Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINA Siregar, Thogu Ahmad; Sianturi, Petrus Richard
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i2.3702

Abstract

Data shows a high number of  under-age or child marriages Indonesia. A related phenomenon is number of dispensation requested to the court to conduct marriage in case one or both couples are under age. Reason for this practice may be escape route from poverty, or as a more common justification to prevent sexual intercourse outside marriage (fornication) considered per se immoral.  Meanwhile, drafter of the Indonesian Criminal Code decides to criminalize sexual intercourse outside marriage.   The author, using a descriptive analytical approach, suggest that, at the abstract level, a contradiction exist between the rule of allowing the granting of court dispensation and the rule purporting to criminalize sex outside marriage.  Dispensation, in the final analysis, may be used to de-criminalize sex between under age couples. 
Sistem Pembuktian Terbalik Berbasis Inovasi Teknologi dalam KUHAP untuk Penanganan Kejahatan Siber Sianturi, Petrus Richard
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1551

Abstract

Perkembangan teknologi memunculkan fenomena kejahatan siber yang hingga saat ini sangat masif terjadi. Kejahatan siber telah berkembang dalam beragam jenis. Kecanggihan teknologi memungkinkan kejahatan siber dilakukan dengan beragam alat dan cara, sehingga sulit untuk dilakukan penanganannya dalam logika sistem pembuktian konvesional sebagaimana saat ini berlaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pembuktian negatif tidak dapat digunakan untuk penegakan hukum yang efektif atas kejahatan siber dan sekaligus menjelaskan bagaimana sistem pembuktian terbalik perlu dimaksimalkan dalam pengaturannya pada hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini menemukan potensi diberlakukannya sistem pembuktian terbalik tanpa mengurangi perlindungan atas hak-hak terduga pelaku atau terdakwa dengan syarat integrasi proses penegakan hukum dengan sistem teknologi itu sendiri. Penelitian ini berkesimpulan bahwa proses penegakan hukum perlu mempertimbangkan penguatan kapasitas tekonologi pada kepolisian and kejaksaan serta penggunaan teknik pembuktian forensik digital dengan beragam jenis dan bentuknya. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik perlu diatur dalam KUHAP mendatang.
DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINA Siregar, Thogu Ahmad; Sianturi, Petrus Richard
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i2.3702

Abstract

Data shows a high number of  under-age or child marriages Indonesia. A related phenomenon is number of dispensation requested to the court to conduct marriage in case one or both couples are under age. Reason for this practice may be escape route from poverty, or as a more common justification to prevent sexual intercourse outside marriage (fornication) considered per se immoral.  Meanwhile, drafter of the Indonesian Criminal Code decides to criminalize sexual intercourse outside marriage.   The author, using a descriptive analytical approach, suggest that, at the abstract level, a contradiction exist between the rule of allowing the granting of court dispensation and the rule purporting to criminalize sex outside marriage.  Dispensation, in the final analysis, may be used to de-criminalize sex between under age couples. 
Sosialisasi UU ITE dan Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pengguna Media Sosial di SMA Katolik Santo Yusup Surabaya Gondowidjaja, Michael; Sianturi, Petrus Richard; Mayasari, Dian Ety
Abdimas Mandalika Vol 5, No 3 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v5i3.37632

Abstract

Abstract: The purpose of implementing this community service activity is to avoid negative impacts both as perpetrators or victims such as bullying, spreading fake news which is a crime, so it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization of the ITE Law aimed at knowing the applicability of the ITE Law which contains legal sanctions for violators of the law on social media. The method of implementing community service activities is carried out by lecture and discussion methods as part of interaction with students. The stages of implementing community service activities which are part of the tridharma of higher education have 3 stages. The first is an internal meeting to determine the topic of the community service implementation activity. The second is the target which is part of achieving the target of community service activity participants, because the topic of socialization of the ITE Law so that participants are wiser in using social media is high school students who are part of social media users who must be given understanding and awareness in using social media, then the activity is carried out targeting high school students. The high school that became the location of the community service activity was Santo Yusup Catholic High School Surabaya because at the time of offering the topic the high school agreed to it as a provision of understanding so that its students would be wise in using social media..Abstrak: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar terhindar dari dampak negatif baik sebagai pelaku atau korban seperti terjadinya perundungan, penyebaran berita bohong yang merupakan tindak kejahatan, maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi UU ITE bertujuan mengetahui keberlakuan dari UU ITE yang susbtansinya berisi tentang sanksi hukum bagi pelanggar hukum di media sosial. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi sebagai bagian interaksi dengan siswa-siswi. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi ada 3 tahap. Pertama adalah rapat internal untuk menentukan topik kegiatan pelaksanaan pengabdian  masyarakat. Kedua adalah sasaran yang menjadi bagian pencapaian target peserta kegiatan pengabdian masyarakat, berhubung topik tentang sosialisasi UU ITE agar peserta semakin bijak dalam bermedia sosial adalah siswa-siswi SMA yang merupakan bagian pengguna media sosial yang harus diberi pemahaman dan kesadaran dalam penggunaan media sosial, maka kegiatan dilakukan dengan sasaran siswa-siswi SMA. Adapun SMA yang menjadi tempat kegiatan pengabdian adalah SMA Katolik Santo Yusup Surabaya karena pada saat penawaran topik pihak SMA menyetujuinya sebagai bekal pemahaman agar siswa-siswinya bijak dalam bermedia sosial.