Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum jle
Budi NU, Santoso
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Jaminan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dalam Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Budi NU, Santoso; Rahmat, Doris
ADI WIDYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2021): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v5i1.4624

Abstract

Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan (suami) berisiko mengakibatkan efek psikologis bagi korban (istri/perempuan), diantaranya, mengalami peningkatan depresi, rendah diri, dan tekanan psikologis. Tingkat keparahan kekerasan fisik ini juga dapat memprediksi tingkat depresi pada korban. Rata- rata gangguan stres pasca trauma pada perempuan yang mengalami siksaan secara fisik cukup tinggi menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan kuantitas kejadianya, kualitas peristiwa dan perilaku negatif anggota keluarga dapat menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian keluarga. Efek kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korban. Kekerasan tersebut juga berakibat buruk pada anak, yaitu mengganggu perkembangan Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik. Kekerasan sering kali terjadi pada perempuan disebabkan adanya pandangan masyarakat Kata kunci:Perlindungan, Kdrt
Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rahmat, Doris; Budi NU, Santoso; Daniswara, Widya
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.423

Abstract

Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif  sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya  minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasKata kunci : Narapidana. Pembinaan
Problems and Resolutions of Traditional Land Disputes in the Minangkabau Region Rahmat, Doris; Budi NU, Santoso; Reviando, Yohanes
Journal of Law and Economics Vol. 3 No. 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v3i2.219

Abstract

The Indonesian Constitution recognizes indigenous legal communities as part of the wealth of the Unitary State of the Republic of Indonesia whose existence and rights are guaranteed. One such group is the Minangkabau community, which is often involved in customary land ownership disputes. Internal and external conflicts in society. Many things cause these conflicts: non-transparent deliberation processes, lack of openness in the termination of customary land, inadequate compensation, and lack of guarantees from private companies. This study uses a descriptive empirical legal approach with primary data sourced from the field. Disputes are resolved through customary procedures, which usually involve the implementation of customary systems, deliberation, consensus through negotiation or mediation between local customs and companies (or representing companies) → Formulation of customary land disputes. Then the decision is formalized by registering the agreement with a notary or court so that it can be [legally] enforced. However, dispute resolution can be facilitated by a third party, for example, the territorial government approach that provides support in negotiations or finding agreements
Problems and Resolutions of Traditional Land Disputes in the Minangkabau Region Rahmat, Doris; Budi NU, Santoso; Reviando, Yohanes
Journal of Law and Economics Vol. 3 No. 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v3i2.219

Abstract

The Indonesian Constitution recognizes indigenous legal communities as part of the wealth of the Unitary State of the Republic of Indonesia whose existence and rights are guaranteed. One such group is the Minangkabau community, which is often involved in customary land ownership disputes. Internal and external conflicts in society. Many things cause these conflicts: non-transparent deliberation processes, lack of openness in the termination of customary land, inadequate compensation, and lack of guarantees from private companies. This study uses a descriptive empirical legal approach with primary data sourced from the field. Disputes are resolved through customary procedures, which usually involve the implementation of customary systems, deliberation, consensus through negotiation or mediation between local customs and companies (or representing companies) → Formulation of customary land disputes. Then the decision is formalized by registering the agreement with a notary or court so that it can be [legally] enforced. However, dispute resolution can be facilitated by a third party, for example, the territorial government approach that provides support in negotiations or finding agreements
Co-Authors Daniswara, Widya Rahmat, Doris Reviando, Yohanes