Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Gagasan Hukum J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service Riau Law Journal CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Mizan: Journal of Islamic Law
Johar, Olivia Anggie
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI KOTA PEKANBARU DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Olivia Anggie Johar
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.6046

Abstract

Enforcement of Environmental Criminal Law is one of the implementation processes of the utilization of principles, institutions, systems and criminal law sanctions to enforce environmental legal norms. The running or failure of the environmental criminal law enforcement process is very closely related to the settlement of the case. This can be illustrated from the pollution cases that occurred in the Siak River. Enforcement of Environmental Criminal Law must be done so that the Siak River is no longer a polluted river. Various kinds of laws and regulations concerning the protection of rivers from pollution both in the form of general regulations and specific arrangements are seen as not being able to control pollution of the Siak River in the city of Pekanbaru.
REALITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Olivia Anggie Johar
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 15, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Lingkungan
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jil.15.1.p.54-65

Abstract

Handling environmental law enforcement problems in Indonesia can be done in two ways, namely penal and non-penal. The difference between the two is that penal is repressive while non-penal is preventive. In essence, repressive action can also be seen as preventive action in a broad sense. The factors that influence environmental law enforcement in Indonesia are political intervention and power when formulating environmental laws and regulations, low human resources and the judicial mafia in the process of enforcing environmental criminal law in Indonesia. The inconsistency between the rules, between the rules and the criminal justice system and among law enforcers itself is an obstacle in upholding environmental law in Indonesia. The solution that can be done is to improve human resources, both intellectual and moral, to achieve the success of environmental law enforcement. And there must be a common vision, mission, orientation and comprehensive mastery of environmental regulations by each related department so that environmental problems can be harmonized without sacrificing the interests of the community, businessmen, government and environmental interests. The government must also synchronize economic, social and ecological elements in every development policy, so that the policies issued by the government do not harm the environment.
PROMOSI DALAM MENARIK MINAT MAHASISWA BARU: SEBUAH TINJAUAN KEGIATAN PROMOSI DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING Jeni Wardi; Gusmarila Eka Putri; Olivia Anggie Johar
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Vol. 19 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jieb.v19i1.8250

Abstract

ABSTRAK Unilak, saat ini unilak belum menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dibandingkan dengan Perguruan Tinggi lain yang ada di Riau. Untuk itu unilak dapat mengatasi persaingan ketat dengan menugaskan tim promosi unilak untuk membuat berbagai macam strategi promosi, seperti brosur, media social, periklanan, publisitas, dan word of mouth. Akan tetapi strategi promosi tersebut belum berhasil dengan baik dan belum sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi promosi dan efektifitas kegiatan promosi di unilak selama ini serta apa-apa saja yang menjadi kendalanya. . Bagi pengambil keputusan dalam hal ini adalah Pimpinan Universitas Lancang Kuning, hasil penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi untuk memperbaiki strategi promosi dan menemukan kendala-kendala pelaksanaannya sehingga dapat menemukan model promosi yang lebih baik untuk dapat diterapkan dimasa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan di Universitas Lancang Kuning, yang mana pemilihan informan penelitian dilakukan berdasarkan informan yang peneliti anggap relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu Tim Promosi ( tenaga struktural dan fungsional yang terlibat) di Universitas Lancang Kuning dan calon mahasiswa baru tahun 2021 yang mendaftar dan melakukan registrasi ulang pada unilak. Metode sampling untuk mahasiswa adalah rancangan sampel probalitas (probality sampling design) dengan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling). Hasil evaluasi terkait strategi promosi melalui Iklan ( Baliho, spanduk, leaflet, poster, brosur, dll), Personal Selling ( Kunjungan sosialisasi ke SMA/SMK), Publisitas ( Jejaring Sosial, Facebook, IG, website, dll) dan Word Of Mouth ( Informasi dari Pegawai, dosen dan mahasiswa) menunjukan Persentase Skor Kepuasan rata-rata 85% yang artinya >84-100 adalah Responden Sangat Puas. Hasil evaluasi efektifitasnya kegiatan promosi unilak yang dilihat dari Aspek Empathy, Persuation , Impact Dan Communication yang dalam hal ini menunjukan Persentase Skor Tingkat Penilaian rata-rata 91% yang artinya >84-100 adalah Sangat Efektif. Kata Kunci: Strategi, Promosi, Efektifitas, Kendala, Unilak
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Olivia Anggie Johar; M. Yusuf Daeng; Tri Novitasari Manihuruk
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat delik materil (generic crime) dan yang bersifat delik formil (specific crime). Sedangkan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 116 s/d Pasal 118, serta pengenaan sanksi tata tertib sesuai dengan Pasal 119 UUPLH. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah sanksi penjara dan sanksi denda. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terlaksananya Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di kantor Kepolisian Daerah Riau
Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tri Novita Sari Manihuruk; Muhammad Yusuf Daeng; Olivia Anggie Johar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.31

Abstract

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan namun kenyataanya beberapa warga binaan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru belum memahami mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu.  Selama ini, Remisi yang sering diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas 2A Pekanbaru ialah remisi Umum, maupun remisi Khusus. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana tertentu, jarang sekali. Karena salah satu syaratnya adalah narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Hal inilah yang menyulitkan narapidana tindak pidana tertentu untuk mendapatkan Remisi di Lapas kelas 2A Pekanbaru. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan sejak dini kepada warga binaan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam memperoleh remisi. Dengan program pengabdian kepada masyarakat dana hibah Lembaga LP2M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, kami sebagai bagian dari Civitas Akademik kampus  Universitas Lancang Kuning melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai sarana untuk membantu permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru sebagai mitra dan langkah awal sosialisasi masyarakat sejak dini. Adapun teknis kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.
Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan Olivia Anggie Johar; Tri Novita Sari Manihuruk
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i6.8798

Abstract

The waste problem in Pekanbaru City is not only the responsibility of the government but also the community. Pekanbaru City has a regulation that regulates waste management, namely PERDA Number 4 of 2000 concerning Cleanliness Retribution. The community must understand how the regulations related to waste management are to create a clean and sustainable environment. Therefore, Community Service activities by conducting counseling to increase legal awareness of the community in Limbungan Village. At this time the legal awareness of the community regarding waste management is still low. After the service, it can be seen that there is an increase in public understanding regarding public legal awareness regarding waste management in accordance with applicable regulations which can be seen from the pre-test and post-test questionnaires given to the community. Permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi tanggubjawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kota pekanbaru memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu PERDA Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Masyarakat harus paham bagaimana pengaturan terkait pengelolaan sampah sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan lestari. Maka dari itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan penyuluhan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Limbungan. Pada saat ini keasadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Setelah dilakukan pengabdian terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat dilihat dari kuisioner pre test dan post test yang diberikan kepada masyarakat.
PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Fahmi Fahmi; Olivia Anggie Johar; Selamat Parlindungan
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.019 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i2.7880

Abstract

Sebelum berlakunya restorative justice pada tingkat penyidikan proses penegakan hukum cenderung mengedepankan sistem hukum formil yang pada akhirnya justru mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan gagasan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan tetapi menemui berbagai kendala. Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan restorative justice periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Mekanisme formil berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sudah diterapkan dalam setiap perkara yang dimediasi dengan pendekatan restorative justice. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi melalui Bidang Hukum Polresta Pekanbaru terhadap seluruh anggota penyidik Polresta Pekanbaru supaya mereka memahami proses atau mekanismenya. Pemahaman ini jelas menentukan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Kapolri tersebut. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada crime control model, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antarlembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena hambatan justru datang dari aspek pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak maka upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar- benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai. Memediasikan agar perjanjian damai seimbang, supaya terjadi keadilan restorative justice. Dengan kata lain, upaya penyidik memediasi secara berimbang dan berupaya selektif menyelesaikan kasus per kasus secara restorative justice. Kata Kunci: Surat Edaran, Restorative Justice, Polresta, Pekanbaru
Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: Counseling on Criminal Law Enforcement in Narcotics Abuse Cases in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Yusuf Daeng; Tri Novita Sari M
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.237 KB) | DOI: 10.57152/consen.v1i1.67

Abstract

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program pengabdian yang dilakukan adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan  prosedur kerja ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Aula Serba Guna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: ncreasing Public Understanding of Environmental Law Enforcement in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Yusuf Daeng; Tri Novita Sari M
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.768 KB) | DOI: 10.57152/consen.v1i1.68

Abstract

Enforcement of Environmental Law consists of Enforcement of Environmental Administrative Law, Enforcement of Civil Environmental Law, and Enforcement of Criminal Environmental Law in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law Enforcement Environmental Administration requests that those who reject the law or not meet the requirements, stop or approve the original situation (before there is a conflict). Enforcement of Civil Environmental Law is the second law enforcement effort after administrative law because it only focuses on efforts to compensate victims for environmental pollution or damage. Criminal Law Enforcement receives an ultimum remedium or final legal remedy because law enforcement here is intended to cancel a security court or a fine for those who try to pollute and / or destroy the environment. Introductory discussion with dialogue, with work procedures to support the methods offered are lectures / discussions and dialogues conducted according to the schedule requested in accordance with partner requests for improvement in the discussion of program time. In this service program, it will produce scientific articles in accordance with the proposed activity plan, while for partners is knowledge about partners is knowledge about environmental law enforcement for the community of Lembah Sari.
Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru: Socialization of the Prohibition of Burning Forests and Land in Lembah Sari Village, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Muhammad Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 2 No. 1 (2022): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.198 KB) | DOI: 10.57152/consen.v2i1.377

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus dilaksanakan secara serius, bersama-sama (kolaboratif ), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Hal inilah yang mendasari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada diantara nya adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Saat ini banyak masyarakat Kelurahan Lembah Sari belum mengetahui larangan dan sanksi yang didapatkan apabila membakar hutan dan atau lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru.. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai larangan membakar hutan dan lahan. Keyword: larangan, membakar, hutan dan lahan, Lembah Sari Pekanbaru Forest and land fires have caused widespread, serious, and direct impacts on public health, the economy, disruption of human activities, ecological balance, and environmental damage. For this reason, efforts to prevent and control forest fires absolutely must be carried out seriously, together (collaboratively), in synergy by all components of society, including the business world. This is what underlies the importance of socializing to the community of Lembah Sari Village, Pekanbaru City regarding the prohibition of burning forest and land in accordance with existing regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Currently, many people of Lembah Sari Village do not know the prohibitions and sanctions that will be obtained when burning forests and or land. Therefore, it is necessary to do community service in the form of socialization on the prohibition of burning forest and land to the community in Lembah Sari Village, Pekanbaru City. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementation team is lecturers from the Faculty of Law, Lancang Kuning University who are competent in mastering materials regarding the prohibition of burning forests and land. Keyword: Prohibition, burning, forest and land, Sari Valley Pekanbaru
Co-Authors Anto Ariyanto Bobi Darmawan Budia Misri Daeng, M.Yusuf David Setiawan Dewi Sartika Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fenty Widya Guntoro, Guntoro Gusmarila Eka Putri Haq, Miftahul Jeni Wardi Jeni Wardi Latifa Siswati Lisnawita Lisnawita Loneli Costaner M. Yusuf Daeng Manihuruk, Tri Novita Sari Marsadi, Dani Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Nurhamin Nurhamin Rezmia Febrina Ririn Sari Wati Rizky Octa Putri Charin Selamat Parlindungan Tri Novita Sari M Tri Novita Sari Manihuruk Tri Novita Sari Manihuruk Tri Novitasari Manihuruk Yusuf Daeng Yusuf Daeng