Articles
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Arifai, Arifai
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang268
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan pembinaan anak narapidana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, hal itu akan memberikan dampak yang kurang baik kepada anak narapidana ketika melakukan reintegrasi dengan masyarakat yang diberi stigma negatif oleh masyarakat. Rekomendasi penelitian hendaknya para Pimpinan di instansi LPKA, Lapas dan Rutan untuk memaksimalkan Kerjasama dengan intansi terkait dalam rangka pembinaan narapidana anak dalam menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. The research objective was to analyze the implementation of the development of child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province. The type of research to be carried out is descriptive research with the type of combining normative legal research with sociological legal research related to the implementation of child prisoners in Southeast Sulawesi Province. The results showed that the implementation of coaching child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province which includes personality and independence development, will have an adverse impact on child prisoners when reintegrating with a community that is given a negative stigma by society. Research recommendations should be made by leaders in LPKA, prisons and detention centers to maximize collaboration with related institutions in the framework of fostering child prisoners in serving sentences in prisons in Southeast Sulawesi Province.
Correctional protege mentorship as an effort of resocialization in class II special correctional institution for children of Kendari
Arifai Arifai;
Zainuddin Zainuddin
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 29 No. 1 (2021): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/ljih.v29i1.15101
Mentorship for correctional proteges is basically an effort to re-socialize proteges when they return to society. The research constructs how the implementation of the correctional protege mentorship system so that correctional protege can be well received by the community. This research is empirical and is descriptive. The research finding shows that the mentoring carried out by LPKA Class II Kendari is personality mentorship which includes religious mentoring in the form of congregational prayer guidance, religious lecture (kultum), and reading and writing of the Koran. Mentoring legal awareness in the form of legal education. Skills mentorship in the form of making hydroponics, making chairs from aqua bottles and trash, and making handicrafts such as ashtrays and bracelets. The implementation of mentorship at LPKA Class II of Kendari has not been optimally carried out. This will have an adverse impact on correctional protege when they reintegrate with communities that are still giving them a negative stigma.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Arifai Arifai
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang268
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan pembinaan anak narapidana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, hal itu akan memberikan dampak yang kurang baik kepada anak narapidana ketika melakukan reintegrasi dengan masyarakat yang diberi stigma negatif oleh masyarakat. Rekomendasi penelitian hendaknya para Pimpinan di instansi LPKA, Lapas dan Rutan untuk memaksimalkan Kerjasama dengan intansi terkait dalam rangka pembinaan narapidana anak dalam menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. The research objective was to analyze the implementation of the development of child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province. The type of research to be carried out is descriptive research with the type of combining normative legal research with sociological legal research related to the implementation of child prisoners in Southeast Sulawesi Province. The results showed that the implementation of coaching child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province which includes personality and independence development, will have an adverse impact on child prisoners when reintegrating with a community that is given a negative stigma by society. Research recommendations should be made by leaders in LPKA, prisons and detention centers to maximize collaboration with related institutions in the framework of fostering child prisoners in serving sentences in prisons in Southeast Sulawesi Province.
MENALAR KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK
Arifai Arifai
Jurnal Yudisial Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v13i3.356
ABSTRAKTulisan ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi mengenai perkara tindak pidana narkotika vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diancam pidana tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Namun dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak semestinya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium). Tulisan ini fokus mengkaji sejauhmanakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak dalam Putusan Nomor 10/ Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulannya bahwa hakim lebih cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada sisi kepastian hukum tanpa lebih jeli lagi mendalami keadilan restorative justice dari putusan yang dijatuhkannya bagi diri terdakwa anak.Kata kunci: peradilan anak; narkotika; keadilan restoratif. ABSTRACT This paper examines the Decision of the Kendari District Court Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi regarding the narcotics case vides Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The perpetrator of the crime of narcotics abuse threatened with this crime categorized as a minor. However, in the decision, the panel of judges sentenced to imprisonment for one year and six months, while in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, imposing criminal sanctions against children should be the last attempt (ultimum remedium). This paper focus on examining how far the judges consider the principles of restorative benefit and justice for children in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. The research in this paper is normative juridical law research with a study case approach. The conclusion that judges are more likely to focus their considerations on legal certainty without being more observant in exploring restorative justice from the decisions they give to the child defendants. Keywords: juvenile justice; narcotics; restorative justice.
Sosialisasi Kesadaran Hukum kepada Siswa SMA Swasta Kartika VII-2 Kendari
Arifai Arifai;
Muryanto Lanontji;
Ma’ruf Akib
Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Edisi 2017
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.811 KB)
Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Ray Cita;
Arifai;
Kamaruddin
Journal Publicuho Vol. 7 No. 1 (2024): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v7i1.374
Handling criminal acts of letter forgery requires a comprehensive approach through prevention policies, law enforcement, rehabilitation and collaboration between related institutions. Prevention through education, strict supervision, and strengthening document security systems is important to reduce opportunities for counterfeiting. Firm and fair law enforcement provides justice to victims and a deterrent effect for perpetrators. Rehabilitation gives perpetrators the opportunity to change and make positive contributions again. Collaboration between institutions maximizes the effectiveness of treatment, from exchanging information to developing prevention programs. Only with an integrated approach can we tackle mail fraud and protect society.
IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA
Abdul Kalam Azad;
Arifai;
Abdul Jabal Rahim
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.496
This study aims to determine the implementation of the code of ethics regulations against members of the Indonesian National Police who violate criminal provisions. This research method combines normative and empirical approaches to analyze the implementation of the code of ethics regulations against members of the Indonesian National Police who violate criminal provisions. The method of processing and analyzing data uses data listing, data coding, tabulation, and data analysis. The results of the study indicate that the enforcement of the code of ethics for members of the Indonesian National Police is very important to improve the professionalism and positive image of the police. Factors that influence the enforcement of this code of ethics can be categorized into external and internal factors, as well as cultural factors that influence the culture of the police organization. By considering these factors and implementing the right strategy, it is hoped that the enforcement of the code of ethics for members of the Indonesian National Police can improve professionalism, improve the image of the Indonesian National Police, and increase public trust in the police institution.
IMPLEMENTASI TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS GUNA MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS
Fadlan;
Kamaruddin;
Arifai
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.497
This study aims to determine the Implementation of Traffic Accident Analysis to Overcome Traffic Accidents. This research method combines normative and empirical approaches to analyze the implementation of traffic accident analysis which aims to reduce traffic accidents. The data processing and analysis methods use data listing, data coding, tabulation, and data analysis. The results of the study indicate that the Implementation of Traffic Accident Analysis is an important strategic step to reduce the number of traffic accidents by utilizing accurate data and in-depth analysis. There are various internal and external factors that influence the effectiveness of this implementation at the Polres level, which are related to the quality and quantity of personnel, facilities and infrastructure, and public awareness. In order to reduce the number of accidents, fundamental improvements are needed in both internal and external factors. Improving the quality of education and training of police officers, implementing modern technology in Traffic Accident Analysis, and consistent law enforcement are important steps. In addition, education to the public and improving infrastructure facilities must be carried out simultaneously to achieve optimal results in traffic safety.
DAMPAK PERUBAHAN NILAI-NILAI HUKUM DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL DAN MODERN
Muhammad Surya Bimantoro;
Kamaruddin;
Arifai
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.499
This study aims to determine the impact of changes in legal values in traditional and modern societies. This type of research uses a legal research type. The approach methods used in this study are the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach with primary and secondary legal materials with perspective analysis techniques. (Peter Mahmud, 2008:93). The results of the study show that the transformation of values from traditional to modern societies has a significant impact on social stability, family relationships, and social interactions. Traditional values such as mutual cooperation and obedience to parents maintain harmony and solidarity, while the shift to individualistic values in modern society tends to reduce community involvement and weaken family social support, so strategies are needed to support social and emotional well-being in modern society.
MENALAR KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK
Arifai, Arifai
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v13i3.356
ABSTRAKTulisan ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi mengenai perkara tindak pidana narkotika vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diancam pidana tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Namun dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak semestinya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium). Tulisan ini fokus mengkaji sejauhmanakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak dalam Putusan Nomor 10/ Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulannya bahwa hakim lebih cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada sisi kepastian hukum tanpa lebih jeli lagi mendalami keadilan restorative justice dari putusan yang dijatuhkannya bagi diri terdakwa anak.Kata kunci: peradilan anak; narkotika; keadilan restoratif. ABSTRACT This paper examines the Decision of the Kendari District Court Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi regarding the narcotics case vides Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The perpetrator of the crime of narcotics abuse threatened with this crime categorized as a minor. However, in the decision, the panel of judges sentenced to imprisonment for one year and six months, while in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, imposing criminal sanctions against children should be the last attempt (ultimum remedium). This paper focus on examining how far the judges consider the principles of restorative benefit and justice for children in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. The research in this paper is normative juridical law research with a study case approach. The conclusion that judges are more likely to focus their considerations on legal certainty without being more observant in exploring restorative justice from the decisions they give to the child defendants. Keywords: juvenile justice; narcotics; restorative justice.