Articles
<![CDATA[Ideal Construction of Collective Wealth Sharing ]]>
<![CDATA[Muhammad Andri]]>;
<![CDATA[Haris Budiman]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v8i2.4138
<![CDATA[This article discusses the issue about collective wealth sharing. In principle of Islam does not regulate the detail of collective wealth sharing except according to syirkah, but in the Marriage Law that any wealth is obtained during the marriage period becomes joint wealth, regardless of who works or obtains the assets and in whose name, as long as the wealth is not an inheritance, gift or inheritance, and there is not marriage agreement in terms of joint ownership. With the problem of how the ideal construction of distribution wealth sharing for wife who has income. The research method uses normative juridical research with case and approach regulations . The results of this research proves that distribution wealth sharing for wife who works and does not forget the responsibilities and duties as a wife, then when a divorce occurs, the distribution of joint wealth can deviate from the law (Article 97 KHI) this is in accordance with the Supreme Court decision MA No. 266K / AG / 2010 with the wife's acquisition of 3/4 share, while the husband's remaining is 1/4 share. Meanwhile, in the decision of the Banjarnegara Religious Court Number 1372 / Pdt.G / 2011 / PA.Ba. In this verdict, a wife gets more share than the husband gets, with the husband's share being 2/5 and the wife 3/5 of the share. This decision provides a sense of justice, and this is an ideal construction in the distribution of collective wealth by considering the principle of balance.Keywords: Ideal Construction, Distribution, Joint Wealth,]]>
<![CDATA[Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan ]]>
<![CDATA[Muhammad Andri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v1i1.11
<![CDATA[Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) sangat jelas mengahruskan pencatatan perkawinan, namun kenyataan di kalangan masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak di catatkan hal ini terbukti dengan adanya sidang isbat nikah di indonesia seperti di pengadilan tinggi agama Jawa timur telah mengabulkan perkara permohonan (voluntair) sebesar 679 perkara yang dikabulkan sesuai dalam laporan kinerja Pengadilan Tinggi Agama tahun 2019. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikelnya ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Dalam temuannya bahwa implikasi isbath nikah terhadap status istri, anak dan harta perkawinan dalam perkawinan dibawah tangan, bahwa dengan adanya isbat nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 memiliki akibat hukum apabila dilakukan permohonan pengesahan perkawinan yang berimplikasi jaminan hukum hubungan perkawinan suami dan istri, anak dan akte kelahirannya, harta dalam perkawinan dapat memperolah jaminan hukum.]]>
<![CDATA[URGENCY OF SHULH IN DIVORCE CASE IN PANDEMIC COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Andri (Universitas Darul Ulum Jombang )]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.4246
<![CDATA[Membangun keluarga merupakan hak setiap warga dan dijamin oleh undang undang (pasal 28 B UUD 1945 Amandemen) maraknya kasus perceraian disaat masa pandemi covid-19 sangat memprihatinkan terjadi peningkatan yang signifikan upaya yang perlu dilakukan men-shulh perkara peceraian di masa wabah pandemi covid-19 perlu adanya peraturan sebagai payung hukum, dengan permasalahan urgensi shulh dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama selama masa Pandemi Covid-19, metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan analisanya menggunakan metode desktiptif analisis hasil penelitian ini bahwa men-shulh perkara perceraian merupakan hal yang sangat penting dalam implementasinya shulh pada perkara perceraian dipengadilan agama telah berbasis aplikasi online dengan model e litigation atau e court dalam hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta dapat dilihat turunan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara elektronik dipengadilan kemudian dikembang menjadi e-court, maka dengan adanya wabah covid-19 upaya mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dilakukan dengan daring atau menggunakan perangkat audio visual. ]]>
<![CDATA[Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Abdul Rochim]]>;
<![CDATA[Muhammad Andri]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): Justicia Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.329 KB)
|
DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130
<![CDATA[Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya]]>
<![CDATA[MENINGKATNYA PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JOMBANG ]]>
<![CDATA[muhammad andri]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Justicia Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.418 KB)
|
DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.241
<![CDATA[ Perkawinan merupakan ibadah yang lama dan pernikahan yang damai dan tentram merupakan dambaaan bagi semua manusia dimuka bumi ini. kondisi terkini dimana seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tersendiri dalam keluarga. Di Wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur juga meningkat angka percaraian selama masa pandemi covid. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama kabupaten jombang. Bagaimana upaya yang harus diakukan untuk mengurangi angka perceraian. tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan suami dan faktor yakni perilaku atau perselingkuhan. Upaya menekan terjadinya perceraian adalah dengan program Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah.Dan mengembangkan Pusat layanan Keluarga Sakinah. ah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG. ]]>
<![CDATA[Wahyu Febriono]]>;
<![CDATA[Muhammad Andri]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): Justicia Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.359 KB)
|
DOI: 10.32492/yusticia.v8i1.303
<![CDATA[Penegakan hukum pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran yang bahwasanya, Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara serta tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan, keadilan, bisa melayani masyarakat dengan setulus hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum empiris. Sumber datanya badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan kabupaten jombang dengan pengumpulan data dilakukan teknik yang digunakan dengan melakukan penelitian, studi pustaka. Diperoleh temuan hasil penelitian yaitu : Dalam penegakan]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ade irwina Safitri]]>;
<![CDATA[Zulis Mariastutik]]>;
<![CDATA[Muhammad Andri]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Justicia Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.647 KB)
|
DOI: 10.32492/justicia.v11i1.697
<![CDATA[Gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan.Perbincangan masalah gono gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit - belit, bahkan sering memanas dalam sidang - sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Lalu Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap gono gini? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Didalam hukum fiqih islam pembahasan harta gono gini tidak membahas secara rinci tentang pembagian harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.]]>
<![CDATA[Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang ]]>
<![CDATA[Maya Shofia]]>;
<![CDATA[Muhammad Andri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v3i2.71
<![CDATA[The applicable law has also been updated to adapt to the current situation and time, if it is deemed irrelevant then the applicable law will be abolished and replaced. With the new law, there will be impacts that arise both in society and in law enforcement officials. Consideration of the decision of the Religious Courts in adjudicating cases of marriage dispensation must also be in accordance with the evidence and testimony submitted during the trial so as not to injure the applicable law. The purpose of this study is to find out how effective the application for marriage dispensation is after the enactment of Law Number 16 of 2019. And how is the legal basis for adjudicating marriage dispensation cases at the Jombang Religious Court. This study uses descriptive qualitative research and a sociological approach is applied through data and statements obtained from the interaction between the researcher, the object under study, and the people in the research place. The results of this study indicate that the enactment of Law Number 16 of 2019 has an impact on the Religious Courts by increasing the number of requests for cases of filing early marriage dispensations, many factors have influenced this increase based on the provisions of PERMA Number 5 of 2019 which regulates the procedure for adjudicating Early marriage dispensation cases so that the current trial is more complicated than before.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Andri]]>;
<![CDATA[Kuswanto Kuswanto]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i2.15786
<![CDATA[Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Sebagai negara yang majemuk Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung berpotensi terjadinya perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Undang-Undang tengang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan perdebatan akan sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Hal yang demikian dapat menimbulkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat, terutama pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta bagaimana akibat-akibat yang akan timbul apabila perkawinan beda agama tersebut tetap dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder.Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa perkawinan akan banyak menimbukan berbagai masalah serta akibat-akibat hukum diantaranya mengenai keharmonisan keluarga, dan kedudukan sah atau tidaknya anak apabila memiliki keturunan dari perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan seharusnya mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama agar tidak terdapat kekosongan hukum, dan tidak menimbulkan perdebatan dalam menyikapi permasalahan tentang perkawinan beda agama tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Andri]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.15848
<![CDATA[Perkawinan salah satu perintah Allah AWT dan juga dilakukan Rasulullah SAW, artinya perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi dalam hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan adalah kurangnya keseimbangan di sisi finansial. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Ekonomi Keluarga menjadi Faktor Penyumbang tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Yuridi Normatif yang bersifat Deskripsif. dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang menurut sifatnya menjelaskan asas-asas hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bahwa kondisi ekonomi dalam keluarga menjadi sangat penting sejalan dengan konsep Islam menjaga aqidah, agar tetap terjaga hubungangan yang baik dalam ikatan perkawinan. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. Bahwa faktor ekonomi menjadi penyumbang paling besar dalam gugatan istri kepada suaminya, hal ini terbentur karena kondisi keuangan keluarga, dan kurangnya manajemen keuangan dalam keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.]]>
