Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limbago: Journal of Constitutional Law
Auliya, Nabila
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Living Law Versus Hukum Negara: Konflik Tanah Adat Dayak dan Izin Pertambangan Artika, Artika; Auliya, Nabila; Suryaningsi, Suryaningsi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i2.50245

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbedaan antara hukum negara yang dikodifikasi dan hukum adat yang telah berkembang secara alami dalam masyarakat mengenai hak atas tanah pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan dengan hukum positif. Metode yang digunakan adalah antropologi hukum dan socio-legal. Ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder seperti dokumen, berita, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, hukum adat Dayak masih berfungsi sebagai hukum hidup yang mengatur pengelolaan tanah ulayat secara komunal. Namun, ketika kebijakan dari hukum positif memberikan izin pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit, mereka telah mengurangi wewenang masyarakat adat atas tanah komunalnya. Hal ini menyebabkan konflik antara hukum positif dan hukum adat. Masyarakat adat adalah lapangan sosial yang memiliki sedikit autonomi karena situasi ini. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak atas tanah adat yang lebih efektif, hukum positif dan hukum adat harus diharmonisasi.
Co-Authors Artika, Artika Suryaningsi Suryaningsi