Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Simulasi Pengaruh Variasi Kecepatan Aliran Laminar Elektrolit Terhadap Performa Soluble Lead-Acid Redox Flow Battery (SLFB) Syaharani, Nikita; ghufron, muhammad; Kumara, Satria Pamungkas Panji; Hidayah, Irfan Fajar; Hadila, Silvi; Felindia, Ervinka; Pamungkas, Mauludi Ariesto; Pranata, Kurriawan Budi
JEECAE (Journal of Electrical, Electronics, Control, and Automotive Engineering) Vol 6, No 1 (2021): JOURNAL OF ELECTRICAL, ELECTRONICS, CONTROL, AND AUTOMOTIVE ENGINEERING (JEECAE)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32486/jeecae.v6i1.803

Abstract

Pemenuhan pasokan energi listrik baru terbarukan membutuhkan media penyimpanan energi dalam skala besar. Soluble Leas Acid Flow battery (SLFB) merupakan salah satu jenis baterai sekunder yang memnuhi kriteria tersebut. Simulasi sel tunggal SLFB model 2D dengan memvariasikan kelajuan aliran laminar elektrolit sebesar 0,025 m/s (SLFB1), 0,075 m/s (SLFB2), 0,1 m/s (SLFB3), dan 0,2 m/s (SLFB4) menggunakan software COMSOL Multyphysics 5.1 telah berhasil dilakukan. Pada simulasi ini digunakan densitas arus tetap 300 A/m2 selama pengisian 4 jam dan pengosongan 4 jam dengan istirahat selama 1 menit. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan aliran laminar elektrolit pada SLFB mampu menurunkan nilai tegangan pengisian (charge) dan meningkatkan nilai tegangan pengosongan (discharge). Kecepatan aliran laminar elektrolit pada SLFB tidak berpengaruh terhadap nilai konsentrasi PbO2 dan PbO pada permukaan elektroda positif selama pengisian-pengosongan baterai. Dengan menaikkan kelajuan aliran laminar elektrolit SLFB dapat meningkatkan nilai efisiensi energinya pada range 72,8% - 73,3%. SLFB4 merupakan baterai dengan performa terbaik berdasarkan performa tegangan dan efisiensinya.
IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI DIREKSI KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PT. PERTAMINA DENGAN PT. ASURANSI JIWASRAYA) Syaharani, Nikita
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Business Judgement Rule dalam perkara tindak pidana korupsi pada direksi korporasi BUMN Karen Agustiawan dengan Hary Prasetyo. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang berbentuk yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan doktrin Business Judgment Rule dalam perkara tindak pidana korupsi pada direksi korporasi Karen Agustiawan yang terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (judex juris) dengan Hary Prastyo yang terjadi pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Dalam pertimbangannya, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Sedangkan, apa yang dilakukan oleh Hary Prasetyo sudah keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai dengan adanya tujuan memperkaya diri sendiri.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 259/PDT. SUS-PHI/2021/PN.MDN): Settlement of Termination of Employment Disputes (Study of Decision Number: 259/PDT. SUS-PHI 2021/PN.MDN Syaharani, Nikita; Pamungkas, Yogo
AMICUS CURIAE Vol. 1 No. 1 (2024): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v1i1.19554

Abstract

Termination of Employment (PHK) by an employer is termination of employment whose initiative comes from the employer, due to violations or mistakes committed by workers/labourers due to other factors, such as downsizing employees, closing companies that are losing money, changes in status, and so on. Minutes of bipartite or tripartite negotiations are an absolute requirement for pursuing a dispute at the Industrial Relations Court. The conclusions chosen by the author are conclusions drawn from the point of view of deductive logic. The conclusion of the research is based on a case study of the Decision of the Industrial Relations Court at the Medan District Court Special Class IA number 259/Pdt. Sus-PHI/2021/PN.Mdn: First the Panel of Judges was of the opinion that bipartite and tripartite negotiations had been carried out but these negotiations failed or no agreement was reached, so that the exception of the Defendants stating that the case was aquo which had never been carried out in bipartite negotiations was rejected by the judge. Second, the Judge did not consider the provisions on the remaining unpaid wages/salaries. This has been regulated in Article 61 A of Law Number 13 of 2003 jo. Article 15 Paragraph of Government Regulation Number 35 of 202 which requires employers to pay compensation money to workers whose work relationship is based on PKWT