Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JAPHTN-HAN Sawerigading Law Journal Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Imran Eka Saputra
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan Imran Eka Saputra
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 2: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/aijih.v23i2.44

Abstract

This study aims to determine the legal position of tax-preferred creditors and labour preferred creditors in the bankruptcy process and to determine the factors that influence the occurrence of disputes between labour preference creditors and tax-preferred creditors in the bankruptcy process. The research method used is a method with the type of normative research using 2 (three) types of approaches, namely the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are based on a conceptual approach and a statutory approach, the authors find that the legal position of tax-preferred creditors and workers' preferences is the same. law, the factor of justice, the factor of increasing public welfare (public interest), the factor of labour rights and human rights. In order to provide certainty about the legal position of tax preferred creditors and labor preferred creditors, it is deemed necessary to improve the bankruptcy law, so that there are no problems between tax preferred creditors and labour preferred creditors in the bankruptcy process. Factors that influence the occurrence of disputes between labour preference creditors and tax-preferred creditors in the bankruptcy process can be input for members of the House of Representatives and the Government to improve the bankruptcy law Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor preferen pajak dan kreditor preferen buruh dalam proses kepailitan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara kreditor Preferen buruh dan kreditor preferen pajak dalam proses kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis penelitian normative menggunakan 2 (tiga) tipe pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan penulis menemukan bahwa kedudukan hukum kreditor preferen pajak dan preferen buruh mempunyai kedudukan yang sama, Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara kreditor Preferen buruh dan kreditor preferen pajak adalah faktor kepastian hukum, faktor keadilan, faktor meninggikan kesejahteraan umum (kepentingan umum), faktor hak-hak buruh dan hak asasi manusia. Dalam rangka memberikan kepastian kedudukan hukum terhadap kreditor preferen pajak dan kreditor preferen buruh maka dirasa perlu untuk menyempurnakan undang undang kepailitan,agar tidak terjadi permasalahan antara kreditor preferen pajak dan kreditor preferen buruh dalam prose kepailitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara kreditor Preferen buruh dan kreditor preferen pajak dalam proses kepailitan ini bisa menjadi masukan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk menyempurnakan undang undang kepailitan
Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation Imran Eka Saputra; Ali Rahman
APHTN-HAN Vol 3 No 1 (2024): JAPHTN-HAN, January 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i1.159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep ideal dalam pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mendukung pembangunan nasional. Saat ini, sistem perundang-undangan di Indonesia menghadapi masalah mendasar berupa ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, terdapat kondisi hiper-regulasi akibat ketidaktaatan terhadap materi muatan peraturan, yang menyebabkan tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal maupun horizontal, serta membebani proses harmonisasi regulasi. Kegagalan dalam membentuk sistem perundang-undangan yang baik berdampak pada beralihnya fungsi regulasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Ketiga pendekatan ini digabungkan untuk menghasilkan analisis komprehensif terhadap masalah ketidaksinkronan dan hiper-regulasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Reformulasi ini dapat diwujudkan melalui simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan, serta pembentukan lembaga independen yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengendalian regulasi tersebut. Kesimpulannya, penerapan strategi ini dapat mengatasi masalah hiper-regulasi dan ketidaksinkronan, sehingga mendukung penerapan good regulatory practice dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation Imran Eka Saputra; Ali Rahman
APHTN-HAN Vol 3 No 1 (2024): JAPHTN-HAN, January 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i1.159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep ideal dalam pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mendukung pembangunan nasional. Saat ini, sistem perundang-undangan di Indonesia menghadapi masalah mendasar berupa ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, terdapat kondisi hiper-regulasi akibat ketidaktaatan terhadap materi muatan peraturan, yang menyebabkan tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal maupun horizontal, serta membebani proses harmonisasi regulasi. Kegagalan dalam membentuk sistem perundang-undangan yang baik berdampak pada beralihnya fungsi regulasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Ketiga pendekatan ini digabungkan untuk menghasilkan analisis komprehensif terhadap masalah ketidaksinkronan dan hiper-regulasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Reformulasi ini dapat diwujudkan melalui simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan, serta pembentukan lembaga independen yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengendalian regulasi tersebut. Kesimpulannya, penerapan strategi ini dapat mengatasi masalah hiper-regulasi dan ketidaksinkronan, sehingga mendukung penerapan good regulatory practice dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kekaburan Yuridis Money Politics di Indonesia: Politik Berbiaya Tinggi, Ambiguitas Pertanggungjawaban, dan Agenda Reformasi Andi Muhfi Zandi; Dayanto; Alqadri Nur; Muhammad Firmansyah; Imran Eka Saputra
Sawerigading Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): September 2025 - Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v4i2.453

Abstract

Praktik money politics di Indonesia berkelindan dengan politik berbiaya tinggi dan pola patronase-klientelisme, sehingga merusak integritas elektoral dan menurunkan kualitas demokrasi. Pada saat yang sama, uang juga merupakan komponen fungsional demokrasi untuk menopang partisipasi dan kompetisi, sehingga problem kuncinya terletak pada desain dan penegakan regulasi pembiayaan politik (political finance). Artikel ini bertujuan memetakan bentuk kekaburan yuridis dalam rezim larangan money politics, mengurai dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan agenda reformasi yang dapat diaudit. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung telaah literatur serta analisis atas problem pembuktian dan batasan prosedural penanganan tindak pidana pemilu. Hasil analisis menunjukkan empat klaster kekaburan: (i) ketidakjelasan subjek hukum (calon, tim kampanye, perantara, dan/atau partai); (ii) cakupan objek dan stadium pemilihan yang tidak sepenuhnya mengunci variasi modus; (iii) keterbatasan temporal dan standar pembuktian yang tidak proporsional dengan kompleksitas praktik transaksional; serta (iv) ambiguitas kualifikasi delik antara tindak pidana pemilu dan tindak pidana korupsi. Kekaburan ini memproduksi ketidakpastian hukum, memicu disparitas penanganan, dan meningkatkan peluang impunitas. Artikel merekomendasikan penajaman norma (definisi, unsur, dan perluasan subjek), perbaikan arsitektur monitoring/pelaporan pembiayaan kampanye, penguatan pembuktian berbasis bukti elektronik dan jejak keuangan, perpanjangan waktu penanganan, serta opsi pembiayaan publik yang terukur.
ADDRESSING HEALTH LAW CHALLENGES IN ELECTIONS: POLICY INNOVATIONS TO IMPROVE ACCESSIBILITY FOR VULNERABLE VOTERS Hartono Tasir Irwanto; Imran Eka Saputra; Ali Rahman
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.455

Abstract

Elections as the foundation of democracy should ensure inclusive participation for all citizens, including vulnerable groups such as the elderly, people with disabilities, and individuals with chronic health conditions. However, the implementation of electoral regulations in Indonesia often fails to address the health needs of these groups. The gap between the ideal national policy and the reality of implementation on the ground remains a serious challenge that has yet to be resolved. This study evaluates the effectiveness of health regulations in supporting vulnerable voters' access during elections. Using a literature review-based qualitative approach, data was collected from academic literature, national policies, as well as previous research reports. Findings show that although some health protocols have been implemented, barriers such as limited medical facilities at polling stations, lack of budget, and low levels of socialization still prevent vulnerable groups from fully participating. One important innovation proposed is the integration of information technology to facilitate access to health information, especially for voters with special needs. This technology can help voters plan their attendance at polling stations in a more health-friendly manner. On the other hand, more concrete solutions include strengthening regulations with clear technical guidelines, specialized training for polling station officers to understand the needs of vulnerable groups, and synergy between central and local governments to ensure adequate resource allocation.
Co-Authors Ali Rahman Ali Rahman Alqadri Nur Andi Muhfi Zandi Dayanto Hartono Tasir Irwanto Muhammad Firmansyah