Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RechtIdee

Penguatan Hukum Berbasis Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Anak Devi Rahayu
RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i2.1234

Abstract

Karakter masyarakat Madura yang dikenal sebagai pekerja keras dan tanpa menyerah dalam kondisi apapun dan di manapun bukan rahasia lagi. Namun kekhasan budaya tersebut terkadang menampakkan kenyataan hidup yang berbeda. Hal ini terjadi di tiga desa di Kabupaten Pamekasan dan  satu desa di Kabupaten Sumenep. Secara realitas beberapa warga di desa-desa tersebut menjadi pengemis. Menjadi pengemis bagi mereka bukanlah hanya karena alasan ekonomi, melainkan sudah dilakukan secara turun temurun. Saat orang tuanya telah berhasil, pekerjaan menjadi pengemis akan diterus- kan oleh anaknya. Menjadi pengemis bagi anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, karena akan mempengaruhi psikologis anak dan akan mendidik anak menjadi malas bekerja. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja, karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Karenanya diperlukan upaya penanga- nan baik melalui penguatan hukum maupun konteks pemberdayaan keluarga untuk memutus mata rantai agar anak tidak dipekerjakan sebagai pengemis. Kata Kunci : penanganan, pemberdayaan, ekploitasi, pekerja anak 
Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 di Madura devi rahayu
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i2.2173

Abstract

Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam ketentuan UU No 39 Tahun 2004 pasal 81 ayat (1) membenarkan kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah. Kenyataannya pemberlakuan moratorium di beberapa negara ternyata semakin meningkatkan jumlah TKI ilegal dan menambah pengangguran di daerah kantong TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan kebijakan moratorium baik secara teori maunpun aturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif . Data yang  diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari studi dokumen. Sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan pendapat ahli hukum. Analisa data dilakukan dengan content analisis.Kata kunci : moratorium, perlindungan, pengiriman TKI