Garuda - Garba Rujukan Digital

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DIARE BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DUSUN JOMBE TENGAH DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO Azis, Rahmawati; Winarsih, Rini; Irmawati, Irmawati
(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) Vol 6, No 1 (2021): JIMKesmas (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat)
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jimkesmas.v6i1.16767

AbstrakDiare (Gastroentritis) merupakan terjadinya buang air besar secara berlebih dengan frekuensi lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih 3 kali pada anak. Konsistensi dari feses encer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit diare berbasis kearifan lokal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Jombe dengan menggunakan total sampling sebanyak 70 responden. Instrument penelitian yang digunakan kuesioner yang diolah dalam bentuk analisis univariat. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang gambaran penanggulangan penyakit diare berbasis kearifan lokal dimana didapatkan Pengetahuan sebanyak 25,7% kurang dan 74,3% baik sedangkan sikap dan tindakan masing-masing sebanyak 31,4% kurang dan 68,8% baik. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Jombe melakukan pengobatan tradisional untuk penyakit diare seperti daun pepaya , daun jambu biji, teh pekat dan urut tumit kaki. Pengobatan ini dilakukan secara turun-temurun dan masih digunakan oleh masyarakat Jombe. Kata kunci: Diare, Pengetahuan, Sikap dan TindakanÂ

Changes in Agriculture Land Usage for Development of Housing (Studies in Tambakrejo Village Jombang District) Andri, Muhammad; Winarsih, Rini; Rafiie, Mohammad
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44881

The rise of housing development by developers on active agricultural land means the government must ensure national food security. Although Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land has been enacted, the reality is that in many cities many agricultural lands close to urban areas have been converted into residential areas. This is the background for the author to examine "The Legal Certainty Aspects in Conversion of Agricultural Land for Housing (Study in Banjardowo Village, Jombang District, Jombang Regency)”. This research uses a statue approach combined with a case approach so that it is normative juridical. The process of analyzing this data was carried out descriptively analytically, namely examining the conversion of agricultural land into housing based on Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land (UU PLP2B) and also associated with the regional spatial plan of Jombang district. The legal consequences of changing the use of agricultural land for housing development if it violates the provisions of the UU PLP2B in the sense that the changed agricultural land is classified as LP2B, then even if it already has a licensing document, it is null and void. For this reason, it must be handled seriously by applying the sanctions contained in Article 70 of the UU PLP2B.The Jombang District Government's efforts to overcome the many changes in the use of agricultural land for housing development have preventively conducted socialization related to the UU PLP2B, accompanied by stipulating Jombang District Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan of Jombang District for 2021-2041. Also through the relevant agencies, namely the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), the Agriculture Office, the National Land Agency (BPN), the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), and the Regional Development Planning Agency of Jombang Regency, focus, select and organize in carrying out their coordination related to licensing services. Repressively, it is to increase supervision of developers related to license ownership and deal with problems of violations of the PLP2B Law thoroughly in order to foster a deterrent effect for developers or other community members.

SENGKETA TANAH DALAM PENJUALAN TANAH KAS DESA: (STUDI KASUS DESA NGRIMBI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010–2014) Sucipto, Sucipto; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11106

The purpose of this study was to describe and analyze the stages of land disputes that occurred in Ngrimbi Village due to land sales carried out by the Ngrimbi Village Head for the period 2008-2012 using Simoe Fisher's conflict theory. This research is a qualitative research with the type of case study research. Data collection techniques in this study used interview and observation techniques. The results of this study indicate that conflict occurs in five stages: pre-conflict, confrontation, crisis, consequence, and post-conflict. The pre-conflict was marked by the formation of an agency to restore village assets by the village head and deliberately appointing his family as chairman. This action was carried out without coordination with the BPD and without the knowledge of the community. The village assets returned were village land, but the land was sold so that the people who knew did not accept it. The conflict continued to the confrontation stage with demonstrations and minor clashes between the community and supporters of the village head. In the next stage, a crisis occurs as the peak of the conflict is marked by mutual reports between the two parties. As a result, the village head and his family who were appointed to lead the village asset recovery agency were punished and received persecution from the community. The post-conflict itself was seen after several years had passed with the election of a new village head who tried to end all disputes by holding deliberations so that the community would know that the village assets in the form of land had been returned to the village.

IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI JOMBANG Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12110

Sesungguhnya kebijakan publik tentang pelayanan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan berbagai alternatif implikasi pelaksanaannya. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena tidak semua pelaku usaha bisa memenuhi sistem aplikasi secara online yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Penulis mengkaji kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Jombang dan bagaimana mengatasinya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Metode analisa data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis dan menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sesungguhnya. Implementasi pelayanan perizinan berusaha secara online melalui Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jombang mulai diterapkan setelah adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) lebih tepatnya pada 1 Oktober 2018. Kendala yang dihadapi adalah tentang kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang OSS dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang itu sendiri, serta kurangnya sarana prasarana guna mengakses internet yang memadai yang dimiliki pelaku usaha. Pemerintah Daerah Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Penanganan terhadap kendala juga telah dilakukan dengan memberikan pendampingan untuk pendaftaran dan pengisian izin usaha melalui OSS, juga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang harus dilakukan sinkronisasi dengan tugas dan kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yaitu akses internet berkecepatan tinggi dan komputer yang mendukung agar proses administrasi tersebut berjalan dengan lancar

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) : (Studi Kasus di PT. Pradipta Perkasa Makmur – Jombang) Siswanto, Toni; Winarsih, Rini; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12205

Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak. Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?. Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan, menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur PT. Pradipta Perkasa Makmur adalah bahwa PT. Pradipta Perkasa Makmur menyerahkan pekerjaan penunjang kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Kedudukan hukum dari serikat pekerja/ serikat buruh pada perusahaan tersebut tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab Jombang meng-induk pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Hal inilah yang menjadi error in persona sehingga menjadi factor penentu tidak tercapaianya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan PT. Pradipta Perkasa Makmur.

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Di Klinik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kebidanan wulan Yulianik Mulyowati, Catur; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13104

Kesehatan merupakan hak asasi manusia pada diri seseorang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang umum dan layak. Upaya kesehatan dikatakan berhasil dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan, sarana dan prasana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak - pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Sebagai tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur. Perlindungan Bidan dalam melakukan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional. Melakukan tindakan di luar kewenangan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang menimbulkan kerugian, dapat masuk ke ranah hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, melanggar kode etik dan melanggar perbuatan hukum akan mendapatkan sanksi administratif bahkan sampai sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, terguran tertulis, usulan pemberhentian STR dan SIPB dan usulan pemberhentian jabatannya. Agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diingankan maka bidan sebagai tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan pada Undang – undang yang berlaku, sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur, dan SOP

Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam Darmayani, Mety; Afhami, Sahal; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13109

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maraknya perkawinan yang tidak sah secara Negara (sirri) menimbulkan berbagai masalah seperti kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan terhalangnya hak-hak anak termasuk hak waris. Hal tersebut tentu bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak yang menjamin hak – hak anak sebagai manusia yang harus dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta dampaknya terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan bahan hukum primer Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan sejenisnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah anak diluar perkawinan karena tidak memenuhi kriteria anak yang sah. Dampak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara terhadap hak mewaris anak adalah mendapatkan warisan hanya dari ibunya karena kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan. Namun, jika dilakukan pengajuan asal usul anak, anak biologis berhak menerima waris dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 dan hanya dapat diperoleh melalui keputusan Pengadilan Agama.

PENANGANAN KREDIT MACET TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Ardana, Fransiska; Andri, Muhammad; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14108

Sebuah usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha masyarakat yang meningkatkan kehidupan taraf ekonominya, seiring perkembangan zaman perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM bekerjasama dengan pihak permodalan atau bank dengan tujuan memperbesar usaha tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan diterima. Pihak bank sendiri sebelum melakukan pencairan modal usaha harus mempunyai keyakinan bahwa pihak pelaku usaha mampu menangung pembayaran setiap bulanya dengan jaminan berupa hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Hutang-piutang bagi debitur yang meninggal dunia tidak terlepas adanya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya hal ini menjadi harta peninggalan yang harus di tanggung oleh ahli waris guna menyelesaikan adanya sisa hutang-piutang. Namun faktanya semasa hidupnya pelaku usaha atau debitur mengikatkan hutangpiutang beserta perikatan asuransi jiwa kredit, maka semua sisa hutangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Upaya yang harus dilakukan ahli waris agar tidak terjadi wanprestasi, melakukan klaim asuransi dengan dasar sebagai pemegang polis pengganti dari debitur yang meninggal dunia, jika perusahaan asauransi tidak mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa, maka perlindungan hukum bagi ahli waris menempuh upaya hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat di simpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini pihak ahli waris selaku pengganti dari pewaris wajib melakukan pelunasan sisa hutangnya dengan dasar adanya asuransi jiwa kredit yang mana menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, guna pengambilan jaminanan berupa sertifikat atau sering disebut dengan hak tanggungan. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarannya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search