Abdul Karim, Muhammad Satria
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Imanensi Fasisme dan Kedaulatan: Kritik Giorgio Agamben Atas State of Exception Abdul Karim, Muhammad Satria
Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam Vol. 5 No. 2 (2020): METAFISIKA DAN LEKSIKON POLITIK
Publisher : Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Negri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaqfi.v5i2.9048

Abstract

AbstractState of exception is a condition where law is suspended. Giorgio Agamben viewed such conditions as a trojan horse which allow fascism of sovereignty to prevail. Sovereignty itself is politically absolute yet imaginary. The logic of emergency, which is the kernel of sovereignty, has always been operating in modern state. State of exception is the immanence onthology that becomes the requirement of fascism to take place. Such political praxis undelies the fascism of the sovereignty since the sovereign itself act as a hidden absolute power in modern state which prevail in the state of exception. As long as politics and powers rely on the logic of inclusion and exclusion and the power of sovereignty, the power will have always been operated in fascistic ways.Keywords:Sovereignty; fascism; state of exception; post-structuralism; immanence__________________________ AbstrakKeadaan pengecualian adalah kondisi di mana hukum ditangguhkan. Giorgio Agamben memandang kondisi tersebut sebagai celah yang memungkinkan fasisme dari kedaulatan untuk muncul. Kedaulatan sendiri memiliki kekuatan politik absolut tetapi imanjiner. Logika darurat, yang menjadi inti kedaulatan, sudah selalu beroperasi di dalam negara modern. Keadaan pengecualian adalah ontologi imanen yang menjadi persyaratan fasisme untuk ada. Praktek politik demikian menjadi dasar bagi fasisme dari kedaulatan karena kedaulatan itu sendiri bertindak sebagai kekuasaan absolut tersembunyi di dalam negara modern yang muncul ketika keadaan pengecualian. Selama politik bergantung pada logika eksklusi dan inklusi serta kekuasaan berdaulan, kekuasaan akan sudah selalu dioperasikan dengan cara yang fasis.Kata Kunci:kedaulatan; fasisme; keadaan pengecualian; pasca-strukturalisme; imanensi.
IMPLIKASI FILOSOFIS DESENTRALISASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EMPIRE NEGRI-HARDT Abdul Karim, Muhammad Satria; Hadinata, Fristian
Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam Vol. 8 No. 1 (2023): JAQFI VOL.8 NO. 1, 2023
Publisher : Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Negri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaqfi.v8i1.26627

Abstract

AbstractStudi ini berfokus pada pentingnya memahami implikasi filosofis desentralisasi Bitcoin dalam konteks kebebasan individu. Desentralisasi Bitcoin dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan kebebasan finansial dan mengurangi ketergantungan pada institusi pusat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan modal yang merupakan bagian dari sistem kapitalis global dapat memanipulasi dan mengendalikan Bitcoin. Sistem kapitalis global, sering disebut "kerajaan", adalah sebuah realitas di mana kekuasaan didistribusikan di banyak tempat. Desentralisasi Bitcoin menciptakan paradoks, karena kebebasan yang dijanjikan dikompromikan oleh ketidakseimbangan kekuatan yang diciptakan oleh kekaisaran. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kritik filosofis terhadap desentralisasi Bitcoin.