Garuda - Garba Rujukan Digital

RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Candra, Septa
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 2, No 2 (2013): August 2013
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v2i2.76

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep restorative justice dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi, patut pula untuk dipertimbangkan model restorative justice ini menjadi bagian dari pendekatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi selama ini. Dalam perkembangannya prinsip restorative justice sudah diintrodusir melalui sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP dan diversi terhadap anak, terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara stakeholders hukum pidana (pelaku, korban, masyarakat dan negara). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.Restorative justice is a new approach model to solve criminal matters. Restorative justice model is an approach that has actually been used in several countries with focus its approach to offenders, victims and the community in the process of settlement of legal cases that have happened among them. Even though the model has still been widely debated in the level of theory, but in fact, it still grows and exists, also influences policy and practice of the law in many countries. Based on the reasons, the focus of this study, namely: How is a mechanism of a restorative justice approach in solving legal cases in Indonesia? How is the concept of restorative justice that can be a part of the reform of criminal law in the future? The research applies descriptive analysis study and uses qualitative method. The result of the study shows that Indonesia as a law state with criminal figures relatively high ought also to be considered that the model of restorative justice may become an approach for solving legal cases. Restorative justice principles in development have already been introduced through a number of provisions in the Criminal Code Bill and diversion of children, especially to provide a balance among stakeholders in criminal law (perpetrators, victims, community and nation). Of course, this model is expected to be a part of the Indonesian criminal law reform in the future to bring justice, certainty and expediency as the purpose of the law itself.

Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang Septa Candra
Jurnal Cita Hukum Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i1.2979

Concept of Criminal Liability in the Future of National Criminal Law. Separating criminal offense and libility would create a more comprehensive and systematic order towards penal code. This dualistic view implied that the formulation of criminal law only contain actus reus as an objective elements, while mens rea becomes the elements of criminal offense. The view also affect the liability concept. Based on this conception, the future national criminal law would be based on the actions and the doers (daad-dader-strafrecht). DOI: 10.15408/jch.v1i1.2979

Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Septa Candra
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 3 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang administratif, menyebabkan perumusan yang “buruk” dan sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda. Walaupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan, namun demikian belum memberikan acuan yang jelas dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum);

The Comparison of the Criminal Code and Draft Criminal Code Formulations of Crimes against Religion and Religious Life Septa Candra; Chairul Huda
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i3.30011

Perumusan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Tulisan ini membahas terkait bagaimana bentuk perumusan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam KUHP dan RKUHP mendatang. Bentuk penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan RKUHP telah mengadakan perubahan yang mengarah pada “konkretisasi” dan “objektifikasi” tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, sehingga prinsip lex certa dan lex stricta benar-benar diperhatikan. RKUHP juga telah lebih maju dalam merumuskan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yang didasarkan pada pemikiran tentang penghormatan terhadap hak beragama sebagai hak asasi yang dilindungi Konstitusi. Semoga dengan diberlakukannya RKUHP dapat menjadi solusi dalam penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama di Indonesia masa mendatang.

The Comparison of the Criminal Code and Draft Criminal Code Formulations of Crimes against Religion and Religious Life Septa Candra; Chairul Huda
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i3.30011

The formulation of criminal acts against religion and religious life in Indonesian laws and regulations still leaves various problems. This article discusses the form of formulation of criminal offenses against religion and religious life in the upcoming Criminal Code and RKUHP. The form of this research is normative juridical with legal, conceptual and case approaches. The results of this study indicate that the RKUHP has made changes that lead to "concretization" and "objectification" of crimes against religion and religious life, so that the principles of lex certa and lex stricta are truly considered. The RKUHP has also been more advanced in formulating crimes against religion and religious life based on the notion of respect for the right to religion as a human right protected by the Constitution. Hopefully the enactment of the RKUHP can be a solution in law enforcement against various crimes against religion and religious life in Indonesia in the future.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING YANG TIDAK TERDAFTAR DAN BERIZIN Ali Akbar; Arina Syechbubakar; Septa Candra
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.793

Abstrak- Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, praktismembuat peluang besar meningkatnya angka industri Fintech di Indonesiamenjadi semakin prospektif dan semakin banyak pula masyarakat menggunakanteknologi pada sektor finansial yakni melalui transaksi pinjam meminjam online,dalam hal ini Fintech berbasis Peer To Peer Lending. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitursebagai konsumen sektor jasa keuangan pada layanan pinjam meminjam uangberbasis teknologi informasi (Fintech P2PL) dan penegakan hukum terhadapperusahaan penyelenggara layanan Fintech P2PL ditinjau dari POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiInformasi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukumnormatif. Kerangka Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum.Kesimpulan penelitian adalah bahwa perlindungan hukum terhadap krediturFintech P2PL belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Financial Technology, Otoritas Jasa Keuangan

ENERGI GEOTHERMAL DALAM ATURAN, MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DAN SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DI MASYARAKAT (GEOTHERMAL ENERGY IN RULES, ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND COMMUNITY CONFLICT SOLUTIONS) Sauni, Herawan; Fernando, Zico Junius; Candra, Septa
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.969

Energi panas bumi (geothermal) adalah panas yang berasal dari bawah permukaan bumi. Energi panas bumi disebut juga sebagai salah satu energi terbarukan. Lokasi di kawasan vulkanik aktif ("cincin api") menjadikan Indonesia salah satu pemimpin dunia dalam produksi energi panas bumi (geothermal). Namun pengembangan pembangunan energi panas bumi, banyak masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan pemerhati lingkungan telah menyuarakan ketidaksetujuan dan penentangannya dengan berbagai cara serta menimbulkan kosekuensi hukum dalam kenyataanya dilapangan dikarenakan berpotensi merusak lingkungan, edukasi yang kurang dan tidak terdapat titik temu antara pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian dipakai adalah metode pendekatan hukum doktrinal (normative) yang memakai bahan hukum, baik bahan primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai adalah statute approach, conceptual approach, comparative approach, futuristic approach. Hasil dalam penelitian ini memberikan edukasi peraturan tentang pengembangan pembangunan energi panas bumi di Indonesia. Melihat kelebihan, kekurangan serta hambatan pembangunan energi panas bumi serta memberikan solusi penyelesaian konflik dengan cara penyelesaian sengketa sengketa alternatif (ADR) sebagai pendekatan ampuh untuk menyelesaikan konflik di luar Pengadilan dan merupakan tanggapan atas ketidakpuasan terhadap proses litigasi serta mencarikan langkah seperti Sosialisasi dan Mitigasi (socialization and mitigation), pendekatan adat istiadat (customary approach) dan dialog komprehensif (comprehensive dialogue) ditengah konflik pemerintah dan masyarakat.

Anti-Corruption Village: A Solution to Preventing Crime of Corruption and Good Governance in Village Candra, Septa; Fernando, Zico Junius
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3110

Anti-corruption village is a concrete manifestation of community participation in preventing criminal acts of corruption. Therefore, this research aimed to eradicate corruption in Indonesia from village level serving as an important indicator and responsible for large amounts of funds. By establishing anti-corruption village, funds were more accountable for optimal development. Meanwhile, doctrinal legal research using primary, secondary, and tertiary legal materials was adopted with statute, conceptual, comparative, and futuristic methods. A descriptive-prescriptive nature was used with the examination of the data or materials through content analysis. The results showed that anti-corruption village program initiated by Corruption Eradication Commission (KPK) disseminated the importance of building integrity and anti-corruption values among government and village community. Additionally, this program functioned as a pilot project to prevent corruption and oversee the development of village community.

The Principle of Presumption of Innocence: Ensuring Suspect Rights During the Investigation Process Suhendar, Suhendar; Candra, Septa
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44719

This study aims to determine the implementation of the suspect's rights as a manifestation of the presumption of innocence at the investigation level. To identify the obstacles to implementing the suspect's rights during the examination process at the investigative level. The type of research used is a normative research type, based on the results of the research conducted, in the implementation of the suspect's rights in the examination process regardless of whether it is proven or not, the suspect is still protected by various rights protections including the right to be examined immediately, the right to provide information freely or in a very simple sense during the examination there is no pressure or physical violence during the examination, but there is still one right that is not by the suspect's rights regulated in the Criminal Procedure Code, namely the suspect does not receive legal assistance. In the implementation of the suspect's rights, there are several obstacles, including the unprofessionalism of investigators in conducting investigations, the behavior and actions of law enforcement officers due to the suspect's ignorance or lack of understanding of the rights that should be obtained as a suspect, and suspects who do not understand the importance of legal assistance, dishonesty and transparency of suspects in the integration process (examination), and uncooperative suspects usually act passively and are silent.

The Comparison of the Criminal Code and Draft Criminal Code Formulations of Crimes against Religion and Religious Life Candra, Septa; Huda, Chairul
Jurnal Cita Hukum Vol. 10 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i3.30011

The formulation of criminal acts against religion and religious life in Indonesian laws and regulations still leaves various problems. This article discusses the form of formulation of criminal offenses against religion and religious life in the upcoming Criminal Code and RKUHP. The form of this research is normative juridical with legal, conceptual and case approaches. The results of this study indicate that the RKUHP has made changes that lead to "concretization" and "objectification" of crimes against religion and religious life, so that the principles of lex certa and lex stricta are truly considered. The RKUHP has also been more advanced in formulating crimes against religion and religious life based on the notion of respect for the right to religion as a human right protected by the Constitution. Hopefully the enactment of the RKUHP can be a solution in law enforcement against various crimes against religion and religious life in Indonesia in the future.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search