Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat Ardenolis, Ardenolis; Busrianto, Busrianto
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.254 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v1i02.7702

Abstract

Peraturan Daerah Khusus dan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah, maka kedudukan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah. Berbeda halnya dengan Qanun, Peraturan Daerah Khusus hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 menegaskan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus serta Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua.
Penegakan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yalid, yalid; Busrianto, Busrianto
Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v5i2.4776

Abstract

The formulation of the problem in this study are 3 (three). First, how is the discipline enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? Second, what are the obstacles in enforcing the discipline of the Village Secretariat in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? Third, how are the efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? In line with the formulation of the problem, the objectives of this study are 3 (three). First, to explain the discipline enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Second, to explain the obstacles in enforcing the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Third, to explain the efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. This type of research is sociological legal research, according to the type, the approach is empirical. The results of this research can be explained that the authority of the Village Head can dismiss the Village Secretariat Apparatus as guided by the Kampar District No. 12 of 2017. Obstacles in disciplinary enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu Subdistrict, Kampar Regency are due to the long distance, transportation and communication facilities because not all villages in Kampar Kiri Hulu have telephone networks, so to communicate with the Village Secretariat Apparatus must find and speak directly. Efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency require efforts in the form of legal discipline standards according to the applicable law. Regarding this matter, only part of the services of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District already have the said standard. This is obtained based on the facts of interviews with related respondents.