Sangaji, Putra M.M.
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur Nalle, Frederic Winston; Oki, Kamilaus K.; Sangaji, Putra M.M.
INOVASI Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.648 KB) | DOI: 10.29264/jinv.v17i1.8067

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta penentuan prioritas kebijakan. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jenis data yang digunakan untuk menjawab analisis kemampuan keuangan daerah adalah data sekunder berupa informasi struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tingkat rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan proses analisis hierarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal menunjukkan persentase sebesar 24,83% termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata 62,95%. Kemudian rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah sebesar 41,48% yang berarti kemampuan keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis hierarki proses tersebut menghasilkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.