granted it on the basis of the benefit of children in the family in order to get their rights.Keywords: Judge's Consideration, Child Origin, Unregistered Polygamy, Indonesian Marriage Law.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG TERHADAP KEWARISAN ISLAM Erkham Maskuri; Endang Sriani
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16215

Abstract

The purpose of this research is to describe the level of public awareness in Sumowono District, Semarang Regency regarding Islamic inheritance law and its problems. This research is a qualitative Field Research with a deeper understanding of the facts or phenomena that arise and occur in the research object. The data were obtained through in-depth interviews with nine key figures in the Sumowono District, then an analysis was carried out by reducing irrelevant data, presenting the findings in the field and drawing conclusions. The results of this study indicate that the knowledge of the community in Sumowono District, Semarang Regency about Islamic inheritance law is relatively low, there are still facts about inheritance distribution that are not in accordance with the rules of Islamic inheritance law. This arises because there is still a lack of legal awareness in the community to carry out inheritance distribution according to Islamic inheritance law and the government and religious leaders have not maximized counseling.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang terhadap hukum kewarisn Islam dan problematikanya. Penelitian ini merupakan Field Research kualitatif dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi pada objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan tokoh kunci di Kecamatan Sumowono kemudian dilakukan analisis dengan mereduksi data yang tidak memiliki relevansi, memaparkan data temuan di lapangan dan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang hukum kewarisan Islam terbilang rendah, masih ditemukan fakta pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Kewarisan Islam. Hal itu muncul karena masih minimnya kesadaran hukum pada masyarakat untuk menjalankan pembagian waris sesuai hukum kewarisan Islam dan belum maksimalnya penyuluhan oleh pemerintah dan tokoh agama.
Islamic Values in the Malem Tradition of Selikuran Tirto Village, Grabag District, Magelang District Erkham Maskuri
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 2 No. 2 (2023): February 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v2i2.3098

Abstract

The Malem Selikuran tradition is a tradition that takes place on the night of the 21st of Ramadan. The Malem Selikuran tradition is carried out to commemorate the death of Sunan Geseng. Malem Selikuran is unique because this tradition is followed by Muslim communities in the Tirto area and outside the region during the month of Ramadan. This study aims to describe the emergence of Selikuran culture in Tirto village, Grabag sub-district, Magelang district and to find out Islamic values ​​in the Malem Selikuran tradition. This research uses the field method (field research) with a descriptive approach. The data were obtained from direct observations and interviews with Tirto villagers. The results of this study are in the form of Islamic values ​​contained in the Malem Selikuran tradition, including religious values, historical values ​​and moral values
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMBAGIAN WARISAN PADA AHLI WARIS DIBAWAH PENGAMPUAN Erkham Maskuri
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 1 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i1.23132

Abstract

Pengampuan merupakan keadaan seseorang tidak cakap hukum. Menurut Islam, pengampuan dikenal dengan istilah al-hijr berarti melarang. Seseorang diampu karena belum sempurna akalnya, mengalami sakit fisik ataupun mental. Tujuannya agar terlindungi hak kewajiban atas kekayaannya seperti dalam pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembagian warisan pada ahli waris di bawah pengampuan, kedudukan ahli waris di bawah pengampu dibandingankan dengan ahli waris lain. Serta untuk mengetahui upaya mengatasi pengampu yang tidak amanah menjalankan tugasnya.  Metode penelitian ini yaitu  penelitian kualitatif dengan deskriptif comparatif, dan  pengumpulan datanya melalui metode library research. Berdasarkan penelitian, bahwa orang tidak cakap hukum sebagai ahli waris, dalam pembagian warisan diperlukan seorang pengampu. Kedudukan orang di bawah pengampuan adalah berkedudukan sama dengan ahli waris lainnya, tetapi dalam mengelola harta warisannya melalui pengampu. Namun, dapat dimungkinkan seorang pengampu tidak amanah, sehingga dapat diselesaikan melalui penyelesaian di pengadilan maupun luar pengadilan.
The Khidmah Tradition of Santri Towards Kyai (The Review of ‘Urf & Psychology) Aufa Abdillah; Erkham Maskuri
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Vol 5 No 1 (2022): Islamic Education
Publisher : Program Studi Pendidikan Islam Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/nzh.v5i1.2082

Abstract

The tradition of khidmah Santri to Kyai is a tradition in Pondok Pesantren that has coexisted since the beginning of the spread of Islam and is preserved up to now in the recent millennial era. Many ordinary people do not understand the tradition of khidmah Santri to Kyai and consider it such a "job as a servant". This research uses a library research approach to explain the legal basis of the santri khidmah tradition towards Kyai, and uses a descriptive qualitative approach with open-ended questionnaire techniques and categorization. The results showed that the preservation of the tradition of khidmah santri to Kyai is due to pursuing benefits both in terms of individual and social and in line with sharia form called as 'urf. The tradition of khidmah is also beneficial in terms of psychological aspects, such as resulting satisfaction and feelings of happiness and forming santri’s character likely sincerity, self-independence, respect, humility, awareness of the social environment, honesty, and responsibility. The tradition of Khidmah is also a form of santri empowerment in building a skill that brings about benefits in family life, community circle, country life, and entrepreneurship.
The Khidmah Tradition of Santri Towards Kyai (The Review of ‘Urf & Psychology) Aufa Abdillah; Erkham Maskuri
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Vol 5 No 1 (2022): Islamic Education
Publisher : Universitas Pesantren Kh Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/nzh.v5i1.2082

Abstract

The tradition of khidmah Santri to Kyai is a tradition in Pondok Pesantren that has coexisted since the beginning of the spread of Islam and is preserved up to now in the recent millennial era. Many ordinary people do not understand the tradition of khidmah Santri to Kyai and consider it such a "job as a servant". This research uses a library research approach to explain the legal basis of the santri khidmah tradition towards Kyai, and uses a descriptive qualitative approach with open-ended questionnaire techniques and categorization. The results showed that the preservation of the tradition of khidmah santri to Kyai is due to pursuing benefits both in terms of individual and social and in line with sharia form called as 'urf. The tradition of khidmah is also beneficial in terms of psychological aspects, such as resulting satisfaction and feelings of happiness and forming santri’s character likely sincerity, self-independence, respect, humility, awareness of the social environment, honesty, and responsibility. The tradition of Khidmah is also a form of santri empowerment in building a skill that brings about benefits in family life, community circle, country life, and entrepreneurship.
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP IHDAD PEREMPUAN PEKERJA PABRIK DI PT. SELALU CINTA INDONESIA (SCI) Maskuri, Erkham; Siti Umi Khoiroh
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v5i1.1248

Abstract

ABSTRACT Iddah is a waiting period experienced by women after divorce or the death of their husbands. During the iddah period, women are obligated to undergo ihdad. However, there is a phenomenon where women working at PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) factory do not comply with the ihdad obligation. The purpose of this research is to investigate the Maqashid Al-Syariah perspective on this phenomenon. The research employs a field research approach with a qualitative method that has a juridical-sociological nature. Data collection techniques involve interviews and document reviews, including books, articles, journals, and mass media. The research concludes that female factory workers at PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) in Randuacir Village, Argomulyo District, Salatiga City, have not fully observed ihdad during the waiting period. They continue to work during iddah to meet personal needs, support their children, and adapt to the social conditions of their residential area. In the context of Maqashid Al-Syariah, women are allowed to work during iddah if it is related to the protection of well-being or benefit, including aspects such as hifdh al-nafs (protection of the soul), hifdh al-aql (protection of reason), and hifdh al-mal (protection of wealth). Keywords: ihdad, working women, Maqashid Al-Syari'ah ABSTRAK Iddah merupakan periode menunggu yang dijalani oleh perempuan setelah bercerai atau suaminya meninggal. Selama masa iddah, perempuan diwajibkan untuk menjalani ihdad. Namun, terdapat fenomena di mana perempuan yang bekerja di pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) tidak mematuhi kewajiban ihdad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan telaah dokumen seperti buku, artikel, jurnal, dan media massa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan pekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, masih belum melaksanakan ihdad dengan semestinya. Mereka tetap bekerja selama masa iddah dengan alasan memenuhi kebutuhan pribadi, anak-anak, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kondisi sosial di daerah tempat tinggal mereka. Dalam konteks Maqashid Al-Syariah, perempuan diizinkan bekerja selama masa iddah jika hal tersebut berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan atau kemaslahatan, termasuk aspek-aspek seperti hifdh al-nafs (perlindungan jiwa), hifdh al-aql (perlindungan akal), dan hifdh al-mal (perlindungan harta). Kata Kunci: ihdad, perempuan pekerja, Maqashid Al-Syari’ah
PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PEREMPUAN KELUARGA MUALAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa) Erkham Maskuri; Soraya Al Latifa
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v4i2.18726

Abstract

Marriage is one of the sunnah of the Prophet Muhammad. There are pillars that must be fulfilled for its legality. One of the pillars is a marriage guardian from the woman's side. The purpose of this study was to find out how to determine the magistrate guardian (wali hakim) in the marriage of woman from convert family in the Religious Affairs Office (KUA) of Ambarawa, from the perspective of Islamic law. This ia a field research with qualitative descriptive methods by using an empirical juridical research approach. The data collection techniques are observation, interviews and document studies, then it is analyzed to obtain conclusions.The result of this research is that the process of determining the magistrate in the marriage of women from convert families in the KUA Ambarawa is not in accordance with Islamic law. This is because Moslem converts still have a father or brother who has met the requirements to become a marriage guardian. In Islamic law, the magistrate guardian can act as a guardian if he has fulfilled various conditions, which in fact in the KUA Ambarawa does not fulfill the conditions to be a magistrate guardian. Keywords: Magistrate Guardian, Woman, Convert Family   PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PEREMPUAN KELUARGA MUALAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMBARAWA Abstrak Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah pernikahan. Dalam pelaksanaannya, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun pernikahan. Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah yang berasal dari pihak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang proses penentuan wali hakim dalam pernikahan perempuan dari keluarga mualaf yang terjadi di KUA Kecamatan Ambarawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses penentuan wali hakim dalam pernikahan perempuan keluarga mualaf di KUA Kecamatan Ambarawa belum sesuai dengan hukum Islam karena perempuan mualaf yang menikah masih memliki ayah ataupun kakak yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan hukum Islam, hakim dapat menjadi wali apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjadi wali. Kata Kunci: Wali Hakim, Perempuan, Keluarga Mualaf
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb) Maskuri, Erkham
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i2.15272

Abstract

ABSTRAKSalah satu akibat perkawinan poligami di bawah tangan adalah menjadikan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya. Agar anak tersebut dapat di akui secara hukum negara maka dapat di tempuh melalui permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama. Penetapan asal-usul anak adalah suatu penetapan yang di tetapkan oleh hakim pengadilan mengenai status anak dan hubungannya dengan kedua orangtuanya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama pada nomor putusan 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait pengabulan permohonan pemohon yang mengajukan asaul usul anak pada pernikahan poligami di diabwah tangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam. Hakim mengabulkannya dengan dasar kemaslahatan pada anak dalam keluarga agar mendapatan hak-haknya seperti anak lainnya.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Asal-Usul Anak, Poligami Di Bawah Tangan,  Hukum Perkawinan Indonesia.  JUDGES’ CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE ORIGIN OF CHILDREN FROM UNREGISTERED POLYGAMY (Study on the Determination Number 367/Pdt.P/2021/PA.Amb) ABSTRACTChildren fromtheunregistered polygamy have no relationship with their parents. In order to make them recognized by the law, they canrequest the origin of children to the religious court. Determination of the origin of the children is determined by the judge regarding the theirstatus and relationship with their parents. This research is a qualitative field research that is aimed toinvestigate what has been experienced by the research subject. This study examines the considerations of judges on decision number 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb regarding the granting of the applicant who proposes the origin of children fromunregistered marriage. The results indicate that the judge's consideration is based on the validity of the applicant's legal marriage in Article 2 paragraph (1) and Article 42 of the Marriage Law Number 1 Year 1974 Juncto Article 99 Compilation of Islamic Law. The judge granted it on the basis of the benefit of children in the family in order to get their rights.Keywords: Judge's Consideration, Child Origin, Unregistered Polygamy, Indonesian Marriage Law.