Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR) ]]>
<![CDATA[Oktaviarika, Lusia Ervi]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i2.710-724
<![CDATA[Indonesian women face serious threats in the form of sexual violence and sexual harassment that are difficult to obtain adequate legal protection. Cases received by Komnas Perempuan are mostly dominated by cyber violence, especially revenge porn. Revenge porn is the distribution of pornographic material for the purpose of revenge, which results in the victim being humiliated, ostracized and carried out without consent. This research explains the obstacles and solutions faced by law enforcement officials in handling revenge porn crimes. This research uses a juridical-empirical method with a statutory and conceptual approach with a descriptive method to describe existing legal problems. The data was obtained through interviews with members of the police in the Cyber field of the Special Crimes Directorate of the East Java Regional Police. The results showed several obstacles, including the lack of cyber fields at the resort and sector police levels, the lack of training for police officers and the difficulty in removing pornographic material that has been spread. In addition, public awareness of the law and gender equality is low, and victims are often reluctant to report for fear of social stigma and lack of legal protection. Proposed solutions include the addition of a cyber section at the police and police station levels, intensive training for police officers, more vigorous cyber patrols and cooperation with ECPAT, an international organization that works to protect the rights of victims of pornography.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Dengan Negosiasi Atas Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Gerhana, Izdihar Luthfiyyah Surya]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.549-557
<![CDATA[Negosiasi kerap dilakukan untuk menyelesaikan masalah keperdataan. Sama halnya engan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan pelanggannya. Guna melaksanakan negosiasi sebagaimana mestinya, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menetapkan SOP sebagai acuan dari berlangsungnya negosiasi. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana prosedur negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berdasarkan SOP dan mengetahui penerapan SOP mengenai negosiasi itu sendiri di lapangan secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis-empiris dengan sumber data berasal dari wawancara dan observasi. Dengan metode deskriptif analitis atau menggambarkan fenomena hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan negosiasi antara kasus pelanggan X tidak sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dimana dari 9 (Sembilan) tahapan, hanya 5 (lima) tahapan yang dipenuhi dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara, segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya umumnya berawal dari masalah ekonomi. Serta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberikan solusi yang menguntungkan para pihak dan tidak memberatkan salah satunya. PDAM Surya Sembada kota Surabaya berprinsip bahwa yang terpenting ialah pelanggan mendapatkan air dengan baik, salah satunya dengan menurunkan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang melanggar]]>
<![CDATA[Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak ]]>
<![CDATA[Sutanto, Nabilah Safitri]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.566-575
<![CDATA[Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan dalam mengambil suatu putusan, tetapi hakim mempertimbangan suatu puttusan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang menjatuhkan hukuman pembinaan dan pidana tambahan kewajiban pemenuhan adat kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana adat pada putusan perkara pidana anak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum pada anak dan pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dalam Putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.]]>
<![CDATA[Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ilyas, Adam]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 2: Mulawarman Law Review - December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.687
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi penggua jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelegence (Deep Fake Porn) ]]>
<![CDATA[Putri, Nadea Aulia]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1725
<![CDATA[The problem of deep fake porn in Indonesia is not a new problem considering that many cases have occurred in the wider community and technological developments cannot be stopped. Easy access in implementing deep fakes means that anyone can create or edit any type of video or photo using the face of someone they want, of course this is done without the consent of the owner of the face so that the perpetrators are obliged to be responsible for their actions. The research applies juridical methods- Normative uses statutory, case and conceptual approaches with descriptive methods to describe legal problems that occur. The aim of this research is to determine criminal liability carried out by perpetrators of sexual violence electronically using Artificial Intelligence (AI) technology. The research results show that specific legal regulations regarding Artificial Intelligence (AI) technology do not yet exist in Indonesia, but there are laws and regulations that can be used to enforce the law. The Pornography Law and the ITE Law have elements that are more comprehensive and clear than other laws and are expected to provide fair punishment for perpetrators. The existence of criminal liability can ensure that only individuals who are responsible for their actions are punished. People who cannot be held responsible for criminal acts of pornography, namely disabled people, those who are not yet adults, carry out office orders and statutory provisions.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun) ]]>
<![CDATA[Pradita, Mei Hua]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.814
<![CDATA[The right to restitution as a form of legal protection that must be given to child victims of criminal acts. The method used in studying the data is empirical legal with data collection through interviews and literature studies. This study shows the mechanism for fulfilling restitution for children with mental disabilities at the Madiun Regency District Court, and the forms of restitution rights that are entitled to be received by children with mental disabilities who are victims of sexual violence. The fulfillment mechanism at the Madiun Regency District Court has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Granting of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts]]>
<![CDATA[PEMBARUAN PERATURAN EKSTRADISI DAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>;
<![CDATA[Suharto, Miko Aditiya]]>;
<![CDATA[Waluyo, Waluyo]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.27-41
<![CDATA[Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. UU Ekstradisi Indonesia dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana milik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu adanya solusi permasalahan Ekstradisi dan MLA yang dihadapi Indonesia. Jenis artikel ilmiah ini termasuk kategori socio-legal research. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI DALAM PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.B/2014/PN SEMARAPURA dan 349/Pid.B/2023/PN SLEMAN) ]]>
<![CDATA[Muttaqin, Habib Hussein]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7558
<![CDATA[This study raises the issue of Decision Number 44/Pid.B/2014/PN.Srp and Decision 349/Pid.B/2023/PN.Smn related to the judge's ratio decidendi in both cases so that it can find things that differentiate why the verdicts can be different. This writing uses the normative juridical legal method. The findings of the study found that based on Article 340 of the Criminal Code, the perpetrator of premeditated murder will be threatened with the most severe sanction, namely the death penalty. The elements of premeditated murder have three conditions. First, there is intent accompanied by prior planning. Second, there is sufficient time for a person to think from the emergence of the will to the implementation of the will. Third, the act is carried out in a calm state. This study aims to determine the judge's ratio decidendi in imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder in the study of Decision 44/Pid.B/2014/PN.Srp and Decision 349/Pid.B/2023/PN.Smn.Keywords: Premeditated Murder, Mens rea, Ratio decidendi]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PENGEMUDI OJEK ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 455/PID.SUS/2024/PN. SBY) ]]>
<![CDATA[Prastiawan, Andi]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7550
<![CDATA[This study addresses the issues in Decision Number 455/Pid.Sus/2024/PN Sby concerning the judge's considerations in fulfilling the rights of a child victim of sexual crimes committed by an online motorcycle taxi driver. This paper employs normative legal research methods. The findings indicate that the panel of judges based their fulfillment of the victim’s rights on both juridical and non-juridical considerations. Juridical aspects include the indictment by the public prosecutor, the defendant’s testimony, witness statements, submitted evidence, and provisions within criminal law. Non-juridical aspects encompass the defendant’s background, the impact of the offense, the defendant’s personal circumstances, and the surrounding socio-economic conditions. The judge’s considerations in rendering the verdict are deemed to have not fully fulfilled the sense of justice for the victim.Keywords: Child; Fulfillment of Rights; Judicial Consideration; Sexual Violence Crime]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Dengan Negosiasi Atas Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Gerhana, Izdihar Luthfiyyah Surya]]>;
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.549-557
<![CDATA[Negosiasi kerap dilakukan untuk menyelesaikan masalah keperdataan. Sama halnya engan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan pelanggannya. Guna melaksanakan negosiasi sebagaimana mestinya, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menetapkan SOP sebagai acuan dari berlangsungnya negosiasi. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana prosedur negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berdasarkan SOP dan mengetahui penerapan SOP mengenai negosiasi itu sendiri di lapangan secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis-empiris dengan sumber data berasal dari wawancara dan observasi. Dengan metode deskriptif analitis atau menggambarkan fenomena hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan negosiasi antara kasus pelanggan X tidak sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dimana dari 9 (Sembilan) tahapan, hanya 5 (lima) tahapan yang dipenuhi dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara, segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya umumnya berawal dari masalah ekonomi. Serta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberikan solusi yang menguntungkan para pihak dan tidak memberatkan salah satunya. PDAM Surya Sembada kota Surabaya berprinsip bahwa yang terpenting ialah pelanggan mendapatkan air dengan baik, salah satunya dengan menurunkan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang melanggar]]>
