Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Sistem Informasi Data Akreditasi (SIDAK) untuk Pengumpulan Dokumen Borang Standar BAN-PT dalam Aktualisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK Fauziah, Nurul; Mardiningsih, Heni; Bahaudin Mudore, Syarif; Fikari, Deni; Khoirunnisa
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 3 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v3i3.256

Abstract

Latar belakang pengabdian ini adalah banyaknya data yang diperlukan ketika proses akreditasi masih menjadi permasalahan setiap lembaga pada saat penyusunan Lembar Evaluasi Diri (LED). Sehingga pengabdian ini memiliki tujuan untuk mengaktualisasikan program rancangan perubahan pada setuan kerja dari kegiatan pelatihan dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan Pertama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan panitia penyelenggara berasal dari Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya. Adapun program yang dibuat dalam menerapkan core value Ber-AKHLAK adalah pembuatan website SIDAK dalam proses pengumpulan data IAPT. Untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat berbasis aktualisasi pada satuan kerja di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka proses pengabdian ini menggunakan model Participatory Technnology Development yang memanfaatkan teknologi secara maksimal yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Adapun tahapannya berupa 1) identifikasi isu actual menggunakan tapisan APKL (actual, prolematik, kekhalayakan dan kelayakan), USG (urgency, seriousness, growth) dan diagram fishbone; 2) proses pengumpulan data pada website SIDAK melalui tiga tahapan, yaitu Komunikasi dengan tim borang IAPT; Pengumpulan dokumen berdasarkan kode data; Input data pada website sidak sesuai dengan kriteria. Pengabdian ini amat penting karena; pertama, sebagai bentuk pengarsipan digital dokumen, kedua, mempermudah asesor dalam proses asesmen lapangan, ketiga, membantu semua unit yang ada di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Menyusun laporan evaluasi diri (LED) untuk kepentingan akreditasi.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN OPERASIONAL Mardiningsih, Heni
Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan Vol 13 No 3 (2019): Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52048/inovasi.v13i3.104

Abstract

The researcher made preliminary observations to participants, leaders and organizers as well as somepeople who said that the implementation of Level IV Leadership Education and Training was merely anadministrative requirement for echelon IV structural officials who had or would occupy that position. Thepurpose of this study was to find out and analyze the role of Level IV Leadership Education and Training inimproving operational leadership competencies at the Religious Education and Training Center in Surabaya,East Java Province. The method in this research uses descriptive study method approach quality f whichdescribes the data obtained through interviews that are matched with the results of observation anddocumentation. The role of Level IV Leadership Education and Training can be maximal in the formation ofoperational leadership competencies if the calling of participants is in accordance with the stipulatedrequirements, there is intensive and continuous coordination between the organizers of education andtraining with leaders as supervisors, mentors and coaches. guiding change projects, resource persons haveteaching competency certificates Education and leadership training from State Administration institutions,participants focus more on the implementation of change projects than carrying out the functions of theiragency activities, involving resource persons in evaluating participant evaluations at the end of educationand training activities and evaluating and monitoring project changes in the short, medium and long term.
PEMAHAMAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN K1/K2 TERHADAP GRATIFIKASl DAN TRADISI MEMBERI DI INDONESIA Mardiningsih, Heni
Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan Vol 13 No 1 (2019): Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52048/inovasi.v13i1.132

Abstract

Gratifikasi dianggap sebuah kewajaran karena tradisi memberi bingkisan sebagai tanda terima kasih yang sudah membudaya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. lstilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan pemahaman peserta Diklat Prajabatan Kl/K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat masih kurang serta belum adanya kejelasan, ketegasan dan komitmen dari narasumber terkait dengan tradisi memberi yang dikategorikan gratifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi serta faktor penyebabnya juga mendiskripsikan cara meningkatkan pemahaman peserta terhadap gratifikasi melalui kejelasan, ketegasan dan komitmen bersama antar narasumber dalam penyampaian materi pemberantasan anti korupsi. sehingga peserta lebih waspada dan bijak dalam mensikapi tindakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan tingkat pemahaman peserta Diklat Prajabatan Kl/K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta referensi lain yang terkait dengan topik pembahasan ini. Dari hasil wawancara dan simulasi yang dilakukan terhadap peserta Diklat Prajabatan K1/K2, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman peserta Diklat Prajabatan Kl/K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi sebagaimana diatur dalam Undang - undang No. 20 Tahun 2001 masih tergolong rendah, dan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi saat melakukan pelayanan publik maka dibutuhkan adanya kejelasan, ketegasan serta komitmen bersama dari peserta diklat maupun narasumber dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui diklat, sosialisasi, mendukung program pengaduan pengendali gratifikasi, menjadi duta SPAK, membuat banner/spanduk tentang anti korupsi dan zona integritas yang diletakkan di setiap unit pelayanan serta adanya maklumat pelayanan di setiap unit kerja. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sudah sepatutnya memberikan pelayanan terbaik tanpa mendapatkan apapun dari penerima layanan karena seluruh hak-haknya sudah dipenuhi oleh Pemerintah dan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Standar Operasional Prosedur Melalui Tahapan Nadime Mardiningsih, Heni
Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan Vol 14 No 3 (2020): Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52048/inovasi.v14i3.176

Abstract

The purpose of this study was to determine the stages of Need Assessment, Development, Implementation, Monitoring and Evaluation to improve employee competence in compiling and implementing SOP at MTsN 3 Ponorogo. The method used in this research is descriptive qualitative. Based on the phenomena described in natural words based on interview, observation and documentation techniques. The results of the research analysis state that there is a gradual increase in employee competence in compiling and implementing SOPs significantly, through the initial stages of understanding the concept of SOP preparation and development based on the Ministry of Religion's technical guidelines number 168 of 2010, increasing the ability to identify SOP needs, establishing an SOP development team to obtain input from information from users of madrasah services as well as refining SOPs, implementing SOPs in daily tasks at madrasahs and conducting monitoring and evaluation in monitoring SOP implementation.
Analisis Kompetensi Peserta Pelatihan Public Speaking Melalui Kajian Retorika Aristoteles Mardiningsih, Heni
Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan Vol 17 No 1 (2023): Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52048/inovasi.v17i1.395

Abstract

Public Speaking Technical Training is training that equips trainees with public speaking competence. Lack of knowledge and experience causes participants to have difficulty in mastering speech material, remembering scripts, unable to convey messages with the right intonation or gestures and do not to know how to composing speech texts. This research contributes to explaining how the competence of participants in technical public speaking training needs to be understood and mastered by ASN through a study of Aristotle's rhetorical studies. Aristotle's law of rhetoric consist of inventio, despositio, acutio, memoria and pronuntitio. Based on the results of interviews, observations and documentation, explained that in general, the participants were not familiar and understood the five basic laws of rhetorical studies for public speaking. Even after attending the training, the participants' speaking competence only slightly increased. This shows that the participants' understanding and application of the public speaking training material is still low. While the cognitive abilities of the participants increased after participating in the training, as indicated by the average post-test score of 40 participants of 78, which was higher than the pre-test average value of 52. Hence, it is necessary to have follow-up actions through training and continuous assistance in the practice of public speaking in order to deliver higher quality speaker, writer, moderator or presenter, by applying the five laws of Aristotle's rhetorical studies.