Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Uang Kuliah Tunggal (UKT) for Students in 2018 M. Yusuf Daeng; Ruslihardy
Jurnal Niara Vol. 12 No. 2 (2020)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.609 KB) | DOI: 10.31849/niara.v12i2.3418

Abstract

The background of this research is problems relates to implementation of the Uang Kuliah Tunggal Policy in the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) University of Riau. UKT is a policy of Single Tuition for students. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Single Tuition Policy (UKT) at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau in 2018. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Informants were determined by purposive method. The technique of collecting data uses observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy in implementing the policy have been fulfilled. Whereas for efficiency and equity is not yet fully fulfilled
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Olivia Anggie Johar; M. Yusuf Daeng; Tri Novitasari Manihuruk
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat delik materil (generic crime) dan yang bersifat delik formil (specific crime). Sedangkan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 116 s/d Pasal 118, serta pengenaan sanksi tata tertib sesuai dengan Pasal 119 UUPLH. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah sanksi penjara dan sanksi denda. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terlaksananya Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di kantor Kepolisian Daerah Riau