Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

JUAL BELI UANG DENGAN UANG BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM, PERATURAN DAERAH DAN SURAT EDARAN WALIKOTA SAMARINDA Mahmud, Raudah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5865

Abstract

Penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menukar sudah menjadikebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Pada zaman Rasulullah SAW,uang kertas belum hadir menjadi suatu alat tukar seperti saat ini,kemunculannya menimbulkan berbagai permasalahan baru yang perlu danharus dibahas secara Islami dan maqashid Syariah sehingga tidakmelenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Fenomena jual beli uang dengan uang ini sering terjadi ketika mendekati hari-hari besar sepertilebaran Idul Fitri umat Islam. Bisnis jual beli uang dengan uang denganalasan apapun tidak dibenarkan, meskipun transaksi antara kedua belahpihak tersebut dilakukan secara ridha, ikhlas dan tidak ada paksaan daripihak manapun, tetap saja ketentuan hukum tidak dapat berubah, transaksitersebut tetap statusnya riba. Hal ini diperkuat dengan Surat edaranwalikota Samarinda No 186.6/1074/012.01 terkait larangan perdaganganuang yang ditandatagani pejabat Wali Kota Samarinda pada 24 Mei 2018.Edaran ini diterbitkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturanagama tentang riba dan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum, tidakada larangan dan sanksi khusus terkait kegiatan jual beli uang denganuang seperti pada fenomena praktik penukaran uang. Hanya saja mengaturketertiban umum bagi para pengusaha-pengusaha penukar uang agarkegiatannya tidak mengganggu ketertiban umum di daerah tersebut.
Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Saputro, Diyon Ari; Pujiastuti, Nanik; Mahmud, Raudah
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 21, No 3 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v21i3.6635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel random sampling dengan rumus solvin taraf kesalahan 10%, sehingga total sampel 43 orang. Pengambilan data menggunakan kuesioner, kemudian analisis data menggunakan rumus Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana. Berdasarkan analisis data nilai korelasi r hitung = 0.759 > r tabel = 301. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, nilai Koefisien Determinasi (R Square) = 0.577, maka pengaruh variabel independen (Good Governance) terhadap variabel dependen (Pelayanan Publik) adalah sebesar 57%, sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel diluar dari pada penelitian. Kemudian nilai konsisten variabel Good Governance = 11.951 dan setiap penambahan 1% variabel Pelayanan Publik = 0.756, Koefsisen Regresi tersebut bernilai/mengarah positif, nilai signifikan = 0.000 < 0.005. Berdasarkan nilai t hitung = 7.475 > t tabel = 2.017, Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai positif Variabel Independen Good Governance (X) terhadap Variabel Dependen Pelayanan Publik (Y), dengan demikian terjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan Hipotesis Alternatif terbukti kebenarannya.
Evaluasi Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda suhardiman, suhardiman; Jamiah, Jamiah; Mahmud, Raudah
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 24, No 3 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v24i3.9355

Abstract

The purpose of this study is to describe the evaluation of Mayoral Regulation No. 35 of 2014 concerning Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) in Sungai Kunjang Sub-district, Samarinda City and to identify the supporting and inhibiting factors of the evaluation of Mayoral Regulation No. 35 of 2014 concerning Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) in Sungai Kunjang Sub-district, Samarinda City. This research was conducted at the Sungai Kunjang Sub-district office, Samarinda City. This research type is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through library research and field research using observation, interviews, and documentation methods. Data sources were obtained using purposive sampling and accidental sampling techniques. Data analysis used an interactive data analysis model developed by Miles and Huberman (in Sugiyono 2013). Based on the results of this study, it shows that Mayor Regulation No. 35 of 2014 concerning PATEN in Sungai Kunjang District has been implemented but has not been optimal because there are still obstacles in its implementation which can be seen from inadequate facilities and infrastructure, lack of human resources in Sungai Kunjang District and people who do not understand PATEN.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Walikota No.35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013). Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Peraturan Walikota No.35 Tahun 2014 tentang PATEN di Kecamatan Sungai Kunjang  sudah terlaksana namun belum maksimal karena masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaanya bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang dan masyarakat yang tidak memahami PATEN.