Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Collegium Studiosum Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) JAPHTN-HAN Sawerigading Law Journal
Ali Rahman
Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA Imran Eka Saputra. B; Ali Rahman; Rizki Ramadani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.410

Abstract

keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je’netallasa dan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal researchbahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang belaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa. Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disamapaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL
Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke Martinus Guntur Ohoiwutun; Theresia Maria Thesa Ohoiwutun; Ali Rahman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.922

Abstract

Kabupaten Merauke bahwa sering terjadinya berbagai kekerasan dan menciptakan ketidaktenteraman dan bahkan membahayakan orang lain, Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum. Lebih lanjut Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum belum mengatur segela urusan terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat pada prinsipnya telah diselenggarakan, namun masih terdapat berbagai penyelenggaraan yang belum dilakukan secara konsisten terutama pelindungan masyarakat. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, namun dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Merauke masih sebatas ketertiban umum.
PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS YURIDIS NORMATIF DI KABUPATEN PINRANG Arif Maulana; Ali Rahman; Muhammad Firmansyah; Faradillah Paratama
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.395

Abstract

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is given authority based on Law Number 7 of 2017, which has been amended by Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, to carry out the function of supervision and enforcement of violations of election administration by election participants and their campaign teams. This research is a type of normative juridical research that is descriptive analysis. The Bawaslu of Pinrang Regency identified the supervision of election campaigns through social media due to the high number of violations committed by the State Civil Apparatus (ASN) who campaigned through the platform. Furthermore, the Pinrang Regency Bawaslu carried out actions which are a series of actions to handle election violations in accordance with the standard operating procedures (SOP) that have been set. The handling of violations committed by the Pinrang Regency Bawaslu is through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), which consists of the Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. This institution processes and filters existing data, then clarifies relevant parties and decides whether the election participants violated the election or not. Bawaslu has a very important role as an authorized institution in preventing election violations
Metode Pembentukan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Keolahraagan Di Kabupaten Merauke. Martinus Guntur Ohoiwutun; Theresia Maria Thesa; Ali Rahman
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.814

Abstract

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diatur lengkap unsur yang saling berkaitan dari sistem keolahragaan, dari unsur tersebut perlu dicari permasalahannya satu persatu sehingga penyelesaian masalah keolahragaan nasional menjadi komprehensif dan tidak ada maslalah lagi nantinya. Metode yuridis normatif dilakukan melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (the statute approach) dan Pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach) Urusan olahraga telah dilaksanakan di Kabupaten Merauke dibuktikan dengan adanya Perangkat Daerah yang menangani olahraga, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak terkiat dengan pelayanan dasar yang belum dilakukan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang olahraga.
Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan Saputra, Imran Eka; Irwan, Muhammad; Rahman, Ali
Sawerigading Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 No 2 Tahun 2022 (Apri 2022 - September 2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v1i2.222

Abstract

Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materil Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan memutuskan dalam putusan No. 33/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP` bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo; Namun dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU 11/2021) Pasal 30C huruf h menentukan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi dituliskan dalam berita negara, sehingga putusan MK berkekuatan setara dengan UU. Oleh karena itu perumusan sebuah norma dalam perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan Putusan MK. Disisi lain putuan MK memiliki karakteristik final dan mengikat yang artinya sejak diputuskan di MK maka putusan MK tersebut menjadi undang-undang dan mengikat semua warga negara
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Saputra, Imran Eka; Razak, Furqan; Rahman, Ali; Nur, Alqadri
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1250

Abstract

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs.
ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION OVER CELEBRITY ENDORSEMENT PRODUCT INFORMATION THROUGH INSTAGRAM MEDIA Putri, Andi Istiana Inayah Dwi; Rahman, Ali
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.336

Abstract

This study aiming For analyze pattern connection law between the parties namely perpetrator business, party consumers, and influencers who advertise and to analyze protection law consumer to product dangerous promoted​ celebrity through endorsements on Instagram. The method used in study that is method law normative. In research this , material the law used differentiated into two, namely primary and secondary. The results of the research show that activities carried out between perpetrator business, celebrity, and consumer cause existence connection law Agreement Work as regulated in 1601a of the Civil Code. The perpetrator business and consumers have connection law, namely agreement sell purchase as regulated in Article 1457 of the Civil Code. Celebgrams and consumers No own connection law Because anything, except celebrity known by the public consumers and idolized, so that consumer will interested use product anything used by celebrities, including​ cosmetics and protection law to consumer namely demand change loss, for party consumers (followers) who experience loss consequence existence a activity endorsement entitled For get protection in accordance with what is written in UUPK.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IS THE LEGAL BASIS FOR ENVIRONMENTAL CRIMES IN INDONESIA Idrus, Wahyuni; Hafid, Zhulfiana Pratiwi; Rahman, Ali
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.339

Abstract

Environment life moment This is one of the most common problems debated in the world. Because of the impact bad caused​ man to environment life, condition environment life moment This become threat for existence humans in the future. In Indonesia, at the moment This anyone or​ any group that does action destruction environment is action illegal. Terms the in a way general referred to in the 1945 Constitution and related regulations​ with environment life. Implementation and enforcement law environment living in Indonesia, violation formal and material found​ in Constitution Number 32 of 2009, and influence law environment life to other things are just a number of problem environment life that will try under review in journal.
Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation Imran Eka Saputra; Ali Rahman
APHTN-HAN Vol 3 No 1 (2024): JAPHTN-HAN, January 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i1.159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep ideal dalam pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mendukung pembangunan nasional. Saat ini, sistem perundang-undangan di Indonesia menghadapi masalah mendasar berupa ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, terdapat kondisi hiper-regulasi akibat ketidaktaatan terhadap materi muatan peraturan, yang menyebabkan tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal maupun horizontal, serta membebani proses harmonisasi regulasi. Kegagalan dalam membentuk sistem perundang-undangan yang baik berdampak pada beralihnya fungsi regulasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Ketiga pendekatan ini digabungkan untuk menghasilkan analisis komprehensif terhadap masalah ketidaksinkronan dan hiper-regulasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Reformulasi ini dapat diwujudkan melalui simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan, serta pembentukan lembaga independen yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengendalian regulasi tersebut. Kesimpulannya, penerapan strategi ini dapat mengatasi masalah hiper-regulasi dan ketidaksinkronan, sehingga mendukung penerapan good regulatory practice dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maulana, Arif; Rahman, Ali; Aulia, Nur Afti; Nur, Alqadri; Firmansyah, Muhammad; Gunawan, Bambang Ady
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1495

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.
Co-Authors Andi Istiana Inayah Dwi Putri Arif Maulana Arif Maulana, Arif Aulia, Nur Afti Faradillah Paratama Gunawan, Bambang Ady Hafid, Zhulfiana Pratiwi Idrus, Wahyuni Imran Eka Saputra Imran Eka Saputra Imran Eka Saputra. B Martinus Guntur Ohoiwutun Martinus Guntur Ohoiwutun Muhammad Firmansyah Muhammad Firmansyah, Muhammad Muhammad Irwan Nur, Alqadri Razak, Furqan Rizki Ramadani Theresia Maria Thesa Theresia Maria Thesa Ohoiwutun