Articles
<![CDATA[Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan ]]>
<![CDATA[Afdolul Anam]]>
<![CDATA[ Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan sosialiasi perijinan usaha kecil dan mikro melalui sistem online single submission di Kabupaten Bangkalan ini diharapkan dapat mempermudah akses perijinan bagi para pelaku usaha kecil dan mikro di Kabupaten Bangkalan. Selain itu kegiatan sosialiasi ini diharpakan dapat menambah tentag pentingnya sebuah legalitas usaha untuk bisa melakukan pengembangan usaha terutama terhadap akses permodalan perbankan. Dalam sosialisai ini fokus pada: pertama, bagaimana cara memperoleh akses perijinan melalui online single submission (OSS). Kedua, pentingnya sebuah legalitas usaha untuk pengembangan usaha.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Cinta Budaya Lokal Pada Generasi Milinial Melalui Pelatihan Membatik Joglo Rumah UMKM Madura Jokotole Collection Desa Martajesah Bangkalan ]]>
<![CDATA[Afdolul Anam]]>
<![CDATA[ Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batik sekarang ini telah menjadi trend di semua kalangan masyarakat, baik dalam acara formal maupun non formal. Dalam era modernisasi dan globalisasi ternyata batik tulis tradisional masih di cintai dan dilestarikan oleh masyarakat yang sudah berwawasan global dan modern. Salah satunya adalah batik tradisional yang berada di Kabupaten Bangkalan. Namun, Saat ini banyak Generasi millennial memiliki gaya yang kebarat-baratan dan kurang tertarik untuk melestarikan budaya sendiri, terutama dalam kurangnya bangga menggunakan batik tulis yang merupakan kekayaan budaya sendiri. Hasil dari pelatihan ini para peserta mampu membuat batik tulis secara sederhana, dimulai dari membuat motif, mencanting dan mewarnai. Dari 30 peserta yang ikut pelatihan membatik dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap budaya lokal yang berhasil membuat batik sampai tahap mencanting sebanyak 28 peserta dan sisanya sampai ketahap satu pewarnaan. Keterbatasan waktu yang hanya 1 jam dari proses awal kegiatan pelatihan membatik ini menjadi kendala tersendiri untuk sampai ke proses menjadi batik tulis yang sempurna, mengingat batik tulis Kabupaten Bangkalan mempunyai ciri khas tentang proses pembuatannya yang lama.]]>
<![CDATA[Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan) ]]>
<![CDATA[Afdolul Anam]]>
<![CDATA[ IQTISODINA Vol. 3 No. 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAI Nazhatut Thullab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.454 KB)
<![CDATA[Abstrack Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Dalam urusan perkawinan, tidak hanya agama, dan negara saja yang mengaturnya, bahkan tradisi atau adat istiaat di lingkungan masyarakat juga ikut mengatur semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing terkait pelaksanaan perkawinan Tradisi perkawinan di hadapan jenazah orang tua dilakukan oleh masyarakat desa Petapan ketika ada pasangan yang telah melaksanakan pertunangan, kemudian ada salah satu orang tua dari kedua calon pengantin tersebut meninggal, maka kedua calon pengantin harus melakukan akad nikah di hadapan jenazah otang tua yang meninggal tersebut. Tradisi pernikahan di depan jenazah keluarga disebut oleh masyarakat desa Petapan dengan istilah “nikah mayit”. Pelaksanaan tradisi nikah mayit tersebut dilakukan sebelum jenazah dikebumikan. status hukum perkawinan di hadapan jenazah orang tua adalah mubah karena tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam. Namun, perkawinan di hadapan jenazah orang tua tersebut tidak benarkan oleh hukum perkawinan Indonesia karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau bisa disebut perkawinan tersebut dilakukan secara siri.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Afdolul Anam]]>
<![CDATA[ IQTISODINA Vol. 4 No. 2 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAI Nazhatut Thullab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.868 KB)
<![CDATA[Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami, istri dan anak tidak mendapat jaminan hukum secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut maka penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap hak-hak seorang istri dan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena meneliti asas-asas hukum, selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang melaksanakan perkawinan, dan kemudian mendaftarkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam dan kepada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam.Akibat perkawinan di bawah tangan yaitu seorang istri tidak mendapatkan kepastian hukum tentang nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya, dan meskipun pasca putusan Mahkamah Konstitusi seorang anak mempunyai hubungan perdata dengan seorang bapaknya namun putusan tersebut memberikan catatan khusus terkait pembuktian seorang anak yaitu melalui tes DNA.]]>
<![CDATA[Pendampingan Mediasi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Bangkalan ]]>
<![CDATA[Anam, Afdolul]]>;
<![CDATA[Rozi, Fahrur]]>
<![CDATA[ Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35127/alkhidmah.v4i1.7364
<![CDATA[criminal law, the resolution of criminal acts is through nonlitigation channels with the terms penal mediation and restorative justice. Penal mediation is a process to reconcile the disputing parties. Mediation is an alternative method and way of resolving a dispute in which the disputing parties submit the resolution to the mediator with the aim of obtaining a fair result that is acceptable to the disputing parties. In this case, the mediator explains the role of mediating between the disputing parties. This role is realized through the mediator's task of actively assisting the parties in providing a correct understanding of the dispute they are facing and providing the best alternative solution for resolving the dispute proposed by the mediator. Meanwhile, restorative justice is an approach that focuses more on the direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases. This community service in assisting the mediation process for criminal acts of abuse aims to provide the best solution for the parties involved so that it does not lead to further legal proceedings.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI KEKELUARGAAN ]]>
<![CDATA[Anam, Afdolul]]>;
<![CDATA[Syarifah, Masykurotus]]>
<![CDATA[ IQTISODINA Vol. 6 No. 2 (2023): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAI Nazhatut Thullab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelesaian konflik melalui alternatif non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dengan tujuan menguntungkan bagi para pihak yang berkonflik. Dalam sistem hukum pidana dikenal dengan istilah keadilan restoratif yaitu Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam prosesnya mediasi kasus penganiyaan ini telah terjadi kesepakatan bersama antara para pihak maupun keluarga yang menjadi mediator untuk saling memaafkan dan ada ganti rugi materiil dan imateriil terhadap korban dengan konsep pembayaran di angsur selam 3 (tiga) bulan hal ini disanggupi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung terhadap apa yang telah dilakukan terhadap korban. Selanjutnya pihak korban berkomitmen untuk tidak melakukan proses hukum lebih lanjut kasus tersebut.]]>
<![CDATA[ZINA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Anam, Afdolul]]>;
<![CDATA[Anam, Syaiful]]>
<![CDATA[ IQTISODINA Vol. 8 No. 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAI Nazhatut Thullab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This normative legal research aims to examine how Islamic law differs from Positive Law in Indonesia in this case Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the act of adultery. Data sources obtained through comparative analysis studies. In general, there are differences in legal concepts between Islamic Law and Positive Law Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the act of adultery, especially in terms of the punishment given. Islamic law provides a penalty of one hundred lashes for perpetrators of adultery, while Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code states that adultery is a criminal act that can be punished with a sentence of 6 months to 1 year]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERKARA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Syahrul, Mahrus]]>;
<![CDATA[Anam, Afdolul]]>
<![CDATA[ IQTISODINA Vol. 5 No. 2 (2022): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAI Nazhatut Thullab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35127/iqtisodina.v5i2.6281
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hakim Mediator dalam mencegah perkera perceraian dan proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang. Hakim Mediator dalam proses mediasi mempunyai peran yang sangat penting selain daripara pihak yang bersengketa. Tugas dasar Hakim Mediator yaitu membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan damai. Pada praktiknya Hakim Mediator Pengadilan Agama Sampang secara prosedur menggunakan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sampang. Namun di Pengadilan Agama Sampang masih memiliki tingkat kegagalan dalam melaksanakan proses mediasi dari tahun 2017-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis social- legal. Sumber data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan kehadiran peneliti, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Hakim Mediator dalam mencegah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang. Ada tiga upaya yang sudah dilalukan oleh Hakim Mediator. (1) memberikan nasehat (2) Mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli (3) Melakukan kaukus. Proses mediasi di Pengadilan Agama Sampang sudah berdasarkan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Sampang. (1) Pra mediasi (2) Proses mediasi (3) Pasca mediasi (Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediasi mencapai kesepakatan, dan Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian.]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Anwari, Anwari]]>;
<![CDATA[Anam, Afdolul]]>
<![CDATA[ IQTISODINA Vol. 7 No. 1 (2024): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAI Nazhatut Thullab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35127/iqtisodina.v7i1.7506
<![CDATA[Penelitian yuridis sosiologis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampsi Bangkalan menurut kearifan lokal yang ada, serta mengjkaji bagaimana pembagian waris menurut hukum Islam. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Secara garis besar pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Bangkalan sepenuhnya dipasarahakan kepada anak laki-laki. Hal ini berbeda dengan pembagian waris menurut Hukum Islam yang secara prinsipal seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.]]>
