Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Sabadina, Uni
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS Sabadina, Uni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157

Abstract

Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci       : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS Uni Sabadina
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157

Abstract

Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci       : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.
Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis Online Uni Sabadina
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art11

Abstract

The development of computer-based information communication technology has grown very rapidly in society. The field of e-commerce is also experiencing rapid development. An online sales activity carried out on a large scale, crimes in the IT sector cannot be avoided, one of which is the theft of personal data. By referring to the formulation of the problem, how is the politics of criminal law related to the protection of personal electronic data in Indonesia? This research is a normative legal research that examines the rules of legislation, while the approach used is a statutory approach. This study concludes that in Indonesia there is no law that clearly regulates the protection of personal data, even though this law is very necessary considering the need for personal data protection along with the rapid development of information technology.Keywords: E-commerce; crimes of technology; personal dataAbstrakPerkembangan mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Dibidang e-commerce pun mengalami pekembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara online yang dilakukan besar-besaran, kejahatan dibidang TI pun tidak dapat terelakkan, salah satunya adalah dengan pencurian data pribadi. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan data pribadi, padahal Undang-Undang ini sangat diperlukan mengingat diperlukannya perlindungan data pribadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.Kata Kunci: E-commerce; data pribadi; kejahatan teknologi
Co-Authors