Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Jurnal Ekonomi Indonesia Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Tusianti, Ema
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? Abdurrahman, Abdurrahman; Tusianti, Ema
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 21, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender Development Index (GDI) shows that gender development inequality in Indonesia is still high because of lower female Human Development Index (HDI) than that of male. This research is pointed to analyse the impact of women empowerment on economy and politics to female HDI. By using multiple linear regression model and harnessing data of 514 regencies/municipalities, this research reveals that share of women on parliament, women on professional work, and women as entrepreneurs simultaneously affects women HDI in Indonesia.
TINGKAT AKURASI PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA RUMAH TANGGA PERTANIAN DI INDONESIA Tusianti, Ema; Siagian, Tiodora Hadumaon
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3367

Abstract

The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation can be focused on agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection program beneficiaries for poor RTPs based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the multidimensional approach. The accuracy is measured by distribution of beneficiaries and counted by a confusion matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving Prosperous Family Cards (KKS), Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local government is only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS, PKH, BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and 16 percent respectively. The accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. The accuracy rate of social protection program distribution tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of inaccuracy distribution in rural areas.Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rateAbstrakMayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi
Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Septiyanto, Wika Gessan; Tusianti, Ema
Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Vol 9 No 2 (2020): August
Publisher : Jurnal Ekonomi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52813/jei.v9i2.40

Abstract

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat masih berada di atas angka nasional dan hingga saat ini belum dapat mencapai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, TPT di Provinsi Jawa Barat cenderung mengelompok dengan TPT lebih tinggi di bagian barat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi TPT di Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan efek ketetanggaan. Metode yang digunakan adalah metode regresi spasial dengan data panel. Model yang terpilih adalah fixed effect spatial autoregressive model. Faktor yang memengaruhi TPT di Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan efek ketetanggaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan persentase tenaga kerja sektor industri.
Overlapping assistance distribution of the Indonesian government’s scheme for small and micro-scale enterprises during COVID-19 Tusianti, Ema; Abdurrahman, Abdurrahman; Simanjuntak, Tigor Nirman
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Vol. 9 No. 2 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 2 December 2023
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v9i2.1211

Abstract

The Indonesian Government introduced a financial government scheme called Bantuan Produktif Usaha Mikro (the BPUM) to protect and support the operations of small and microscale enterprises (SMEs) during the difficulties of the COVID-19 pandemic. This study describes the BPUM distribution based on the characteristics of its recipients. Using the 2021 National Socioeconomic Survey and the binary logistic regression method, it is found that BPUM tends to be allocated to recipients with levels of education below university level, who are male, have access to the internet, and live in urban areas. Surprisingly, the BPUM is also distributed to the beneficiaries accessing microfinance, such as People’s Business Credit (Kredit Usaha Rakyat, KUR). However, those beneficiaries are not supposed to be the scheme’s recipients. This situation indicates that BPUM is not being accurately distributed. In contrast, the BPUM is also distributed to households that receive several social protection programs simultaneously, including those from the State Budget, Local Government Budget, and Special Autonomy Funds (Otsus) at the local level. Furthermore, the study reveals issues with data integration and highlights inefficiencies in budget allocation. These findings serve as valuable insights for program evaluation, aiming to enhance the allocation of BPUM or another similar program to rightful recipients and increase its effectiveness in supporting SMEs.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Laksono Trisnantoro Septiyanto, Wika Gessan Siagian, Tiodora Hadumaon Simanjuntak, Tigor Nirman