<![CDATA[The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation can be focused on agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection program beneficiaries for poor RTPs based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the multidimensional approach. The accuracy is measured by distribution of beneficiaries and counted by a confusion matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving Prosperous Family Cards (KKS), Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local government is only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS, PKH, BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and 16 percent respectively. The accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. The accuracy rate of social protection program distribution tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of inaccuracy distribution in rural areas.Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rateAbstrakMayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi]]>
