Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM Unes Law Review
Roring, Pingkan Vanesa
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Roring, Pingkan Vanesa
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum tentang kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penegakan hukum kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dengan metode penelitian hukumnormatif disimpulkan: 1. Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah terbilang baik. Adanya terobosan baru dari Undang-Undang sebelumnya dimana banyak pasal-pasal yang dianggap diskriminatif dihilangkan sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain hukum mengikuti perkembangan zaman, adanya aturan-aturan yang masih dianggap kurang mewadahi aspirasi dan keluhan masyarakat. 2. Dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum sudah berusaha melaksanakan penegakan berdasarkan kaidah dan peraturan yang berlaku dan sudah berusaha mewujudkan cita-cita dari negara hukum. Namun, ternyata masih banyak pihak-pihak yang merasa belum puas dengan penegakan hukum kewarganegaraan di Indonesia.Kata kunci: kewarganegaraan;
The Existence, Function, and Legal Position of the Land Bank According to the Provisions of the Laws and Regulations Alwinda, Erin; Wafirah, Athifatul; Roring, Pingkan Vanesa; Onthoni, Lefira Gerti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.827

Abstract

This article discusses the existence, function and legal position of the Land Bank after the Constitutional Court Decision and also examines the existence of Customary Land after the existence of the Land Bank Institution in Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Where after the birth of Undang-Undang Cipta Kerja, there were several test applications submitted to the Constitutional Court and ruling on this formal test case, the Government was ordered to make improvements within a period of 2 years if within that period no improvements were made, then UU Cipta Kerja would become permanently unconstitutional and it was also not allowed to issue new implementing regulations relating to UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja is also reviewed in relation to licenses to use customary land of indigenous peoples, where indigenous peoples feel they are losing their rights because there are no legal remedies against business actors who use customary land as land for business without having to get approval from indigenous peoples.
Co-Authors Alwinda, Erin Onthoni, Lefira Gerti Wafirah, Athifatul