Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Badamai Law Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Justicia Journal Adil Indonesia Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Muhammad Andri
Darul Ulum
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Ideal Construction of Collective Wealth Sharing Muhammad Andri; Haris Budiman
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i2.4138

Abstract

This article discusses the issue about collective wealth sharing. In principle of Islam does not regulate the detail of collective wealth sharing except according to syirkah, but in the Marriage Law that any wealth is obtained during the marriage period becomes joint wealth, regardless of who works or obtains the assets and in whose name, as long as the wealth is not an inheritance, gift or inheritance, and there is not marriage agreement in terms of joint ownership. With the problem of how the ideal construction of distribution wealth sharing for wife who has income. The research method uses normative juridical research with case and approach regulations . The results of this research proves that distribution wealth sharing for wife who works and does not forget the responsibilities and duties as a wife, then when a divorce occurs, the distribution of joint wealth can deviate from the law (Article 97 KHI) this is in accordance with the Supreme Court decision MA No. 266K / AG / 2010 with the wife's acquisition of 3/4 share, while the husband's remaining is 1/4 share. Meanwhile, in the decision of the Banjarnegara Religious Court Number 1372 / Pdt.G / 2011 / PA.Ba. In this verdict, a wife gets more share than the husband gets, with the husband's share being 2/5 and the wife 3/5 of the share. This decision provides a sense of justice, and this is an ideal construction in the distribution of collective wealth by considering the principle of balance.Keywords: Ideal Construction, Distribution, Joint Wealth,
Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Muhammad Andri
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v1i1.11

Abstract

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) sangat jelas mengahruskan pencatatan perkawinan, namun kenyataan di kalangan masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak di catatkan hal ini terbukti dengan adanya sidang isbat nikah di indonesia seperti di pengadilan tinggi agama Jawa timur telah mengabulkan perkara permohonan (voluntair) sebesar 679 perkara yang dikabulkan sesuai dalam laporan kinerja Pengadilan Tinggi Agama tahun 2019. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikelnya ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Dalam temuannya bahwa implikasi isbath nikah terhadap status istri, anak dan harta perkawinan dalam perkawinan dibawah tangan, bahwa dengan adanya isbat nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 memiliki akibat hukum apabila dilakukan permohonan pengesahan perkawinan yang berimplikasi jaminan hukum hubungan perkawinan suami dan istri, anak dan akte kelahirannya, harta dalam perkawinan dapat memperolah jaminan hukum.
URGENCY OF SHULH IN DIVORCE CASE IN PANDEMIC COVID-19 Muhammad Andri (Universitas Darul Ulum Jombang )
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.4246

Abstract

Membangun keluarga merupakan hak setiap warga dan dijamin oleh undang undang (pasal 28 B UUD 1945 Amandemen)  maraknya kasus perceraian disaat masa pandemi covid-19 sangat memprihatinkan terjadi peningkatan yang signifikan upaya yang perlu dilakukan  men-shulh perkara peceraian di masa wabah pandemi covid-19 perlu adanya peraturan sebagai payung hukum, dengan permasalahan urgensi shulh dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama selama masa Pandemi Covid-19, metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dengan  pendekatan perundang-undangan dan analisanya menggunakan metode desktiptif analisis hasil penelitian ini bahwa men-shulh perkara perceraian merupakan hal yang sangat penting dalam implementasinya shulh pada perkara perceraian dipengadilan agama telah berbasis aplikasi online  dengan model e litigation atau e court dalam hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta dapat dilihat turunan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara elektronik dipengadilan kemudian dikembang menjadi e-court, maka dengan adanya wabah covid-19 upaya mendamaikan  para pihak yang ingin bercerai dilakukan dengan daring atau menggunakan perangkat audio visual. 
Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang Maya Shofia; Muhammad Andri
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i2.71

Abstract

The applicable law has also been updated to adapt to the current situation and time, if it is deemed irrelevant then the applicable law will be abolished and replaced. With the new law, there will be impacts that arise both in society and in law enforcement officials. Consideration of the decision of the Religious Courts in adjudicating cases of marriage dispensation must also be in accordance with the evidence and testimony submitted during the trial so as not to injure the applicable law. The purpose of this study is to find out how effective the application for marriage dispensation is after the enactment of Law Number 16 of 2019. And how is the legal basis for adjudicating marriage dispensation cases at the Jombang Religious Court. This study uses descriptive qualitative research and a sociological approach is applied through data and statements obtained from the interaction between the researcher, the object under study, and the people in the research place. The results of this study indicate that the enactment of Law Number 16 of 2019 has an impact on the Religious Courts by increasing the number of requests for cases of filing early marriage dispensations, many factors have influenced this increase based on the provisions of PERMA Number 5 of 2019 which regulates the procedure for adjudicating Early marriage dispensation cases so that the current trial is more complicated than before.
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Muhammad Andri; Kuswanto Kuswanto
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15786

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Sebagai negara yang majemuk Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung berpotensi terjadinya perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Undang-Undang tengang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan perdebatan akan sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Hal yang demikian dapat menimbulkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat, terutama pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta bagaimana akibat-akibat yang akan timbul apabila perkawinan beda agama tersebut tetap dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder.Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa perkawinan akan banyak menimbukan berbagai masalah serta akibat-akibat hukum diantaranya mengenai keharmonisan keluarga, dan kedudukan sah atau tidaknya anak apabila memiliki keturunan dari perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan seharusnya mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama agar tidak terdapat kekosongan hukum, dan tidak menimbulkan perdebatan dalam menyikapi permasalahan tentang perkawinan beda agama tersebut.
ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG Muhammad Andri
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15848

Abstract

Perkawinan salah satu perintah Allah AWT dan juga dilakukan Rasulullah SAW, artinya perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi dalam hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan adalah kurangnya keseimbangan di sisi finansial. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Ekonomi Keluarga menjadi Faktor Penyumbang tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Yuridi Normatif yang bersifat Deskripsif. dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang menurut sifatnya menjelaskan asas-asas hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bahwa kondisi ekonomi dalam keluarga menjadi sangat penting sejalan dengan konsep Islam menjaga aqidah, agar tetap terjaga hubungangan yang baik dalam ikatan perkawinan. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. Bahwa faktor ekonomi menjadi penyumbang paling besar dalam gugatan istri kepada suaminya, hal ini terbentur karena kondisi keuangan keluarga, dan kurangnya manajemen keuangan dalam keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
The Role of Village Government In Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste Muhammad Andri; Mohammad Rafie; Haris Budiman; Afif Ilanul Huda
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.7079

Abstract

Environmental problems cannot be separated from human activities themselves which cause damage to nature and has very broad consequences for human and animal life. Environmental damage is caused by a business that is only concerned with profits, ignoring the consequences of its production which can pollute the surrounding environment. The research method used by the author in studying this problem is normative juridical. using a statutory approach. The problem that occurred in this study was the emergence of a pungent odor and damage to the irrigation river ecosystem caused by this tofu factory waste. And there is no business permit or environmental permit from the tofu factory. The issues raised are 1. What is the role of the Village Government in dealing with environmental pollution caused by this factory waste? 2. What are the Pesa Government's efforts regarding environmental pollution caused by tofu factory waste. In conducting this research the authors used a normative juridical research method. The results showed that the role of the village government in overcoming environmental pollution caused by tofu factory waste generally has 3 roles, namely as a facilitator, motivator, and mediator. Such responsibility is limited to a formal existence. However, it must still refer to the provisions stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH and Regional Regulation 11 of 2019 concerning the Nganjuk PPLH. Permits are a juridical instrument used by the government as a system for managing conditions in people's lives that must be obeyed by all people to control activity so that their business has strong legality. By completing a business permit and environmental permit, the business complies with the law
Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal Muhammad Andri
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salah-satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya mendamaikan. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif atau doctrinal research. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerinta melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, degan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa. Kata Kunci: Bimibingan Perkawinan, Ideal, Keluarga
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Andri, Muhammad; Sumarwoto, Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
Changes in Agriculture Land Usage for Development of Housing (Studies in Tambakrejo Village Jombang District) Andri, Muhammad; Winarsih, Rini; Rafiie, Mohammad
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44881

Abstract

The rise of housing development by developers on active agricultural land means the government must ensure national food security. Although Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land has been enacted, the reality is that in many cities many agricultural lands close to urban areas have been converted into residential areas. This is the background for the author to examine "The Legal Certainty Aspects in Conversion of Agricultural Land for Housing (Study in Banjardowo Village, Jombang District, Jombang Regency)”. This research uses a statue approach combined with a case approach so that it is normative juridical. The process of analyzing this data was carried out descriptively analytically, namely examining the conversion of agricultural land into housing based on Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land (UU PLP2B) and also associated with the regional spatial plan of Jombang district. The legal consequences of changing the use of agricultural land for housing development if it violates the provisions of the UU PLP2B in the sense that the changed agricultural land is classified as LP2B, then even if it already has a licensing document, it is null and void. For this reason, it must be handled seriously by applying the sanctions contained in Article 70 of the UU PLP2B.The Jombang District Government's efforts to overcome the many changes in the use of agricultural land for housing development have preventively conducted socialization related to the UU PLP2B, accompanied by stipulating Jombang District Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan of Jombang District for 2021-2041. Also through the relevant agencies, namely the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), the Agriculture Office, the National Land Agency (BPN), the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), and the Regional Development Planning Agency of Jombang Regency, focus, select and organize in carrying out their coordination related to licensing services. Repressively, it is to increase supervision of developers related to license ownership and deal with problems of violations of the PLP2B Law thoroughly in order to foster a deterrent effect for developers or other community members.
Co-Authors Abdul Rochim Achmad Syarifudin Ade irwina Safitri Afif Ilanul Huda Fahad Gios Adhyaksa Hafifah Islamiyah Putri Haris Budiman HERI SUSANTO Kuswanto Kuswanto Lulus Fajarwati Kholig Maya Shofia Mohammad Rafie Mutia Farida Niken Nur Fareha Rafiie, Mohammad Rahma Tri Rahayu, Firli Rini Winarsih Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. supriadi Supriadi Supriadi Susilowaati, Tri Tri Susilowati Tyas Erviyanti Vera Oktavianti Wahyu Febriono Winarsih, Rini Zulis Mariastutik