Ilyas, Adam
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia Ilyas, Adam; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 2: Mulawarman Law Review - December 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.687

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi penggua jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
The Urgency of Budget Independence for the Constitutional Court in Strengthening the Independence of the Judiciary Ilyas, Adam; Sinaga, Paulus Rudy Calvin
Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government Vol. 1 No. 01 (2024): INDONESIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND LOCAL GOVERNMENT (IJALGOV)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ijalgov.v1i01.35850

Abstract

This study analyzes the importance of budgetary independence for Indonesia’s Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi or MK) to strengthen its independence as a judicial institution. Budgetary independence is deemed essential for MK to perform its functions without political pressure or intervention from the executive and legislative branches. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach to examine relevant regulations, legal literature, and international practices related to budgetary independence for constitutional courts. The results show that budgetary independence plays a significant role in enhancing operational flexibility, safeguarding institutional autonomy, and strengthening MK’s credibility in the public eye. With an independent budget, MK can allocate resources according to its needs without political influence. This study also provides strategic recommendations, such as the formulation of specific policies, the establishment of an independent oversight body, a special budget model, and capacity-building for MK’s financial management. These recommendations are expected to support a more independent and accountable judicial system. Budgetary independence will enable MK to perform its duties effectively and uphold its integrity as a neutral guardian of the constitution.