Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEDAGOGIK EKONOMI SYARIAH DALAM ISLAM Mallongi, Maryati
Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/altafaqquh.v2i2.120

Abstract

Islamic economics pedagogically is a system of knowledge that studies economic problems. The implementation of this system applies Islamic law. As a prototype system that has its own characteristics, Islamic economics is applied based on the Qur'an, As-Sunnah, Ijtima', and Ijtihad/Qiyas. Its implementation is carried out following the principles; (1) Tawhid and Brotherhood, (2) Work and Productivity; and (3) Fair Distribution of Wealth. The objective of sharia economics is to meet the basic needs of mankind based on Islamic values. Islamic economics is not only a practical system, but also a pedagogical system of knowledge that contributes to knowledge and enlightenment of the economic system. The main challenge of the Islamic economic system lies in its epistemological and terminological problems which are still interpreted as mere normative doctrines of the Islamic religion. The Islamic economic system in today's contemporary era must be able to interpret its existence as a science that becomes a humanist alternative for the inequalities of the failed global economic system and is able to establish the system as a pedagogic.
GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH NIKAH OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC. KEI KECIL, KAB. MALUKU TENGGARA) Rahaningmas, Zulham Yusuf; Baeddah, Said Syarifuddin Abu; Mallongi, Maryati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.2958

Abstract

Skripsi Ini membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti rugi Pembatalan Khitbah Nikah oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara)” Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses ganti rugi akibat pembetalan Khitbah oleh pihak perempuan di Kab. Maluku tenggara, Mengetahui dan menganalisis Pemahaman Pembatalan khitbah dalam Kab. Maluku tenggara.Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Research), yang menyajikan data dalam bentuk kata atau ka limat yang di ringkas menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk dokumen. Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil, Metode yang di gunakan adalah Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Kab. Maluku tenggara.Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa jika terjadi pembatalan khitbah maka akan diselesaikan dengan sistim kekeluargaan antara kedua bela pihak tanpa adanya ganti rugu baik berupa material atau apapun itu. Hal ini diakibatkan oleh tali kekeluargaan masyarakat setempat yang sangat kuat dan menjunjung tinggi “ain ni ain” atau kasih sayang antar sesama orang kei yang tertanam dan dijunjung tinggi dikepualauan kei ini, sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah, sistim kekeluargaan akan lebih diutamakan atau diprioritaskan samahalnya dengan dalam khasus penyelesa ian pembatalan khitbah itu sendiri. Mekanisme membatalkan santunan khitbah dari pihak Perempuan di Kecamatan Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) adapun mekanisme dalam praktik ganti rugi atas pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dimana tahapan yang dilalui diantaranya masing-masing pihak akan melakukan rapat bersama antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keputusan akhir terkait dengan pengembalian ongkos/seserahan yang telah diterima oleh pihak perempuan saat proses khitbah itu dilakukan .
Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A Harahap, Anggie Felysha; Raehana, Syarifa; Mallongi, Maryati
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui proses pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait (e-litigasi) di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sudah berjalan sesuai dengan perma yang berlaku. 2) persidangan elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A tidak efektif dikarenakan hanya tiga dari lima faktor keefektifan yang terpenuhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana.Namun, dua faktor lainnya, yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya, masih berada ditingkat efektivitas yang belum sesuai harapan dalam penerapannya.
Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Perkara Warisan (Studi Putusan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks) Mulyadi, Andi Muh. Rizqi; Darmawangsa, Andi; Mallongi, Maryati
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16778160

Abstract

This study is a normative legal research using a qualitative approach, which applies statutory, case, and conceptual approaches to analyze the principles of justice and legal certainty in an Islamic inheritance dispute. The research focuses on the appellate decision of the Makassar Religious High Court No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks. Data were collected through document analysis (court rulings, legal norms, and doctrines) and interviews, and then examined qualitatively and descriptively.The findings reveal that the first-instance decision was merely declarative and did not fulfill the principle of legal certainty, as it lacked an executable operative ruling. In contrast, the appellate decision clarified each heir’s share and explicitly ordered the division of inheritance, thus upholding the principles of lex certa and lex executoria. In terms of justice, the decision of the PTA Makassar serves as a corrective to the unilateral domination of the estate and aligns with the Islamic legal theories of maqāṣid al-sharī‘ah (Al-Ghazali), hikmah and ‘illat (Al-Syatibi), qath‘iyyat al-dalālah (Imam Syafi’i), and divine justice (al-‘adl al-ilāhī, Ibn Taymiyyah). The study also compares the case with the Supreme Court Decision No. 845 K/Pdt/2024 to assess jurisprudential consistency in resolving inheritance disputes in the religious court system. The appellate decision is found to embody substantive justice and enforceable legal certainty effectively and fairly.