Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Protection Of Post-Placement Indonesian Migrant Workers In Sampang Regency Resa Rosanawati; Fahri Nur Ilhami; Ferry Wahyu Prasetya; Devi Rahayu
Veteran Justice Journal Vol 3 No 1 (2021): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v3i1.58

Abstract

Abstract Protection of Indonesian Migrant Workers is an obligation of the state and also of the Government were to fulfill the rights of citizens, this protection does not only include during pre-placement and during placement but also post-placement. Law No. 18 of 2017 concerning the protection of the migrant workers' placement is a legal umbrella that was formed to fulfill the rights of Indonesian Migrant Workers. As stated in Article 28 D paragraph 3, it reads that every citizen has the right to get a decent job. Where it is concluded that every citizen has the right to work abroad as well as its protection. The Covid-19 impact is very detrimental to PMIs, especially in terms of PMIs repatriation. The problem in this research is how to implement the protection of post-placement migrant workers. This research is an empirical research or approach research to society and the approach used is a fact approach. The results of this study examined the effectiveness of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers regarding the protection of Post-placement Migrant Workers. Keywords: Indonesian Migrant Workers, Protection, Post-Placement.
ALTERNATIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF GENDER BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MADURA Devi Rahayu; Mishbahul Munir
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.011 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16125

Abstract

Problems faced by Women Migrant Worker partly incurred in connection with the position of their woman role that have occurred since the time of recruitment process until departure and when returning back to their home areas. The presence of a legal loophole in the Law 39 of 2004 is one of the problems. The existence of a gender perspective of regional policy is an effort to guarantee the rights of migrant workers and as a solution to problems related to the position of migrant workers. Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekrutmen sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Terdapatnya celah hukum dalam UU No. 39 tahun 2004 merupakan salah satu persoalannya. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK TANJUNGBUMI MADURA Devi Rahayu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.773 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16204

Abstract

Batik is protected under our Copyright Act as a creation. Society’s awareness and comprehension of the applicable copyright law, in particular small and medium industry, is still low. Correct enforcement of Copyright Act and promotion of legal awareness is needed in order to reach a prosperous society.Batik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya pengusaha Industri Kecil Menengah terhadap hak cipta masih rendah. Diperlukan penerapan Undang- Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Penguatan Hukum Berbasis Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Anak Devi Rahayu
RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i2.1234

Abstract

Karakter masyarakat Madura yang dikenal sebagai pekerja keras dan tanpa menyerah dalam kondisi apapun dan di manapun bukan rahasia lagi. Namun kekhasan budaya tersebut terkadang menampakkan kenyataan hidup yang berbeda. Hal ini terjadi di tiga desa di Kabupaten Pamekasan dan  satu desa di Kabupaten Sumenep. Secara realitas beberapa warga di desa-desa tersebut menjadi pengemis. Menjadi pengemis bagi mereka bukanlah hanya karena alasan ekonomi, melainkan sudah dilakukan secara turun temurun. Saat orang tuanya telah berhasil, pekerjaan menjadi pengemis akan diterus- kan oleh anaknya. Menjadi pengemis bagi anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, karena akan mempengaruhi psikologis anak dan akan mendidik anak menjadi malas bekerja. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja, karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Karenanya diperlukan upaya penanga- nan baik melalui penguatan hukum maupun konteks pemberdayaan keluarga untuk memutus mata rantai agar anak tidak dipekerjakan sebagai pengemis. Kata Kunci : penanganan, pemberdayaan, ekploitasi, pekerja anak 
Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 di Madura devi rahayu
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i2.2173

Abstract

Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam ketentuan UU No 39 Tahun 2004 pasal 81 ayat (1) membenarkan kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah. Kenyataannya pemberlakuan moratorium di beberapa negara ternyata semakin meningkatkan jumlah TKI ilegal dan menambah pengangguran di daerah kantong TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan kebijakan moratorium baik secara teori maunpun aturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif . Data yang  diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari studi dokumen. Sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan pendapat ahli hukum. Analisa data dilakukan dengan content analisis.Kata kunci : moratorium, perlindungan, pengiriman TKI
Peningkatan Keterampilan Perempuan Adat Dusun Beleq, Lombok Utara Melalui Pelatihan Sabun dari Minyak Jelantah Gian Anggraeni Andriyanto; Khairul Rizal; Devi Rahayu; Nuraziana Wasabisu; Zahra Dwi Cendani; Melan Damayanti Sardi; Risqa Nabila; Yovi Widianto
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13879567

Abstract

Perempuan adat menjadi bagian dari masyarakat adat yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga ketahanan hidup komunitas adat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelatihan. Pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan perempuan adat. Pelatihan sabun minyak jelantah ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan perempuan adat Dusun Beleq. Pelatihan sabun minyak jelantah ini menggunakan metode sosialisasi dan metode praktik. Adapun langkah-langkah yang digunakan mulai dari perencanaa, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat didapatkan bahwa perempuan adat Dusun Beleq memiliki potensi dan semangat belajar untuk meningkatkan keterampilan mereka. Perempuan adat Dusun Beleq dapat membuat sabun dari minyak jelantah dengan baik saat praktik langsung. Perempuan adat diharapkan dapat didorong potensinya untuk dapat dikembangkan keterampilannya. Selain itu perempuan adat juga dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh berbagai pihak yang kompeten. Peran pemerintah desa Gumantar sangat penting untuk keberlanjutan program, karena Perempuan adat Dusun Beleq sangat membutuhkan program-program peningkatan dan pengembangan keterampilan sebagai upaya mereka untuk meningkatkan ekonomi local.