Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Teknologi Artifical Intteligence (AI) Dalam Upaya Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inklusif Wutsqah, Urwatul; Erwianti, Arida
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 5 No. 1 (2025): Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi, Kewarganegaraan, dan Kearifan Lokal dalam Era
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran Artifical Intelligence (AI) di Indonesia saat ini mendapatkan antusias yang cukup signifikan dari masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju harus mulai tanggap menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang sangat cepat berkembang di masyarakat. Melihat hal ini pemerintah harus dapat mengambil peran dalam pemanfaatan AI yang semakin beragam yang dapat memudahkan penggunanya namun dikahwatirkan pula dapat meningkatkan resiko penyalahgunaannya. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dengan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research) yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang memungkin memprediksi pembangunan masa depan. Tujuan penelitian ini diharapkan pemerintah mampu mengupayakan pemanfaatan AI yang mana dengan pemanfaatan AI dapat memudahkan seluruh lapisan masyarakat yang beragam dan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda (usia, difable, maupun gender) dengan adanya kecerdasan teknologi nya AI mampu terciptanya segala kemudahan akses dalam sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, ramah, akuntable, terintegrasi, dan pemerintahan yang baik (good governance) dilingkungan pemerintahan.
AKTOR KRITIS PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN RUU PKS DI DPR PERIODE 2014–2019 Aprimayanti, Risyah; Erwianti, Arida
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 4 No 02 (2022): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jsga.v4i02.5517

Abstract

Representasi substantif perempuan anggota DPR diartikan sebagai hadirnya wakil perempuan yang membawa kepentingan perempuan dalam proses perumusan kebijakan. Melalui penerapan kuota pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif, jumlah keterpilihan perempuan di DPR, baik pusat maupun daerah dalam pemilihan umum di Indonesia, mengalami peningkatan meski belum mencapai angka massa kritis untuk menyuarakan agenda atau kepentingan perempuan. Tulisan ini membahas tentang lambatnya proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di DPR periode 2014 – 2019, pro kontra yang terjadi, dan peran perempuan anggota DPR dalam mendorong pengesahan RUU PKS. Teori yang dipakai adalah teori representasi dari Hanna Pitkin, dan representasi substantif dari Celis dan Childs yang menyebutkan hadirnya critical actors atau aktor kritis dalam representasi substantif. Pembahasan RUU PKS berjalan lambat dan disertai perbedaan pendapat yang tajam baik di internal fraksi-fraksi DPR dan di masyarakat. Temuan studi menunjukkan kehadiran aktor kritis di antara perempuan anggota DPR mampu bertindak mengadvokasi kepentingan perempuan, bersinergi dengan gerakan perempuan di luar DPR, dan menjalin kerja sama lintas partai politik dalam mendorong pembahasan dan pengesahan RUU PKS. Kata kunci: aktor kritis, perempuan di DPR, representasi politik, RUU PKS