Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Asimah, Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
Konsep dan Perlindungan Hukum atas Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Tidak Melakukan Perbuatan Konkret (Omission) Asimah, Dewi; Erliyana, Anna
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i3.1520

Abstract

After the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration (Government Administration Law or abbreviated as UU AP in Indonesian) and Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2019, the authority of the Administrative Judiciary has expanded. The Administrative Judiciary adjudicates disputes related to administrative decisions and handles disputes related to government administrative actions (Factual Conduct). Actions that can be sued include active (performing concrete/Factual Conduct - commission) and passive (not performing concrete/Factual Conduct-omission) actions. Although Government Administration Law and Supreme Court Regulation do not provide detailed explanations regarding the meaning and criteria of passive government actions, based on studies, several criteria can be used to assess whether passive government actions can be considered unlawful. These criteria include the existence of a legal obligation that must be performed by an administrative official. The action is within the scope of their authority, the official intentionally does not fulfill the obligation, the action violates legislation and legal obligations, or the plaintiff’s subjective rights, and the existence of a permissible claim for actual damages. In terms of legal protection, citizens can file a lawsuit in the Administrative Court against the failure of a government body or official to perform a concrete action. However, in practice, various problems still arise, such as the time limit for filing lawsuits, the obligation to pursue administrative remedies first, and issues related to the tacit authorization concept.
Co-Authors Anna Erliyana