Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Hamid, Hasmiah
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 17 No. 1 (2017): Vol 17 No 1 (2017): Januari-April 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban penganiayaan yang dirasakan saat ini masih minim padahal masalah keadilan tidak hanya berlaku terhadap pelaku penganiayaan saja akan tetapi juga korban penganiayaan. Hal ini terjadi karena eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai saksi (pelapor dan korban), dimana korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa. Melalui penelitian ini, diharapkan agar perlindungan hak-hak korban penganiayaan kedepannya dapat segera diambil langkah-langkah antara lain dalam hukum acara pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban penganiayaan dan demi tercapainya tujuan penegakan hukum maka kiranya perlu dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana atau upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) ketentuan hukum acara pidana mengenai perlindungan terhadap korban penganiayaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Hamid, Hasmiah
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 16 No. 2 (2016): Ecosystem Vol. 16 No 2, Mei - Agustus 2016
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection of the rights of victims of persecution that is felt is still minimal when the issue of justice is not only applicable to the abuser alone but also victims of abuse. This happens because of the existence and the legal position of victims of crime in the criminal justice system only as a witness (complainant and victim), where the victim is not part of the elements involved in the criminal justice system as defendants, the police and the prosecutor. Through this research, it is expected that the protection of the rights of victims of persecution in the future be able to immediately take steps, among others in the criminal procedural law, the national provision which is clear, and balanced on the protection of the rights of victims of abuse and for the achievement of law enforcement, it is necessary to do an effort to reform the criminal law or efforts to review and re-establishment (reorientation and reform) the provisions of the criminal procedure law regarding the protection of victims of persecution.
DETEKSI DINI CENDAWAN TERBAWA BENIH KAPAS IMPOR DI SULAWESI SELATAN Jahuddin, Rahmat Jahuddin; Hamid, Hasmiah; Abubakar, Hasnah
Journal Agroecotech Indonesia (JAI) Vol. 2 No. 01 (2023): JANUARI
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.997 KB) | DOI: 10.59638/jai.v2i01.43

Abstract

Kapas merupakan salah satu komoditas andalan di Sulawesi Selatan yang pengembangannya mendapat perhatian khusus oleh karena produktivitasnya dari tahun ke tahun semakin menurun. Penurunan produktivitas komoditas tersebut dipengaruhi berbagai fartor antara lain adanya serangan hama dan penyakit dan ketersediaan benih bermutu. Kusususnya untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk melalukan impor benih. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis cendawan yang terbawa benih kapas impor di Sulawesi Selatan. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah metode pencucian (washing) dan metode blotter test dan kertas saring, yaitu masing-masing sebanyak 150 butir diambil secara acak dari sampel benih yang tersedia. Pengamatan di bawah mikroskop compound dan diamati propagul-propagul cendawan yang tampak dan selanjutnya diidentifikasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak ditemukannya cendawan dari suspensi benih dengan cara metode washing, sedang dengan metode blotter test ditemukan cendawan dengan persentase serangan masing-masing yaitu Aspergillus niger (26,66 %) dan Aspergillus flavus (12 %) pada benih yang dicuci, dan pada benih tanpa pencucian ditemukan Aspergillus niger (2,66 %) dan Aspergillus flavus (1,33 %). Kedua jenis cendawan patogen yang ditemukan adalah patogen terbawa oleh benih kapas, akan tetapi keduanya merupakan cendawan patogen yang bersifat kosmopolit.
Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Syarat Batas Usia Perkawinan Musa, Rasni A.; Hamid, Hasmiah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted in Rum Village, Tidore Islands City, regarding the marriage age limit regulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019, namely 19 years for men and 19 years for women. The purpose of this research is to determine and analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the marriage age limit in Rum Village and the factors that inhibit the effectiveness of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the marriage age limit in Rum Village. This research is a type of empirical juridical research. This study involved seven individuals from the North Tidore Religious Affairs Office (KUA), the village head's office, the community, and individuals involved in underage marriages. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage in Rum Village is ineffective. The conclusion is that the law addressing the minimum age for marriage has not been implemented effectively, and factors contributing to underage marriage include premarital pregnancy, lack of education for children, environmental influences, social media, and an unfavorable economy