Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Lex Renaissance Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Uni Sabadina
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS Sabadina, Uni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157

Abstract

Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci       : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS Uni Sabadina
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157

Abstract

Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci       : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.
Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis Online Uni Sabadina
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art11

Abstract

The development of computer-based information communication technology has grown very rapidly in society. The field of e-commerce is also experiencing rapid development. An online sales activity carried out on a large scale, crimes in the IT sector cannot be avoided, one of which is the theft of personal data. By referring to the formulation of the problem, how is the politics of criminal law related to the protection of personal electronic data in Indonesia? This research is a normative legal research that examines the rules of legislation, while the approach used is a statutory approach. This study concludes that in Indonesia there is no law that clearly regulates the protection of personal data, even though this law is very necessary considering the need for personal data protection along with the rapid development of information technology.Keywords: E-commerce; crimes of technology; personal dataAbstrakPerkembangan mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Dibidang e-commerce pun mengalami pekembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara online yang dilakukan besar-besaran, kejahatan dibidang TI pun tidak dapat terelakkan, salah satunya adalah dengan pencurian data pribadi. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan data pribadi, padahal Undang-Undang ini sangat diperlukan mengingat diperlukannya perlindungan data pribadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.Kata Kunci: E-commerce; data pribadi; kejahatan teknologi
Penyuluhan Hukum terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sidokumpul, Guntur, Demak Afif Syafiuddin; Uni Sabadina; Marsatana Tartila Tristy
Indonesia Bergerak : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): Juli : Indonesia Bergerak : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/inber.v3i3.1025

Abstract

Community service is one of the main pillars of the Tri Dharma of Higher Education, which plays a strategic role in connecting theoretical knowledge with its real-life application in society. Through these activities, universities not only act as centers for scientific development but also as agents of social change that encourage improvements in the quality of life of the community. This community service article discusses legal counseling activities focused on preventing domestic violence (KDRT), which were carried out in Sidokumpul Village, Guntur District, Demak Regency. This activity aims to increase residents' understanding and legal awareness regarding rights and obligations within the family, as well as providing knowledge about legal procedures that can be taken in the event of domestic violence. The implementation method of the activity included interactive presentations that combined theory with case examples, group discussions to explore problems faced by residents, and the collection and analysis of supporting data regarding the level of legal understanding before and after the activity. This approach allows participants to be actively involved and gain insights relevant to their conditions. The results of the activity show a significant increase in community understanding regarding domestic violence. In addition, an initiative emerged from residents to form a "Legally Aware Family" group as a forum for education and advocacy at the village level. This demonstrates that legal counseling can foster critical awareness and encourage active community participation in preventing domestic violence. This article recommends the need for ongoing, regular legal counseling programs to foster a more legally aware community capable of protecting its rights and creating a harmonious family environment free from violence.
Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif Uni Sabadina
UIR Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): UIR LAW REVIEW
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24937

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the position and regulation of action sanctions (maatregel) in the Indonesian criminal law system from the perspective of Relative Criminal Theory. The research method used is normative juridical through literature studies of laws and regulations and legal literature. The results of the study show that although theoretically Indonesia's criminal law adheres to a double track system that places criminal sanctions (straf) and equivalent action sanctions, in the practice of legislation and law enforcement, action sanctions are still positioned as number two and are less accommodated. Traditional criminal sanctions (such as imprisonment) remain the "primadonna" due to the legacy of retributive thinking and public perceptions that think punishment should be retaliative. In fact, from the perspective of Relative Theory, sanctions for actions that are rehabilitative and preventive are considered more effective in improving perpetrators and protecting the community in the long term. The excessive dominance of criminal sanctions has proven ineffective, characterized by high recidivism rates and overcapacity of correctional institutions. The conclusion of this study is that legislation policy reform is needed to better integrate and equalize action sanctions, as well as a paradigm shift among law enforcement and society to shift from a retributive approach to a more rehabilitative and preventive approach in accordance with the principles of Relative Theory. Keywords: Action Sanctions, Relative Theory, Criminal Law, Double Track System, Rehabilitation.
Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif : Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif Uni Sabadina
UIR Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24937

Abstract

This study aims to analyze the position and regulation of action sanctions (maatregel) in the Indonesian criminal law system from the perspective of Relative Criminal Theory. The research method used is normative juridical through literature studies of laws and regulations and legal literature. The results of the study show that although theoretically Indonesia's criminal law adheres to a double track system that places criminal sanctions (straf) and equivalent action sanctions, in the practice of legislation and law enforcement, action sanctions are still positioned as number two and are less accommodated. Traditional criminal sanctions (such as imprisonment) remain the "primadonna" due to the legacy of retributive thinking and public perceptions that think punishment should be retaliative. In fact, from the perspective of Relative Theory, sanctions for actions that are rehabilitative and preventive are considered more effective in improving perpetrators and protecting the community in the long term. The excessive dominance of criminal sanctions has proven ineffective, characterized by high recidivism rates and overcapacity of correctional institutions. The conclusion of this study is that legislation policy reform is needed to better integrate and equalize action sanctions, as well as a paradigm shift among law enforcement and society to shift from a retributive approach to a more rehabilitative and preventive approach in accordance with the principles of Relative Theory.
Co-Authors Afif Syafiuddin Marsatana Tartila Tristy