Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM HAL ERROR IN PERSONA Dagani, Gamlan
REZ PUBLICA Vol 5, No 3 (2019): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v5i3.11447

The writer uses library research methodology, therefore, using secondary data as the main source of the data. The issues raised in this study are basically derived from the point of view of the National Police Investigator as a law enforcement officer, what is the responsibility of the National Police investigator according to the law in the event of an error in arresting and detaining people or Error In Persona due to the negligence of the National Police investigator in carrying out his duties and obligations. The answer for the above question can be found in Indonesian criminal procedure law as regulated in Act Number.81 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as well as regulations relating to other criminal procedure laws such as Law Number. 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police and the Professional Code of Ethics of the Republic of Indonesia National Police and so on. Based on the provisions mentioned above, for police investigators, the legal responsibility upon Â them is in accordance with the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police which expressly sanctions its members who commit violations due to negligence in carrying out their duties so as to cause harm to victims of error in persona

Perspektif Kriminologi terhadap Kekerasan Anak: Sebuah Analisis Empiris dan Yuridis Dagani, Gamlan
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 1 (2024): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v6i1.685

Children are the nation's next generation who need protection from various forms of violence. Despite the enactment of laws on the elimination of domestic violence and child protection, the behavior of violence against children still persists. This paper examines the legal issue of the criminological perspective on child abuse in Abeli District, Kendari City. To address this legal issue, an empirical juridical legal research method is used with a legal sociology approach supported by a statutory approach. This approach is considered appropriate as it will outline data on cases of child abuse in Abeli District and analyze this data to obtain legal insights into how criminology views various forms of child abuse. The research results show that from 2017 to 2020 in Abeli District, Kendari City, there were 57 cases of child abuse. Additionally, child abuse is proven to be a form of criminal act where the perpetrators can be held criminally accountable through both general and special criminal penalties.

PROOF OF THE CRIME OF MURDER REGARDLESS OF THE USE OF FORENSIC AUTOPSY EVIDENCE (Kendari District Court Study) Irmansah, Irmansah; Satria, Hariman; Dagani, Gamlan
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 14, No 1 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i1.23289

In essence, evidence in criminal cases is an effort to provide evidence through tools that can prove a case and its allegations, one of which is forensic autopsy evidence which is used as evidence. In fact, forensic autopsy evidence is very important in criminal homicide cases because it can confirm a person's death carried out by a forensic autopsy expert and speed up the court process. The aim is to prove the KUHAP evidentiary system through forensic evidence, and determine the value of forensic evidence in murder, and use it as expert testimony, this is also used as a basis for the judge's decision against the defendant. The research carried out is empirical legal research using an empirical approach from secondary data by managing primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research results, first we have to know that every country definitely has laws or regulations that apply in each country. As in murder cases, if witness statements are not always correct, judges really need forensic autopsy evidence as expert testimony, and it is rare to find witnesses who directly witnessed the crime of murder, and this becomes an obstacle for judges. Then in murder cases, many families do not want to have a forensic autopsy done. The meaning of a forensic autopsy is to find the true case and look for the causes that caused the person's death. Then, for clues and truth, a forensic autopsy must be carried out to achieve justice.

ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM PERSPEKTIF VICTIMLESS CRIME (STUDI PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA) Fajar Aprilianto; Hariman Satria; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.657

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk victimless crime. Meskipun istilah Victimless crime masih menjadi bahan perdebatan dalam kajian viktimologi kontemporer, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, sangatlah mengkhawatirkan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis solusi atas permasalahan yang dibahas. Penelitian ini hadir untuk membahas bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat penting karena anak merupakan salah satu komponen masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan, serta mereka seringkali menjadi korban akibat interaksi sosial, terutama dalam konteks keluarga dan lingkungan, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah-langkah pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan. Rehabilitasi menjadi solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Sukmawati Dwinanda; Arifai; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.661

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jaminan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara terhadap wanita dengan gangguan jiwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis terhadap norma hukum yang berlaku dari berbagai aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah regulasi telah menjadi dasar perlindungan hukum bagi wanita dengan gangguan jiwa, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang menegaskan komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak wanita dengan gangguan jiwa. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap wanita dengan gangguan jiwa, hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hal ini mempertimbangkan persepsi masyarakat yang kerap menilai bahwa pelaku kejahatan terhadap wanita dengan gangguan jiwa seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat. Namun, hal ini menimbulkan persoalan yuridis, mengingat belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur pemberatan pidana berdasarkan kondisi kerentanan korban. Dengan demikian, pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap wanita dengan gangguan jiwa masih sangat bergantung pada pertimbangan moral dan hati nurani hakim, berdasarkan dampak psikologis maupun sosial yang dialami oleh korban.

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP BLAMING THE VICTIM: (Studi Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi) Herlangga; Kamaruddin; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.680

Blaming the victim dalam pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih sering dijumpai. Korban kerap dipandang sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan oleh pelaku, khususnya dalam konteks perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal research dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sistem kartu, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dengan diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban pelecehan seksual, diharapkan dapat mengurangi angka kejadian pelecehan dan meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi korban dari intervensi maupun diskriminasi, termasuk blaming the victim yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan keadilan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan implementasi regulasi yang lebih optimal agar perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat berjalan efektif.

PROOF OF THE CRIME OF MURDER REGARDLESS OF THE USE OF FORENSIC AUTOPSY EVIDENCE (Kendari District Court Study) Irmansah, Irmansah; Satria, Hariman; Dagani, Gamlan
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i1.23289

In essence, evidence in criminal cases is an effort to provide evidence through tools that can prove a case and its allegations, one of which is forensic autopsy evidence which is used as evidence. In fact, forensic autopsy evidence is very important in criminal homicide cases because it can confirm a person's death carried out by a forensic autopsy expert and speed up the court process. The aim is to prove the KUHAP evidentiary system through forensic evidence, and determine the value of forensic evidence in murder, and use it as expert testimony, this is also used as a basis for the judge's decision against the defendant. The research carried out is empirical legal research using an empirical approach from secondary data by managing primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research results, first we have to know that every country definitely has laws or regulations that apply in each country. As in murder cases, if witness statements are not always correct, judges really need forensic autopsy evidence as expert testimony, and it is rare to find witnesses who directly witnessed the crime of murder, and this becomes an obstacle for judges. Then in murder cases, many families do not want to have a forensic autopsy done. The meaning of a forensic autopsy is to find the true case and look for the causes that caused the person's death. Then, for clues and truth, a forensic autopsy must be carried out to achieve justice.

Analisis dasar pertimbangan yuridis hakim terhadap tindakan pihak kepolisian yang mengakibatkan kematian korban Maaruf, Maaruf; Abdul Jabar Rahim; Gamlan Dagani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1448

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, yang melibatkan seorang anggota kepolisian sebagai terdakwa dalam kasus pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami penerapan hukum yang adil dan proporsional dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam situasi darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dan menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi kriteria pembelaan terpaksa yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus, di mana data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian vital tubuh dinilai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip subsidiaritas, mengingat korban tidak bersenjata dan hanya menyerang dengan tangan kosong. Dissenting opinion dari hakim juga menekankan bahwa penggunaan senjata api dalam konteks ini tidak dapat dibenarkan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya diterima untuk memastikan keadilan dan penerapan hukum yang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.

Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat Putra, L.M. Ricard Zeldi; Nur, Al Hiday; Dagani, Gamlan; Andi, Samsir; Putra, Ronal Pratama
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9404

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian penulis, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat Joint function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (bicameral) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House Of Representative). Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut.

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Siber Di Indonesia Fitra, Muhammad; Kamaruddin; Dagani, Gamlan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of digital technology in Indonesia has brought significant changes in social and economic interaction patterns, but it has also led to an increase in cybercrime, which has a serious impact on victims. This study aims to analyse the national legal framework related to the protection of victims of cybercrime and assess the effectiveness of access to justice and electronic evidence in the Indonesian legal system. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as analysis through grammatical, systematic, and teleological interpretation of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. The results of the study show that although victim protection has been regulated normatively, its implementation is still not optimal due to weak institutional coordination, limited digital forensic resources, and a lack of legal standards for electronic evidence processes. It is important to strengthen regulations, improve law enforcement capacity, and apply digital restorative justice to ensure the full restoration of victims' rights.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search