Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINA Siregar, Thogu Ahmad; Sianturi, Petrus Richard
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i2.3702

Abstract

Data shows a high number of  under-age or child marriages Indonesia. A related phenomenon is number of dispensation requested to the court to conduct marriage in case one or both couples are under age. Reason for this practice may be escape route from poverty, or as a more common justification to prevent sexual intercourse outside marriage (fornication) considered per se immoral.  Meanwhile, drafter of the Indonesian Criminal Code decides to criminalize sexual intercourse outside marriage.   The author, using a descriptive analytical approach, suggest that, at the abstract level, a contradiction exist between the rule of allowing the granting of court dispensation and the rule purporting to criminalize sex outside marriage.  Dispensation, in the final analysis, may be used to de-criminalize sex between under age couples. 
Sistem Pembuktian Terbalik Berbasis Inovasi Teknologi dalam KUHAP untuk Penanganan Kejahatan Siber Sianturi, Petrus Richard
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1551

Abstract

Perkembangan teknologi memunculkan fenomena kejahatan siber yang hingga saat ini sangat masif terjadi. Kejahatan siber telah berkembang dalam beragam jenis. Kecanggihan teknologi memungkinkan kejahatan siber dilakukan dengan beragam alat dan cara, sehingga sulit untuk dilakukan penanganannya dalam logika sistem pembuktian konvesional sebagaimana saat ini berlaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pembuktian negatif tidak dapat digunakan untuk penegakan hukum yang efektif atas kejahatan siber dan sekaligus menjelaskan bagaimana sistem pembuktian terbalik perlu dimaksimalkan dalam pengaturannya pada hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini menemukan potensi diberlakukannya sistem pembuktian terbalik tanpa mengurangi perlindungan atas hak-hak terduga pelaku atau terdakwa dengan syarat integrasi proses penegakan hukum dengan sistem teknologi itu sendiri. Penelitian ini berkesimpulan bahwa proses penegakan hukum perlu mempertimbangkan penguatan kapasitas tekonologi pada kepolisian and kejaksaan serta penggunaan teknik pembuktian forensik digital dengan beragam jenis dan bentuknya. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik perlu diatur dalam KUHAP mendatang.
DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINA Siregar, Thogu Ahmad; Sianturi, Petrus Richard
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i2.3702

Abstract

Data shows a high number of  under-age or child marriages Indonesia. A related phenomenon is number of dispensation requested to the court to conduct marriage in case one or both couples are under age. Reason for this practice may be escape route from poverty, or as a more common justification to prevent sexual intercourse outside marriage (fornication) considered per se immoral.  Meanwhile, drafter of the Indonesian Criminal Code decides to criminalize sexual intercourse outside marriage.   The author, using a descriptive analytical approach, suggest that, at the abstract level, a contradiction exist between the rule of allowing the granting of court dispensation and the rule purporting to criminalize sex outside marriage.  Dispensation, in the final analysis, may be used to de-criminalize sex between under age couples.