Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Esensi Hukum Jurnal Lentera Pengabdian Dedikasi : Jurnal Pengabdian Lentera
Adenisatrawan, Adenisatrawan
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT SUKU TOLAKI DALAM KONTEKS MODERNISASI Adenisatrawan, Adenisatrawan
Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jsh.v5i2.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki dalam konteks modernisasi. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana hukum pidana adat Suku Tolaki beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring dengan modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai alat pengumpulan data. Sampel penelitian mencakup anggota Suku Tolaki, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki masih tetap relevan dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan masyarakat. Namun, modernisasi telah membawa tantangan dalam hal pengakuan hukum pidana adat dan penegakan hukumnya. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan hukum nasional seringkali muncul, memerlukan upaya integrasi dan adaptasi. Dalam konteks modernisasi, perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi juga memengaruhi pola kejahatan dan tindakan pidana di komunitas Suku Tolaki. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik yang menghormati tradisi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa hukum pidana adat Suku Tolaki tetap relevan dan berfungsi dalam dunia yang terus berubah. Saat ini hukum pidana adat Suku Tolaki sering kali berhadapan dengan tantangan kompleks. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan norma-norma hukum nasional muncul, menghadirkan dilema hukum yang memengaruhi pengakuan dan implementasi hukum pidana adat.
Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Batas Usia Perkawinan Melalui Penyuluhan di Sekolah Adenisatrawan, Adenisatrawan; Mansyur, Mansyur; Ishaq, Andi
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera Vol. 1 No. 06 (2024): Juli 2024
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/djpl.v1i06.468

Abstract

Penyuluhan peningkatan kesadaran hukum mengenai batas usia perkawinan melalui kegiatan pengabdian di sekolah telah berhasil mengedukasi dan mempengaruhi pemikiran siswa kelas XI dan XII tentang pentingnya mematuhi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selama kegiatan, siswa menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi dalam diskusi, respons terhadap pertanyaan, serta partisipasi dalam kuis interaktif. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan komprehensif mengenai latar belakang perubahan undang-undang, serta dampak negatif perkawinan di bawah umur dari sisi kesehatan, psikologis, dan sosial. Tim penyuluh juga menekankan manfaat menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang, seperti kesempatan menyelesaikan pendidikan, mengejar karir, dan persiapan finansial dan emosional. Melalui studi kasus dan simulasi nyata, siswa diajak menganalisis dan mendiskusikan solusi untuk menghindari perkawinan dini, meningkatkan pemahaman kritis mereka tentang implikasi hukum dan sosial dari keputusan perkawinan. Kesimpulan yang diambil di akhir sesi penyuluhan menegaskan bahwa mematuhi batas usia perkawinan melindungi diri sendiri dan pasangan, serta menunda perkawinan memiliki banyak manfaat. Informasi tentang lembaga atau organisasi pendukung juga diberikan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa, dengan antusiasme dan partisipasi aktif mereka mencerminkan pemahaman yang baik terhadap materi. Diharapkan, siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, membantu mengurangi angka perkawinan di bawah umur, dan membangun generasi muda yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab. Program penyuluhan semacam ini sangat penting dan perlu terus dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.
Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya Adenisatrawan, Adenisatrawan; Lilianti, Lilianti
Lentera Pengabdian Vol. 3 No. 03 (2025): Juli 2025
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/lp.v3i03.994

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, banyak pihak yang belum memahami substansi pengaturannya, sehingga mengakibatkan banyak kasus KDRT tidak terlaporkan dan korban mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa intervensi hukum. Artikel ini memaparkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum bagi guru di SD Negeri 5 Rantai Angin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai bentuk KDRT, hak-hak korban, sanksi hukum bagi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan distribusi selebaran hukum informatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep KDRT dan kesadaran akan pentingnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, penyuluhan ini membuka ruang dialog dan pemberdayaan masyarakat, mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan angka KDRT melalui pendekatan edukatif dan preventif.
Co-Authors Ishaq, Andi Lilianti, Lilianti Mansyur Mansyur