Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor di Gedangsari, Gunungkidul Aprin Sulistyani; Arief Syaifullah; Mr. Kusmiarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6380.301 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.74

Abstract

Abstract : Indonesia is in the region with high potential threat of natural disasters. Landslides is the largest and most deadly threat in Indonesia (Gema BNPB 2015). Therefore, disaster risk reduction is needed to minimize the impact of disaster, by encouraging collection, management and access to the risk information using location-based database. To support these efforts, this research sought to describe the distribution of the level of threat, vulnerability, capacity and risk of landslides in the district of Gedangsari through decisive element of risk weighting, which are threats, vulnerabilities and capacities for 67 hamlets in study area. The result were presented as Threat Map, Vulnerability Map, Capacity Map and Landslide Risk Map. Furthermore, these maps were overlayed with Land Registry Map and Technique Base-Map. The results were analyzed using spatial and quantitative descriptive methods to provide land information-based landslides in Kecamatan Gedangsari. This information is useful to support the work of National Land Agency in providing safe land relocation near to the disaster site and to maintain Cadastral Control Points. Keywords : landslide, land relocation, contol pointsIntisari : Wilayah Indonesia berada pada potensi tinggi ancaman bencana alam. Bencana tanah longsor merupakan ancaman terbesar dan paling mematikan di Indonesia (Gema BNPB 2015). Oleh karena itu perlu upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan mendorong pengumpulan, manajemen dan akses informasi risiko menggunakan dasar data berbasis lokasi. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan sebaran tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari melalui pembobotan unsur penentu risiko yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas pada 67 dusun. Hasilnya, disajikan dalam bentuk Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Bencana Tanah Longsor. Selanjutnya, peta-peta tersebut dipadukan dengan Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Dasar Teknik. Hasil overlay kemudian dianalisis secara spasial dan deskriptif kuantitatif untuk menyajikan informasi pertanahan berbasis bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari. Informasi tersebut bermanfaat dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional seperti kegiatan penyediaan tanah relokasi yang aman dan dekat dengan lokasi bencana dan pemeliharaan TDT. Kata Kunci : tanah longsor, relokasi tanah, TDT
Aplikasi Quick Response Code (QR Code) untuk Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali M Alif Usman; Arief Syaifullah; Suharno Suharno
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.649 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i3.42

Abstract

Abstract: Based on the results of studies from the Indonesian earthquake map revision team (in Irsyam, M, et al, 2010) the active geological structure that passes through Palu City is in the form of PKF (Palu Koro Fault) and MF (Matano Fault) both are active faults that are often found around the Palu valley . The series of disasters that occurred on 28 September 2018 were caused by tectonic movements on the Korro Palu Fault. Therefore Palu City is required to have disaster mitigation measures. After the zoning of disaster-prone space in Palu City and surrounding areas that divides Palu City into 4 Zoning namely ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 and ZRB 1. Then there is the Determination of Land Acquisition Locations planned for permanent housing construction for disaster victims that overlap with ZRB 3, where in this zoning there is a prohibition to build new dwellings on it and there are those that overlap with community ownership rights. So that the need for disaster mitigation measures in the form of Disaster-Based Land Acquisition Potential Maps. In this map provides information on locations that are outside ZRB 4 and ZRB 3 and do not overlap with community ownership rights.Keyword: Disaster, Land Acquisition, Palu CityIntisari: Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M, dkk, 2010) struktur geologi aktif yang melewati Kota Palu adalah berupa PKF (Palu Koro Fault) dan MF (Matano Fault) keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai disekitar lembah Palu. Rentetan bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disebabkan adanya pergerakan tektonik pada Patahan Palu Korro. Oleh sebab itu Kota Palu diharuskan memiliki tindakan mitigasi bencana. Setelah adanya zonasi ruang rawan bencana di Kota Palu dan sekitarnya yang membagi Kota Palu menjadi 4 Zonasi yaitu ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 dan ZRB 1. Kemudian adanya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dibangun hunian tetap untuk korban bencana yang bertampalan dengan ZRB 3, dimana dalam zonasi ini ada larangan untuk membangun hunian baru diatasnya serta ada yang bertampalan dengan hak kepemilikan masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan mitigasi bencana berupa Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan. Dalam peta ini memberikan informasi lokasi-lokasi yang berada diluar ZRB 4 dan ZRB 3 serta tidak bertampalan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat.Kata Kunci: Bencana, Pengadaan Tanah, Kota Palu
Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur Agung Pratama; Suharno Suharno; Arief Syaifullah
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.753 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i2.108

Abstract

Abstract: One of the key for successing the Complete Systematic Land Registration Project/ PTSL is efficient surveying and mapping. The purpose of this study was to determine variations in cadastral Surveying and mapping techniques used in PTSL East Lombok Regency. The research used qualitative-descriptive method with interview techniques, documentation and direct observation at the research location. Population and sample are all officers whom related to surveying and mapping activities in East Lombok district land office. The result of this research are  1) there are variations in cadastral Surveying and mapping techniques of the East Lombok  District Land Office; 2) an efficient Surveying technique is to use satellite observation techniques using Geodetic Geo Fennel GPS RTK devices which are an average of 50 fields per day for settlements and rice fields; 3) factors that influence are the availability of tools, human resources (measuring and mapping officers), the community as the applicant and the village apparatus, the area of land, the arrangement of land, the form of land, tool batteries, radio transmitter signals, reference points and multipath. Keywords: Surveying, Mapping, PTSL, Efficient, GPS. Intisari: Salah satu kunci keberhasilan PTSL terdapat pada pengukuran dan pemetaannya. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan pada PTSL Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Populasi dan sampel yaitu semua petugas yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kab. Lombok Timur. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data bahwa 1) terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan; 2) teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat GPS RTK Geodetic Geo Fennel yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan; 3) faktor-faktor yang berpengaruh adalah ketersedian alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah, baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, PTSL, Efisien, GPS.Abstract: One of the key for successing the Complete Systematic Land Registration Project/ PTSL is efficient surveying and mapping. The purpose of this study was to determine variations in cadastral Surveying and mapping techniques used in PTSL East Lombok Regency. The research used qualitative-descriptive method with interview techniques, documentation and direct observation at the research location. Population and sample are all officers whom related to surveying and mapping activities in East Lombok district land office. The result of this research are  1) there are variations in cadastral Surveying and mapping techniques of the East Lombok  District Land Office; 2) an efficient Surveying technique is to use satellite observation techniques using Geodetic Geo Fennel GPS RTK devices which are an average of 50 fields per day for settlements and rice fields; 3) factors that influence are the availability of tools, human resources (measuring and mapping officers), the community as the applicant and the village apparatus, the area of land, the arrangement of land, the form of land, tool batteries, radio transmitter signals, reference points and multipath. Keywords: Surveying, Mapping, PTSL, Efficient, GPS. Intisari: Salah satu kunci keberhasilan PTSL terdapat pada pengukuran dan pemetaannya. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan pada PTSL Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Populasi dan sampel yaitu semua petugas yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kab. Lombok Timur. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data bahwa 1) terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan; 2) teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat GPS RTK Geodetic Geo Fennel yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan; 3) faktor-faktor yang berpengaruh adalah ketersedian alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah, baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, PTSL, Efisien, GPS.
Digital Transformation of Land Services in Indonesia: A Case Study of Bogor, Sleman, and Buleleng Kusmiarto, Kusmiarto; Wahyono, Eko Budi; Syaifullah, Arief; Wahyuni, Wahyuni; Sitorus, Oloan; Desmawan, Herdyn; Putra, Brahmantio Taufan Anata; Pratidina, Ni Putu Aris; Wulandari, Indah Yunita
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2025): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i1.190

Abstract

The digital transformation of land administration services in Indonesia through the Electronic Land Certificate Program represents a strategic government initiative aimed at improving efficiency, transparency, and legal certainty, as regulated under the Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) No. 3 of 2023. However, its implementation faces multifaceted complexities and challenges at the local level. This study aims to conduct a comparative analysis of the implementation of the electronic land certificate program across four prioritized land offices: Sleman, Bogor I, Bogor II, and Buleleng—by identifying common patterns and specific differences in encountered issues and applied strategies. A descriptive qualitative approach with a comparative case study method was employed. Data were gathered through in-depth interviews, direct observations, and document analysis at each location. The findings reveal shared challenges, including poor data quality, limited human resources, suboptimal information technology infrastructure, and constrained policy and budget dynamics. Nonetheless, differences arise across local contexts: Sleman highlights case backlogs; Bogor I focuses on media conversion issues; Bogor II emphasizes the relationship between data quality and implementation effectiveness; while Buleleng centers on post-disaster archival reconstruction strategies. This research contributes to a more profound understanding of regional implementation gaps and offers adaptive policy recommendations to accelerate sustainable digital transformation within Indonesia’s national land administration system.
A Korupsi dalam Pelayanan Pertanahan dari Perspektif Ekonomi Perilaku: Analisis Konseptual: - Arief Syaifullah
Tunas Agraria Vol. 9 No. 2 (2026): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v9i2.569

Abstract

Abstract: Corruption in Indonesian land administration remains persistent despite various eradication efforts through strengthening regulations, increasing sanctions, and improving the administrative system. This conceptual article examines the phenomenon of land corruption through a behavioral economics perspective, integrating insights from cognitive and social psychology into economic analysis. Highlighting the limitations of traditional rational approaches that assume humans are homo economicus, this article argues that corruption is a complex behavioral phenomenon involving bounded rationality, cognitive biases, social norms, and mechanisms of moral disengagement. The discussion focuses on the land administration of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), which is characterized by high discretion and procedural complexity. Empirical data shows that 50% of land services involve brokers, and in the past four years, 31,228 land-related cases have been recorded. This article offers a more realistic alternative theoretical framework for understanding corrupt behavior and formulating more effective prevention strategies in the context of Indonesian public administration. Keywords: behavioral economics, bounded rationality, corruption, land administration, social norms Abstrak: Korupsi dalam administrasi pertanahan Indonesia tetap persisten meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan sanksi, dan perbaikan sistem administrasi. Artikel konseptual ini mengkaji fenomena korupsi pertanahan melalui perspektif ekonomi perilaku (behavioral economics) yang mengintegrasikan wawasan psikologi kognitif dan sosial ke dalam analisis ekonomi. Dengan menyoroti keterbatasan pendekatan rasional tradisional yang mengasumsikan manusia sebagai homo economicus, artikel ini berargumen bahwa korupsi merupakan fenomena perilaku kompleks yang melibatkan rasionalitas terbatas, bias kognitif, norma sosial, dan mekanisme moral disengagement. Fokus pembahasan diarahkan pada administrasi pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki karakteristik diskresi tinggi dan kompleksitas prosedural. Data empiris menunjukkan bahwa 50% layanan pertanahan melibatkan calo, dan dalam empat tahun terakhir tercatat 31.228 kasus terkait pertanahan. Artikel ini menawarkan kerangka teoretis alternatif yang lebih realistis untuk memahami perilaku koruptif dan merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam konteks administrasi publik Indonesia. Kata kunci: ekonomi perilaku, rasionalitas terbatas, korupsi, administrasi tanah, norma sosial